Donald Trump Akan Segera Mengakui Yerusalem Ibu Kota Israel

Liputan6.com, Washington, DC - Donald Trump akan segera mengumumkan pengakuan resmi atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu pukul 13.00 waktu Washington. Hal tersebut diungkapkan sumber di Gedung Putih.

Jika kabar tersebut benar adanya, Trump akan melanggar kebijakan yang selama ini dijalankan Amerika Serikat sekaligus berpotensi menimbulkan konsekuensi tak terduga di Timur Tengah.

Kawasan Timur Tengah disebut harus bersiap menghadapi prospek kerusuhan untuk mengantisipasi deklarasi sepihak Trump. Kedutaan Besar AS di seluruh dunia juga telah diperingatkan oleh Kementerian Luar Negeri untuk memperketat keamanan.

Adapun Konsul AS telah mengumumkan pesan keamanan yang meminta seluruh pegawai pemerintah AS menghindari melakukan perjalanan pribadi ke Kota Tua Yerusalem dan Tepi Barat sampai adanya pemberitahuan lebih lanjut.

Seperti dikutip dari The Guardian, Rabu (6/12/2017), Trump akan mengumumkan kebijakannya terkait dengan status Yerusalem di Diplomatic Reception Room, Gedung Putih. Keputusannya disebut-sebut didasarkan pada sejarah kuno dan kenyataaan bahwa badan legislatif dan mayoritas kantor pemerintahan Israel berada di Yerusalem.

Selain itu, Trump dikabarkan akan memerintahkan Kementerian Luar Negeri AS untuk memulai proses perencanaan dan pembangunan kantor Kedubes AS baru di Yerusalem. Namun, menurut informan di Gedung Putih, proses tersebut akan memakan waktu tiga tahun.

Hingga Kedubes baru AS selesai dan beroperasi, misi resmi AS akan tetap berada di Tel Aviv. Selama itu pula, Trump akan terus menandatangani perintah suspensi setiap enam bulan.

Sumber di Gedung Putih menjelaskan, Trump tidak akan mengikuti jejak para pendahulunya "mendiamkan" UU yang diloloskan Kongres AS pada 1995. UU tersebut mewajibkan Presiden AS memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Namun selama ini, para pendahulu Trump, mulai dari Bill Clinton hingga Barack Obama selalu menggunakan hak prerogatif mereka untuk menghindari UU tersebut dengan menandatangani perintah suspensi setiap enam bulan sekali. Alasannya, keputusan Kongres mengancam kepentingan dan keamanan nasional.

"AS berada dalam ambiguitas untuk jangka waktu yang panjang... Kelihatannya sekarang jelas bahwa lokasi fisik kedutaan bukan unsur kesepakatan damai. Jadi, setelah 22 tahun, sebuah pengakuan akan kenyataan merupakan perubahan penting," jelas seorang pejabat senior pemerintahan AS.

Pernyataan Trump kelak menandai kesekian kalinya ia menyeret AS pada kontroversi besar setelah sebelumnya ia mengumumkan keputusan keluar dari Kesepakatan Iklim Paris, meninggalkan perundingan perdagangan multilateral dengan mitra di Eropa dan Asia serta mengancam akan membatalkan kesepakatan nuklir Iran.

Saksikan video berikut ini:

Memindahkan Kedubes AS ke Yerusalem merupakan janji kampanye Trump semasa Pilpres 2016. Sejumlah pemimpin dunia, mulai dari Eropa hingga Arab, telah menyuarakan kekhawatiran mereka terkait rencana ayah lima anak tersebut.

Mereka mendesak Trump untuk tidak memutuskan persoalan yang menjadi inti dari kesepakatan komprehensif.

Jelang pengumuman kebijakannya, Trump dikabarkan menghubungi sejumlah pemimpin dunia termasuk di antaranya Raja Abdullah dari Yordania, Presiden Mesir Abdel Fatah al-Sisi, Raja Salman dari Arab Saudi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Juru Bicara Abbas, Nabil Abu Rdeneh, mengatakan bahwa Presiden Palestina telah memperingatkan Trump tentang bahaya keputusannya terhadap upaya perdamaian Timur Tengah serta keamanan dan stabilitas di kawasan dan dunia.

Raja Abdullah dalam pernyataannya menyebutkan bahwa keputusan Trump akan memiliki "dampak berbahaya terhadap stabilitas dan keamanan kawasan" serta menghalangi upaya AS untuk melanjutkan perundingan damai Israel-Palestina.

Adapun Raja Salman dari Arab Saudi menegaskan bahwa wacana Trump akan memprovokasi umat muslim di seluruh dunia mengingat status Yerusalem dan keberadaan Masjid al-Aqsa. Demikian seperti dirilis kantor berita Saudi Press Agency.

Pada era pemerintahannya, Trump menunjuk Jared Kushner, menantu yang dijadikannya penasihat senior memimpin sebuah inisiatif diplomatik yang bertujuan untuk menyelesaikan kesepakatan komprehensif Timur Tengah. Gedung Putih bersikeras bahwa Trump tidak akan menggagalkan upaya tersebut.

Pejabat Gedung Putih lainnya mengatakan bahwa terdapat kemajuan dalam upaya yang dilakukan Kushner. Namun hal tersebut tak diketahui banyak orang.

"Ada banyak hal yang terjadi di mana hanya orang-orang yang terlibat langsung dalam pembicaraan itu yang tahu. Itulah alasan kenapa presiden sangat optimistis," ungkap pejabat tersebut.