Musim Dingin Datang, Rakyat Korea Utara Terancam

Liputan6.com, New York - PBB memperingatkan deretan sanksi yang dijatuhkan terhadap Korea Utara dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan bagi warga sipil negara itu menyusul musim dingin yang melanda Semenanjung Korea.

"Bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh badan-badan PBB dan lainnya secara harfiah merupakan jalur kehidupan bagi sekitar 13 juta warga yang sangat rentan, tapi sanksi dapat sangat memengaruhi bantuan penting ini," ujar Zeid Ra'ad Al Hussein, pejabat tinggi Komisi HAM PBB, seperti dikutip dari CNN pada Rabu (13/12/2017).

Berbicara pada Senin, 11 Desember, Zeid mengatakan bahwa ketegangan yang meningkat terkait dengan program nuklir dan rudal Korea Utara telah memicu kondisi yang memburuk bagi mereka yang hidup di bawah rezim pimpinan Kim Jong-un.

Sementara itu, utusan diplomatik Korea Utara untuk PBB pada Senin merilis pernyataan yang menolak tudingan pelanggaran HAM yang ramai diperbincangkan di luar negara mereka, termasuk di PBB.

"Dewan Keamanan PBB telah terdegradasi menjadi alat yang dikendalikan di bawah cengkeraman Amerika Serikat. Plot keji mereka tidak bisa menakut-nakuti Korea Utara," kata pernyataan misi diplomatik Korea Utara tersebut.

Korea Utara telah bertahun-tahun dituduh mengabaikan nasib rakyatnya. Sebuah bencana kelaparan pada 1990-an -- sejarawan menyebut fenomena tersebut terjadi karena isu agronomi dan perencanaan pemerintahan yang buruk -- menelan korban jiwa 2,5 juta orang.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia PBB (WHO), saat ini, 70 persen dari 25,1 juta rakyat Korea Utara menderita "ketidakamanan pangan". Banjir yang terjadi belum lama ini dan potensi kekeringan yang sebelumnya telah diperingatkan PBB disebut dapat membahayakan pasokan makanan.

Zeid menyatakan bahwa sistem distribusi publik yang gagal, korupsi, dan pengalihan sumber daya terbatas Pyongyang ke militer membuat kehidupan sangat sulit bagi orang-orang di luar Ibu Kota Pyongyang.

"Setiap upaya harus dilakukan untuk memastikan pemerintahan Korea Utara membuat perubahan mendesak terhadap undang-undang dan kebijakan negara demi memungkinkan kebebasan yang lebih besar dan akses atas layanan serta kebutuhan mendasar," jelas Zeid.

Zeid juga mencatat bahwa sanksi yang dijatuhkan baru-baru ini ke Korea Utara menyebabkan kesulitan bagi lembaga bantuan di lapangan, khususnya sanksi yang menyasar perbankan. Ia mendesak Dewan Keamanan PBB menyelidiki dampak sanksi terhadap HAM.

Badan yang mengawasi sanksi PBB untuk Korea Utara melalui sebuah pernyataan mengungkapkan bahwa resolusi tidak dimaksudkan untuk memicu konsekuensi kemanusiaan yang merugikan warga sipil atau memengaruhi serta membatasi kegiatan penyaluran bantuan kemanusiaan.

Pasca-uji coba rudal pada 29 November yang diyakini sebagai rudal antarbenua (ICBM) tercanggih, sanksi lebih disebut-sebut menanti Korea Utara. Amerika Serikat dilaporkan menyerukan agar China mengirim lebih sedikit minyak ke Korea Utara.

Sebelumnya, Beijing telah menyuarakan kekhawatiran yang sama bahwa sanksi dapat membuat warga sipil Korea Utara menderita selama musim dingin. Suhu di Ibu Kota Pyongyang diperkirakan mencapai minus 9 hingga minus 17 derajat Celcius pada Selasa waktu setempat.

Sanksi yang dijatuhkan di sepanjang 2017 ditujukan untuk menghentikan program senjata Korea Utara dengan cara membatasi barang-barang yang dapat dibeli di pasar internasional dan menekan kemampuan negara itu untuk menghasilkan pendapat di lingkup internasional. Harapan akhirnya, Pyongyang bersedia "menanggalkan" program persenjataannya demi pencabutan sanksi.

Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan pada CNN bahwa sanksi atas Korea Utara telah membantu menghentikan perdagangan dan memotong sumber penghasilan Pyongyang.

"Setiap ons dari pendapatan Korea Utara mereka berikan ke program nuklir. Jadi, faktanya sanksi benar-benar menekan mereka, semakin sedikit yang bisa mereka tempatkan ke program nuklir," terang Haley.

Meski demikian, Korea Utara berulang kali menekankan bahwa program nuklirnya tidak dapat dinegosiasikan.

Menurut data Kementerian Luar Negeri AS, Korea Utara menghabiskan hampir 25 persen PDB untuk militernya. Bandingkan dengan AS, yang tahun lalu hanya menghabiskan 3,6 persen untuk pertahanannya.

Angkatan bersenjata Korea Utara dilaporkan memiliki lebih dari satu juta pasukan aktif, dengan jutaan lainnya berstatus cadangan.