Liputan6.com, Jakarta - Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guérend, memulai kunjungan empat hari ke Provinsi Papua, termasuk ke Jayapura serta ke Wamena. Kunjungan itu dimulai pada Selasa, 20 Maret 2018.
Kunjungan itu bertujuan untuk melihat secara langsung dan memperoleh informasi mengenai perkembangan terakhir di provinsi tersebut, termasuk mengenai pembangunan perekonomian, pemilihan kepala daerah (pilkada), tata kelola pemerintahan, hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan.
Advertisement
Baca Juga
Kunjungan ke Papua ini merupakan yang kedua kalinya bagi Duta Besar Guérend sejak beliau ditugaskan di Indonesia pada bulan September 2015.
Duta Besar Uni Eropa dijadwalkan untuk bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan di pemerintahan daerah, perwakilan rakyat daerah dan masyarakat sipil, termasuk Pejabat Sementara Gubernur Papua Soedarmo, Kepala Kepolisian Daerah Irjen. Pol. Boy Rafli Amar, Wakil Ketua DPR Papua Fernando Tinal, serta pemerintahan daerah Wamena.
"Uni Eropa memiliki hubungan baik dengan Indonesia. Kita bekerja sama dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, perubahan iklim, tata kelola pemerintahan, demokrasi dan hak asasi manusia. Banyak dari program kerja sama pembangunan Uni Eropa di Indonesia secara langsung membawa manfaat bagi provinsi Papua dan warganya," kata Dubes Guérend seperti dikutip dari rilis resmi Kantor Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia (19/3/2018).
"Misalnya di bidang kesehatan, pendidikan, dukungan terhadap upaya mitigasi perubahan iklim dan pembangunan perekonomian yang berkelanjutan," lanjut sang Dubes Uni Eropa.
Saksikan juga video pilihan berikut ini:
Pertemuan dengan Perwakilan Masyarakat Sipil
Selain berdiskusi dengan pemerintah daerah, Duta Besar Guérend akan melangsungkan pertemuan dengan masyarakat sipil, khususnya membahas lingkungan hidup dan perubahan iklim – tentang bantuan yang dibutuhkan di masa depan hingga tentang peningkatan kapasitas dan advokasi.
Tahun ini, Uni Eropa berencana untuk membuka peluang mengajukan proposal untuk membantu masyarakat sipil di Indonesia, khususnya di daerah tertinggal. Uni Eropa tengah mengkaji pula dukungan untuk perlindungan Segitiga Terumbu Karang Sulu Sulawesi dan dukungan untuk produsen kelapa sawit skala kecil untuk memproduksi secara berkelanjutan.
Advertisement