PM Baru Australia Akan Kunjungi RI, Ini Agendanya

Liputan6.com, Jakarta - Perdana Menteri Australia Scott Morrison dan Presiden RI Joko Widodo bersama-sama akan mengumumkan finalisasi perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif (IA-CEPA) RI-Australia yang telah diproses sejak 2010. Itu dilaksanakan di tengah kunjungan kenegaraan pertama Morisson --yang baru saja menjabat sebagai PM Australia-- ke Indonesia pada Jumat 31 Agustus 2018 di Istana Bogor.

Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) --yang juga dianalogikan sebagai free trade agreement (FTA)-- berisi sejumlah klausul kerja sama strategis di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi di berbagai sub-sektor.

Misalnya, kesepakatan membuka akses pasar bebas 'berkualitas tinggi' bagi kedua negara --termasuk untuk barang-barang pertanian dan pangan, pengurangan hingga pembebasan tarif, hingga dibukanya akses manufaktur dan produksi Indonesia-Australia di masing-masing negara, seperti di bidang perkapalan dan industri pangan.

Namun, berbeda dengan FTA biasa, perjanjian itu tak hanya bergerak di bidang ekonomi saja, namun juga merambah ke sektor kerja sama lain, mulai dari pendidikan, jasa, hingga hal lain yang berkelindan, kata pihak pemerintah Indonesia.

Di sektor pendidikan, salah satu klausul dalam IA-CEPA menyebut soal peningkatan investasi pendidikan Australia ke Indonesia, "dari yang semula berada di angka 41 persen, menjadi 67 persen."

Peningkatan investasi itu memberikan prospek rencana soal pembukaan kampus universitas Australia di Indonesia demi mempermudah masyarakat RI untuk mengakses pendidikan tinggi bertaraf internasional. Sebaliknya, IA-CEPA juga memberikan kesempatan bagi universitas di Indonesia untuk membuka kelas internasional di Australia.

Di samping garis besar tersebut, pemerintah RI mengatakan "belum bisa memaparkan detail isi IA-CEPA secara rinci", karena "negosiasinya masih berlangsung dan belum final, hingga benar-benar diumumkan secara resmi oleh kedua kepala pemerintahan" pada Jumat 31 Agustus 2018 di Istana Bogor, jelas Kementerian Luar Negeri RI.

"Sampai itu komplit, final, dan diumumkan oleh kedua kepala pemerintah, kami belum bisa memaparkan rincian mendetail," kata Direktur Asia Timur dan Pasifik Kemlu RI, Edi Yusup, di Jakarta (29/8/2018).

"Kalau ada klausul yang nantinya ternyata tak jadi disepakati, namun kami sudah terlebih dahulu mengumumkannya, itu bisa mengubah proses dinamika perjanjian RI-Australia lain yang tengah berjalan," tambahnya.

Terlepas dari hal itu, pemerintah Indonesia optimistis dengan adanya finalisasi IA-CEPA setelah hampir satu dekade tertunda, menyebutnya sebagai, "kesuksesan besar, tak hanya bagi Indonesia, namun juga Australia."

"Rakyat Indonesia dan Australia akan sama-sama merasakan dampak positifnya. Ini kesuksesan bersama bagi kedua negara," kata Juru Bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir di Jakarta.

Peningkatan Hubungan Strategis

Di samping IA-CEPA, Morrison dan Jokowi juga akan mengumumkan peningkatan hubungan Indonesia-Australia, dari Comprehensive Partnership menjadi Comprehensive & Strategic Partnership (CSP). Ini membuka wadah bagi pejabat tinggi kedua negara untuk "melakukan dialog bilateral yang lebih reguler dan lebih banyak melibatkan pejabat kementerian lain, guna meningkatkan potensi kerja sama antara kedua negara," kata Edi Yusup.

Kedua kepala pemerintah juga akan meneken nota kesepahaman kerja sama di sektor keamanan (terorisme dan siber), maritim, dan transportasi yang "rinciannya masih akan dibahas lebih lanjut oleh kedua negara ke depannya," tambah Edi.

* Update Terkini Jadwal Asian Games 2018, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Asian Games 2018 dengan lihat di Sini

Simak video pilihan berikut:

Patut digarisbawahi, usai diumumkan oleh kedua kepala pemerintah di Istana Bogor pada Jumat 31 Agustus mendatang, IA-CEPA belum otomatis terimplementasi.

"Akhir pekan nanti, Pak Jokowi dan Pak Morrison hanya akan mengumumkan bahwa IA-CEPA telah final dan telah disepakati bersama. Namun, penandatanganan baru akan dilakukan akhir tahun ini," kata Edi Yusup, Direktur Asia Timur dan Pasifik Kemlu RI.

Berbagai media Australia, yang menerima info dari berbagai sumber menyebut bahwa penandatanganan IA-CEPA baru akan dilakukan pada Oktober, atau paling lama, Desember tahun ini.

"Setiap perundingan ada legal text (naskah hukum). Legal text-nya masih harus disusun, diterjemahkan, agar setiap klausul tak ada kesalahan. Prosesnya bisa sampai beberapa bulan kemudian, baru bisa ditandatangani," kata Arrmanatha Nasir, Juru Bicara Kemlu RI.

Dan, seperti kebijakan pemerintah yang menghasilkan naskah hukum pada umumnya, dokumen tersebut pun harus diratifikasi terlebih dahulu oleh lembaga legislatif kedua negara, yakni DPR dan parlemen Australia.

"Akhir tahun baru ditandatangani kedua kepala pemerintah, dan efektif terimplementasi tahun depan," tambah Arrmanatha.

Sejumlah pengamat dan analis memperkirakan bahwa efek dari IA-CEPA baru akan benar-benar terasa ketika kesepakatan itu telah berjalan setidaknya dua sampai tiga tahun ke depan.

Sementara itu, seperti dikutip dari media Australia ABC.net.au, pihak pemerintah Australia berharap kesepakatan itu akan memperkuat hubungan strategis antara Canberra dan Jakarta, sambil juga meningkatkan hubungan ekonomi.

Akan Menguntungkan Indonesia?

Kendati demikian, sejumlah analis pesimis IA-CEPA akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kedua negara.

"Australia bisa menjadi semakin kurang relevan dengan kepentingan ekonomi Indonesia selama dekade berikutnya. Hubungan perdagangan antara kedua negara sangat condong menguntungkan Canberra, dengan Jakarta menghadapi neraca perdagangan yang defisit sekitar US$ 2,5 miliar per tahun," kata Jarryd de Haan, analis Indian Ocean Research Programme di Future Directions International, dalam artikel analisisnya yang dirilis di futuredirections.org.au pada 29 Agustus 2018.

"Menyusul kesepakatan tersebut, para pejabat Australia harus terus bekerja untuk meningkatkan hubungan dengan Indonesia, meletakkan pondasi untuk peningkatan di masa mendatang ke perjanjian yang akan menghasilkan kesepakatan yang benar-benar "berkualitas tinggi"," jelasnya.

Sementara itu, Aaron Connelly analis Asia Tenggara dari Lowy Institute meyakini bahwa mungkin nantinya akan ada "pertentangan dari kelompok politisi oposisi dan nasionalis di Indonesia" terkait implementasi IA-CEPA.

Connelly juga mengatakan, "mungkin akan ada kepentingan di Indonesia yang mengendalikan beberapa birokrasi yang relevan yang berpotensi menggagalkan upaya implementasi kesepakatan."

"Orang-orang Indonesia memiliki kerentanan ekonomi yang luar biasa dan selalu ingin mencapai swasembada dalam segala hal, terutama pangan," kata Connelly, seperti dikutip dari The Guardian.

"Tidak mengherankan bahwa akan ada hambatan serius untuk pelaksanaan kesepakatan itu."