Didera Demonstrasi Berujung Bentrok, Prancis Tunda Kenaikan Harga BBM

Prancis, pada 4 Desember 2018, menunda kenaikan harga bahan bakar minyak menyusul demo berujung bentrok akhir pekan lalu.

oleh Rizki Akbar Hasan diperbarui 05 Des 2018, 12:00 WIB
Diterbitkan 05 Des 2018, 12:00 WIB
Demo kenaikan harga BBM di Prancis (17/11) (AP PHOTO)
Demo kenaikan harga BBM di Prancis (17/11) (AP PHOTO)

Liputan6.com, Paris - Prancis, pada 4 Desember 2018, menunda kenaikan harga bahan bakar minyak, setelah adanya demonstrasi berujung bentrok sepanjang akhir pekan lalu.

Dalam sebuah perubahan besar bagi pemerintah Prancis, Perdana Menteri Edouard Philippe mengumumkan dalam pidato siaran televisi secara langsung, bahwa kenaikan pajak yang rencananya diterapkan pada bulan Januari akan ditunda sampai musim panas, demikian seperti dikutip dari CNN, Rabu (5/12/2018).

Pengumuman itu terjadi sehari setelah kabinet pemerintahan Presiden Emmanuel Macron menggelar pertemuan keamanan darurat pada awal pekan ini.

Meningkatnya biaya bensin dan solar memicu protes yang sejak itu berevolusi menjadi demonstrasi yang lebih luas terhadap pemerintah Macron, yang mengungkap ketegangan antara elit metropolitan dan kaum miskin pedesaan.

Para pengunjuk rasa, yang dikenal sebagai "gilets jaunes" dengan mengambil nama mereka dari rompi kuning visibilitas tinggi yang dikenakan pada aksi, juga meminta Macron untuk turun dari jabatannya.

Asap membumbung dekat Arc de Triomphe saat kerusuhan menentang kenaikan harga bahan bakar di Paris, Prancis, Sabtu (24/11). Polisi memasang penghalang logam di sekitar Champs-Élysées untuk menghentikan pergerakan demonstran. (AP Photo/Christophe Ena)

Merespons hal tersebut, Macron telah meminta para pemimpin politik untuk bertemu dengan penyelenggara protes pekan ini.

Dua pengunjuk rasa yang mengaku memimpin kelompok itu, Benjamin Cauchy dan Jacqueline Moreau, bagaimanapun membatalkan rencana pertemuan dengan perwakilan pemerintah yang dipimpin Perdana Menteri Edouard Philippe yang direncanakan Selasa, menurut juru bicara gerakan terkait, Maxime Nicole.

Philippe sendiri telah membatalkan perjalanan ke konferensi iklim COP24 di Polandia untuk mengatasi masalah ini, yang telah mengancam akan berkecamuk lagi pada akhir pekan mendatang.

Pemerintah Prancis berharap, penangguhan kenaikan bahan bakar akan meredakan protes, yang pada akhir pekan lalu saja, membawa sekitar 36.000 orang ke jalan-jalan Prancis.

Demonstran berjalan dekat api saat kerusuhan menentang kenaikan harga bahan bakar di Paris, Prancis, Sabtu (24/11). Demonstran tersulut oleh hasutan beberapa oknum sehingga memicu kerusuhan. (AP Photo/Christophe Ena)

"Tidak ada pajak apapun yang bernilai dengan menempatkan kesatuan bangsa dalam bahaya," kata Philippe mengumumkan penundaan kebijakan itu, tiga pekan setelah ia bersikeras bahwa pemerintah tidak akan mengubah arah dalam tekadnya untuk mengurangi ketergantungan konsumen Prancis pada BBM fosil yang menyebabkan polusi.

Namun demonstrasi terus berlanjut di seluruh pelosok negara itu pada Selasa 4 Desember. Banyak lagi aksi protes diduga akan akan terjadi dilakukan lebih banyak lagi pada akhir pekan ini di Paris.

Bentrok dengan Aparat, Demonstran Ditahan

Sekitar 400 orang ditangkap setelah oknum demonstran menyerang polisi, melemparkan proyektil dan merusak patung-patung Arc de Triomphe yang terkenal di kota itu. Beberapa bagunan ditulisi dengan slogan-slogan untuk mendukung gerakan rompi kuning dan yang lain mengkritik Macron sebagai Presiden "orang kaya."

Para siswa juga telah bergabung dengan gerakan "rompi kuning" dan, menurut Reuters, para demonstran membakar gedung-gedung dan ada bentrokan dengan polisi pada hari Selasa 4 Desember kemarin.

Para pengunjuk rasa bereaksi dengan turun ke jalan-jalan di Paris, membakar ban --bahkan mobil, dalam beberapa kasus-- selama dua akhir pekan berturut-turut.

Kekerasan telah menyebabkan setidaknya dua orang tewas dan lebih dari 600 orang terluka. Para pengunjuk rasa menyerang beberapa bagian paling kaya dari ibukota Prancis, menjarah toko-toko mewah dan menghancurkan jendela bank. Polisi telah menangkap ratusan di antara mereka.

Titik Balik Bagi Pemerintahan Macron?

"Gilets jaunes" adalah gerakan akar rumput yang muncul secara online dengan acara Facebook yang dibuat oleh warga biasa untuk mengoordinasikan blokade jalan di seluruh Perancis.

Gerakan itu tidak memiliki hubungan dengan serikat dagang Prancis yang biasanya mengatur protes besar-besaran di negara itu, juga tidak memiliki juru bicara resmi.

Demonstran menendang tabung gas air mata saat kerusuhan menentang kenaikan harga bahan bakar di Paris, Prancis, Sabtu (24/11). Polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan demonstran. (AP Photo/Christophe Ena)

Beberapa pengunjuk rasa mengatakan bahwa Cauchy dan Moreau, yang telah berbicara atas nama kelompok, bukanlah pemimpin sah mereka.

Kelompok ini bak sejarah berulang yang mencerminkan kemunculan Presiden Macron dalam dunia politik dan kekuasaan, yang dimulai dengan penciptaan gerakan akar rumputnya sendiri, "En Marche! (Bergerak!)". Macron muda juga tidak mendapat dukungan oleh struktur kemapanan politik tertentu.

Presiden Prancis Emmanuel Macron memimpin peringatan 100 tahun berakhirnya gencatan senjata Perang Dunia I di Paris, 11 November 2018. (AP/Thibault Camus)

Macron mengatakan dia bukan dari kiri atau kanan, namun hadir hanya "untuk Perancis" dan mencap dirinya sebagai seorang manusia biasa.

Macron berkampanye tentang janji untuk secara radikal mengubah Prancis dan ide-idenya diterbitkan dalam sebuah buku yang ia sebut "Revolusi."

Tetapi, gelombang dukungan yang dulu mengerubungi Macron telah berkurang, dengan tingkat approval rating pemimpin muda itu turun menjadi 25% pada bulan November 2018. Dan dukungan publik untuk gerakan ini justru tinggi --jajak pendapat yang dilakukan setelah protes hari Sabtu menunjukkan bahwa hampir tiga perempat orang Perancis mendukungnya.

Macron hanyalah yang terbaru dari banyak pemimpin Prancis yang kehilangan dukungan karena mencoba mengubah negara itu menjadi negara yang lebih bersahabat untuk melakukan bisnis. Penggelapan pajak kekayaannya, misalnya, menjadi bumerang bagi pemerintahannya dan memicu kritik bahwa ia bekerja untuk elit dan merendahkan orang miskin.

 

Simak video pilihan berikut:

 

Kenaikan Harga BBM

Kenaikan Harga BBM Picu Kerusuhan di Prancis
Demonstran mengibarkan bendera Prancis saat kerusuhan menentang kenaikan harga bahan bakar di Paris, Prancis, Sabtu (24/11). Demonstrasi terjadi oleh dorongan gerakan "rompi kuning". (AP Photo/Michel Euler)

Para demonstran turun ke jalan-jalan karena frustasi dengan kenaikan pajak, khususnya pajak bahan bakar minyak (yang otomatis menaikkan harga), dan kepemimpinan Presiden Emannuel Macron.

Demonstran menuduh Presiden Emmanuel Macron meninggalkan "orang-orang kecil", yang berakibat pada kenaikan harga BBM. Beberapa di antara mereka mendesak Macron untuk mengundurkan diri.

Harga solar, bahan bakar yang paling umum digunakan di mobil Prancis, telah meningkat sekitar 23 persen selama 12 bulan terakhir menjadi rata-rata 1,51 euro per liter (berkisar Rp 25.000). Itu merupakan titik harga tertinggi sejak awal 2000-an, menurut laporan kantor berita Prancis Agence France-Presse.

Petugas keamanan berjaga saat terjadi kerusuhan menentang kenaikan harga bahan bakar di Paris, Prancis, Sabtu (24/11). Sebanyak 5.000 anggota polisi telah dikerahkan di Paris. (AP Photo/Kamil Zihnioglu)

Harga minyak dunia memang sempat mengalami fluktuasi. Tetapi, pemerintahan Presiden Macron menaikkan pajak BBM tahun ini sebesar 7,6 sen per liter (berkisar Rp 11.000) pada solar dan 3,9 sen pada bensin (berkisar Rp 6.600), sebagai bagian dari kampanye untuk investasi energi terbarukan.

Pada Januari 2019, pemerintah juga berencana akan kembali menaikan pajak BBM sebesar 6,5 sen pada solar (berkisar Rp 10.847) dan 2,9 sen pada bensin (berkisar Rp 4.839).

Perdana Menteri Prancis, Edouard Philippe mengatakan bahwa uang pajak BBM itu akan digunakan untuk mensubsidi sekitar total 5,6 juta rumah tangga miskin Prancis. Pajak juga diterapkan untuk mengurangi ketergantungan warga Prancis terhadap penggunaan kendaraan pribadi untuk aktivitas sehar-hari, kata Philippe.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya