Liputan6.com, Paris - Menteri Luar Negeri Prancis, pada Minggu 9 Desember 2018, meminta Donald Trump untuk tidak ikut campur dalam urusan Prancis. Permintaan tersebut mengemuka setelah Trump mengkritik negara tersebut lewat Twitter terkait pelaksanaan aksi protes massal tentang kenaikan pajak bahan bakar minyak (BBM) di negara itu, yang dilaksanakan sejak empat pekan terakhir.
Para pengunjuk rasa anti-pemerintah berhadapan dengan polisi anti huru hara di Paris dan kota-kota Prancis lainnya dalam protes terbaru pada Sabtu 8 Desember lalu. Demonstran melemparkan batu, membakar mobil, dan merusak toko-toko dan restoran.
Pada Sabtu, mengomentari demonstrasi, Trump lewat Twitter mengatakan, "Perjanjian Paris tidak berjalan dengan baik untuk Paris. Protes dan kerusuhan di seluruh Prancis," tulis Trump di akun Twitter-nya.
Advertisement
Dalam sebuah tweet terpisah, Trump juga mengungkit Kesepakatan Iklim Paris dan menyangkut-pautkan hal itu dengan demo kenaikan pajak BBM di Prancis.
Baca Juga
"Hari yang sangat sedih di Paris. Mungkin sudah waktunya untuk mengakhiri Perjanjian Paris konyol dan sangat mahal, dan mengembalikan uang kembali kepada orang-orang dalam bentuk pajak yang lebih rendah? AS jauh di depan pada hal itu dan satu-satunya negara besar di mana emisi turun tahun lalu!"
Keesokan harinya, megomentari cuitan Trump, Menteri Luar Negeri Jean-Yves Le Drian mengatakan kepada televisi LCI "tinggalkan negara kami," demikian seperti dikutip dari Al Jazeera, Senin (10/12/2018).
"Kami tidak mengomentari politik domestik AS dan kami ingin (sikap) itu dibalas," lanjutnya
Le Drian juga mengatakan kebanyakan orang Amerika tidak setuju dengan Trump atas keputusannya untuk meninggalkan perjanjian iklim Paris tahun 2015.
Cuitan Trump itu bukan yang pertama ia mengomentari urusan politik Prancis. Dalam beberapa bulan terakhir, Trump telah menerbitkan serangkaian twit yang mengkritik kebijakan iklim, pertahanan, serta approval rating pemerintahan Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Simak video pilihan berikut:
Kenaikan Pajak BBM di Prancis
Awalnya, para demonstran turun ke jalan-jalan karena frustasi dengan kenaikan pajak, khususnya pajak bahan bakar minyak (yang otomatis menaikkan harga), dan kepemimpinan Presiden Emannuel Macron.
Namun kemudian, demonstran juga menuduh Presiden Emmanuel Macron meninggalkan "orang-orang kecil", yang berakibat pada kenaikan harga BBM. Beberapa di antara mereka mendesak Macron untuk mengundurkan diri.
Harga solar, bahan bakar yang paling umum digunakan di mobil Prancis, telah meningkat sekitar 23 persen selama 12 bulan terakhir menjadi rata-rata 1,51 euro per liter (berkisar Rp 25.000). Itu merupakan titik harga tertinggi sejak awal 2000-an, menurut laporan kantor berita Prancis Agence France-Presse.
Harga minyak dunia memang sempat mengalami fluktuasi. Tetapi, pemerintahan Presiden Macron menaikkan pajak BBM tahun ini sebesar 7,6 sen per liter (berkisar Rp 11.000) pada solar dan 3,9 sen pada bensin (berkisar Rp 6.600), sebagai bagian dari kampanye untuk investasi energi terbarukan.
Pada Januari 2019, pemerintah juga berencana akan kembali menaikan pajak BBM sebesar 6,5 sen pada solar (berkisar Rp 10.847) dan 2,9 sen pada bensin (berkisar Rp 4.839).
Perdana Menteri Prancis, Edouard Philippe mengatakan bahwa uang pajak BBM itu akan digunakan untuk mensubsidi sekitar total 5,6 juta rumah tangga miskin Prancis. Pajak juga diterapkan untuk mengurangi ketergantungan warga Prancis terhadap penggunaan kendaraan pribadi untuk aktivitas sehar-hari, kata Philippe.
Advertisement