Pemimpin Oposisi Bersumpah Bawa Masuk Bantuan Kemanusiaan ke Venezuela

Liputan6.com, Caracas - Pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido telah bersumpah pada rapat umum di ibukota Caracas untuk memastikan bantuan kemanusiaan yang diblokir oleh Presiden Nicolás Maduro tetap dibawa masuk ke negara itu.

Guaido mengatakan akan membentuk titik pengumpulan dan rute baru guna memungkinkan relawan untuk membawa bantuan.

Di sisi lain, Presiden Maduro mengatakan kepada BBC bahwa dia tidak akan mengizinkan bantuan, mengklaim itu adalah cara bagi AS untuk campur tangan di Venezuela.

Rakyat Venezuela menghadapi kekurangan pangan yang drastis di tengah krisis ekonomi.

"Kami memiliki hampir 300.000 warga Venezuela yang akan mati jika bantuan tidak masuk. Ada hampir dua juta yang mengalami risiko kesehatan," kata Guaido pada rapat umum Selasa 12 Februari 2019, seperti dikutip dari BBC, Rabu (13/2/2019).

Guaido, yang telah diakui oleh AS dan sebagian besar pemerintah Barat sebagai presiden sementara Venezuela, mengatakan kepada para pendukungnya di ibu kota bahwa bantuan kemanusiaan akan dibawa ke Venezuela pada 23 Februari.

Utusan untuk Guaido bertemu dengan para pejabat Brasil minggu ini dan mengumumkan rencana untuk membuat pusat penyimpanan bantuan kedua di negara bagian Roraima, di perbatasan tenggara Venezuela.

Guaido tampaknya mengandalkan sukarelawan --ia meminta 250.000 orang yang mendaftar online untuk mengatur diri mereka sendiri selama akhir pekan.

Truk-truk bantuan kemanusiaan AS tiba minggu lalu di kota perbatasan Kolombia, Cucuta, tetapi dihentikan di jembatan Tienditas, yang telah diblokir oleh pasukan Venezuela.

Maduro masih menikmati dukungan luas di kalangan penduduk Venezuela dan kesetiaan militer, dan pemerintah sayap kirinya didukung oleh Rusia dan Cina.

Namun dia berada di bawah tekanan nasional dan internasional untuk kembali menggelar pemilihan presiden dini, di tengah tuduhan korupsi yang meluas dan pelanggaran HAM di bawah kepemimpinannya.

Guaido minggu lalu menawarkan amnesti kepada personel militer yang memutuskan hubungan dengan Maduro, mengatakan kepada mereka bahwa menolak memberikan bantuan adalah "kejahatan terhadap kemanusiaan".

Simak video pilihan berikut:

Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat (AS) telah berkoordinasi dengan para sekutunya di Dewan Keamanan PBB untuk membuat sebuah rancangan resolusi, yang menyerukan distribusi bantuan internasional ke Venezuela.

Selain itu, rancangan resolusi tersebut juga mendesak dilakukannya pemungutan ulang suara untuk memilih presiden Venezuela sesuai asas demokrasi.

Teks, salinan yang diperoleh kantor berita AFP pada Sabtu 9 Januari, menyatakan "dukungan penuh untuk Majelis Nasional sebagai satu-satunya lembaga yang dipilih secara demokratis di Venezuela."

Rancangan resolusi tersebut menekankan "keprihatinan mendalam pada kekerasan dan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh pasukan keamanan Venezuela terhadap demonstran yang tidak bersenjata dan damai."

Di lain pihak, Rusia kemungkinan akan menggunakan kekuatan veto untuk memblokirnya, sebagai bagian dari dukungannya terhadap rezim Nicolas Maduro, kata para diplomat.