Ritual di 100 Sumber Air Suci Jelang Penobatan Raja Thailand

Liputan6.com, Jakarta Thailand memulai ritual awal dalam rangka penobatan raja Maha Vajiralongkorn. Pada Sabtu, 6 April 2019 para pejabat mengumpulkan air dari sumber yang disucikan di seluruh negeri, yang akan digunakan dalam upacara penyucian raja baru pada bulan depan.

Adapun upacara penobatan sendiri akan berlangsung pada 4 hingga 6 Mei mendatang di Ibu Kota Bangkok. Sudah menjadi tradisi bahwa banyak ritual Brahmana yang dilakukan menjelang acara tersebut, sebagaimana dikutip dari Channel News Asia pada Sabtu (6/4/2019).

Air dikumpulkan antara pukul 11.52 pagi sampai 12.38 malam pada Sabtu dari 100 sumber air di 76 provinsi. Waktu tersebut dipilih karena dianggap menguntungkan dalam astrologi Thailand.

Air yang dikumpulkan pada hari ini, akan digunakan untuk membasuh bagian tubuh raja dalam upacara penyucian tanggal 4 Mei sebelum penobatan.

Ritual tersebut didasarkan pada tradisi Brahmana, berasal dari upacara penobatan Abad ke-18 sejak berdirinya Dinasti Chakri.

Dalam dinasti itu, Raja Vajiralongkorn memegang gelar Rama X. Ia menggantikan ayahnya, Raja Bhumibol Adulyadej yang meninggal pada 2016 setelah masa pemerintahan 70 tahun.

Vajiralongkorn adalah anak kedua dari Raja Bhumibol dan Ratu Sirikit. Ia adalah satu-satunya putra mereka. 

Vajiralongkorn dididik di sekolah-sekolah swasta di Inggris dan Australia sebelum menuntut ilmu di Royal Military College Duntroon di Canberra.

Menurut biografi resmi kerajaan, ia adalah pilot helikopter dan seorang tentara. Ia sempat ikut serta dalam menumpas pemberontakan komunis di Thailand pada 1970-an. Dia juga telah memegang pangkat kehormatan militer --  jenderal, laksamana dan marshal atau pemimpin angkatan udara -- sekaligus.

Vajiralongkorn menghabiskan banyak masa dewasanya di luar negeri, sebagian besar di Jerman di mana ia memiliki rumah pribadi di negara itu.

Sementara itu, baru-baru ini Raja Thailand memberikan kebijakan yang cukup kontroversial. Ia resmi mencabut gelar kehormatan mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, pada Sabtu 30 Maret 2019. Gelar yang dimaksud adalah Chula Chom Klao, yang biasa diberikan kepada tokoh yang berjasa melayani negara.

Pencabutan gelar diumumkan dalam lembaran kerajaan, seminggu pasca-pemilihan umum dilangsungkan. Dalam sebuah pernyataan, Raja Vajiralongkorn merujuk pada kasus korupsi yang dilakukan Thaksin dan tindakannya meninggalkan Thailand yang disebut "sangat tidak pantas".

Sebagaimana diketahui bahwa Thaksin telah meninggalkan Negeri Gajah pada 2008, menghindari pengadilan korupsi. Saat ini, ia tengah hidup di pengasingan.

"Raja Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun mengeluarkan perintah kerajaan untuk mencabut gelar kehormatan (royal decoration) dikarenakan Thaksin Shinawatra telah dijatuhi hukuman penjara oleh Divisi Kriminal Mahkamah Agung untuk Pemegang Kantor Politik dengan banyak tuduhan lainnya. Ia juga melarikan diri dari kerajaan, yang merupakan tindakan yang sangat tidak pantas," bunyi pengumuman tersebut.

Namun, langkah tersebut datang setelah Partai Pheu Thai menyatakan hendak turut membentuk pemerintahan pasca-pemilu. Salah satu partai kecil yang berafiliasi dengan Thaksin tersebut --selain Raksa Chart Party yang dibubarkan beberapa waktu lalu--, mengajak partai lain untuk berkoalisi melawan Partai Palang Pracharat yang dekat dengan militer. Pada Rabu 27 Maret 2019, Pheu Thai dan tujuh partai kecil resmi membentuk "front demokrasi" di tengah pemilihan umum untuk majelis rendah (DPR) yang sedang dipersengketakan.

Selain itu, Thaksin juga membuat geram kalangan militer, dengan baru-baru ini mengatakan kepada publik bahwa pemilu Thailand penuh dengan kecurangan.

Citra Thaksin di mata raja juga memburuk beberapa waktu lalu saat partai besarnya, Raksa Chart Party, mencalonkan Putri Ubolratana sebagai perdana menteri.

Saat itu, raja dengan cepat menerbitkan lembaran pengumuman, menyatakan bahwa pencalonan adiknya "tidak pantas" dan melanggar monarki konstitusional di mana kerajaan berada di atas politik. Sang putri didiskualifikasi, dengan partai terbesar yang dimiliki mantan perdana menteri itu dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi setempat.