Rencana Pemindahan Ibu Kota Indonesia Jadi Sorotan Dunia

Liputan6.com, Jakarta - Untuk meratakan manfaat ekonomi dan penyelesaian masalah di berbagai aspek, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui rencana pemindahakan ibu kota pemerintahan Republik Indonesia ke luar Pulau Jawa.

Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyatakan, pemindahan ibu kota dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, mulai dari kepadatan penduduk hingga lingkungan.

Jika nanti terealisasi, sebagaimana yang telah diwartakan oleh Liputan6.com sebelumnya, pemindahan ibu kota bisa diselesaikan dalam dua target waktu, yaitu 5 atau 10 tahun.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta telah diinisiasi pemerintah sejak satu tahun lalu.

Ditambahkan oleh Bambang, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro ditugaskan sebagai pihak pengkaji, sementara Menteri PUPR diberi wewenangan selaku perancang desain dalam pemindahan ibu kota.

Luas lahan 40 ribu hektare dibutuhkan jika jumlah penduduk mencapai 1,5 juta jiwa yang terdiri dari seluruh aparatur sipil negara yang bekerja di kementerian dan lembaga, tingkat legislatif dan yudikatif serta pelaku ekonomi dan anggota TNI dan Polri turut migrasi ke ibu kota baru.

"Dengan penduduk 1,5 juta di mana pemerintahan akan membutuhkan 5 persen lahan, ekonomi 15 persen, sirkulasi infrastruktur 20 persen, permukiman 40 persen dan ruang terbuka hijau 20 persen. Diperkirakan dibutuhkan lahan minimal 40 ribu hektare untuk membuat ibu kota baru, itu skenario yang pertama," jelas Bambang.

Kabar pemindahan ibu kota tidak hanya menjadi sorotan nasional, namun juga meraih atensi luas dari berbagai publikasi global.

Kantor berita internasional terkemuka yang berbasis di Qatar, Al Jazeera, menuliskan berita bahwa Presiden Jokowi telah memutuskan pada pertemuan Kabinet khusus untuk memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa yang telah padat penduduknya.

Artikel tersebut juga menyebut bahwa rencana pemindahan ibu kota Indonesia telah dicanangkan sejak pemerintahan Bapak Bangsa Ir Soekarno.

"Rencana ini tidak pernah diputuskan atau didiskusikan dalam pembicaraan yang lebih matang," tulis artikel itu mengutip pernyataan Jokowi.

Berita senada juga diturunkan oleh CNN, yang menyebut Jakarta terancam tenggelam karena kelebihan beban. Kantor berita yang berpusat di Atlanta, Amerika Serikat (AS) itu menyertakan informasi mengenai peningkatan jumlah penduduk, yang kini telah mencapai angka 30 juta di seluruh wilayah Jabodetabek.

Sementara itu, kantor berita SBS asal Australia, memperkuat laporan tentang rencana kepindahan ibu kota Indonesia dengan beberapa pendapat ahli.

Salah satu pendapat unik dilontarkan oleh Profesor Acuto dari Melbourne University, yang menyebut prediksi biaya Rp 477 triliun oleh pemerintah Indonesia lebih dari cukup untuk membangun sebuah ibu kota baru.

"Menyimak dari banyak kisah perpindahan ibu kota negara, angka tersebut sudah lebih dari cukup untuk membangun satu kompleks besar berisi gedung-gedung pusat pemerintahan berserta infrastruktur pendukungnya, seperti bandara dan perumahan," jelasnya.

"Tentunya investasi tambahan dari sektor swasta diperlukan untuk mendukung pembangunannya agar berjalan dinamis," lanjut Profesor Atuco.

Prediksi serupa juga dilontarkan oleh situs Bloomberg Quint, yang menambahkan bahwa biaya terkait berfungsi lebih efisien, jika melihat rekam jejak pelaksanaan pembangunan infrastruktur Indonesia selama satu dekade terakhir, yang banyak menyertakan partisipasi non-pemerintah.

"Indonesia adalah salah satu negara dengan perkembangan infrastruktur paling dinamis di dunia, dan paling seksi juga dalam menarik investor. Kemungkinan ini akan menjadi proyek pembangunan ibu kota yang paling bergairah," tulis situs berita ekonomi yang berbasis di New York City itu.

Beberapa surat kabar terkemuka lainnya yang turut mengabarkan rencana kepindahan ibu kota Indonesia adalah Daily Mail dari Inggris, Stuff dari Selandia Baru, The Straits Times dari Singapura, dan Anandolu dari Turki.