Jepang Sebut Uji Coba Misil Korea Utara Melanggar Resolusi PBB

Liputan6.com, Tokyo - Pemerintah Jepang mengkritik keras uji coba rudal terbaru Korea Utara belum lama ini, yang dinilai melanggar resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang penghentian tes senjata balistik.

"Apa yang mereka lakukan dengan mengetes rudal balistik, jelas sangat bertentangan dengan resolusi PBB," kata Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Kotaro Nogami, dalam agenda briefing mingguan di Tokyo.

Dikutip dari The Straits Times, Jumat (10/5/2019), Korea Utara menembakkan dua rudal jarak pendek pada hari Kamis, yang mengindikasikan uji coba serupa dalam jangka waktu kurang dari sepekan.

Jepang, yang berada dalam jangkauan rudal jarak menengah Korea Utara, telah menjadi pendukung utama dalam upaya memaksa Pyongyang meninggalkan misil balistik dan program senjata nuklirnya.

Sementara itu, seorang diplomat senior China mengatakan pada hari Jumat, bahwa masalah di semenanjung Korea harus diselesaikan melalui dialog, dan semua pihak harus menegakkan tujuan denuklirisasi.

Anggota Dewan Negara Wang Yi, yang berbicara di sebuah acara untuk memperingati kerja sama trilateral antara China, Jepang dan Korea Selatan, mengatakan semua negara yang terlibat dalam masalah tersebut, harus berupaya membuat peta jalan praktis untuk menyudahi konflik.

Dengan tes rudal terbaru, Korea Utara disebut mulai membangun sebuah 'pola'.

Program peluncuran itu disebut bertujuan untuk mengirim sinyal diplomatik yang jelas kepada AS (dan ke Seoul - Korea Selatan yang dapat ditargetkan oleh sistem rudal jarak pendek) bahwa kesabaran Korea Utara hampir habis.

Akhir pekan lalu, Korea Utara menguji coba rudal balistik jarak pendek yang terbang sekitar 200 kilometer, meskipun para ahli percaya bahwa jangkauan sebenarnya mungkin jauh melebihi itu.

Meski demikian, jenis senjata yang diuji dalam baru-baru ini masih belum jelas.

Selain itu, Pyongyang juga disebut berhati-hati untuk menghindari pengujian sistem jangkauan antar benua yang akan melanggar pemahamannya dengan Amerika Serikat.

Tapi "kesepakatan informal" tersebut hanya berlaku hingga akhir tahun 2019.

Di lain pihak, Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa Korea Utara tidak siap untuk bernegosiasi setelah meluncurkan dua peluru kendali (rudal) jarak pendek pada lima hari terakhir.

"Kami anggap itu (peluncuran) sebagai sesuatu yang sangat serius sekarang," kata Presiden Amerika Serikat tersebut kepada wartawan di Gedung Putih, seperti diberitakan oleh The Guardian pada Kamis, 9 Mei 2019. "Tidak ada seorang pun yang senang dengan uji coba itu."

Pebisnis nyentrik itu melanjutkan, hubungan AS dengan pemerintah Kim Jong-un akan tetap berlanjut, tetapi: "Saya kira mereka tidak siap untuk bernegosiasi."