Presiden Abbas Puji Konsistensi Rusia dan China pada Isu Palestina

Liputan6.com, Ramallah - Presiden Palestina Mahmoud Abbas memuji sikap Moskow dan Beijing menyangkut masalah Palestina, yang tercermin dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping.

Pernyataan itu ditandatangani Putin dan Xi setelah kedua pemimpin melakukan pembicaraan bilateral di Moskow, Sputnik melaporkan, seperti dikutip dari Antara, Senin (10/6/2019).

Abbas mengatakan sikap yang ditunjukkan Rusia dan China itu dapat membantu pencegahan kemungkinan serangan terhadap aturan hukum internasional serta terhadap Prakarsa Perdamaian Arab, juga hak-hak historis Palestina, menurut laporan kantor berita WAFA.

Putin dan Xi menandatangani pernyataan bersama itu di Moskow.

Pernyataan tersebut berisi seruan Rusia dan China agar perundingan masalah Palestina-Israel segera dimulai kembali. Mereka juga menyatakan dukungan bagi pembentukan Negara Palestina, yang independen dan berdaulat penuh dalam kerangka perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Prakarsa Perdamaian Arab adalah inisiatif yang diajukan oleh Arab Saudi dan didukung oleh Liga Arab pada 2002 serta ditekankan kembali pada 2007 dan 2017.

Prakarsa itu berisi desakan agar Israel menarik secara penuh pasukannya dari wilayah-wilayah yang disengketakan serta memulihkan perbatasan-perbatasan yang ada sebelum Perang Enam Hari pada 1967, sebagai imbalan bagi pemulihan hubungan dengan negara-negara Arab.

Menurut prakarsa tersebut, Israel harus mengakui kedaulatan Negara Palestina, bersama Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, serta memberikan penyelesaian atas masalah pengungsi Palestina.

Simak video pilihan berikut:

Konflik Israel dengan Palestina telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun.

Palestina selama ini berusaha mendapatkan pengakuan internasional bagi pembentukan negara independen di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur yang sebagian diduduki oleh Israel, dan Jalur Gaza.

Pada 1947, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menentukan suatu rencana yang dapat mengakhiri konflik tersebut, yaitu dengan memberikan sebagian besar wilayah Tepi Barat dan Gaza bagi Palestina. Tapi, Israel menduduki wilayah-wilayah itu 20 tahun kemudian dalam Perang Enam Hari. Israel kemudian mengklaim bahwa pihaknya telah menarik seluruh pasukan dari Gaza pada 2005.

Pemerintah Israel menolak mengakui Palestina sebagai suatu negara, yang independen secara politik dan mendapat pengakuan diplomatik.

Pada saat yang sama, Israel juga terus membangun permukiman-permukiman di wilayah-wilayah yang diduduki kendati PBB sudah menyatakan keberatan atas aksi tersebut.

Israel memiliki hak untuk mencaplok setidaknya beberapa bagian, tetapi "tidak mungkin semua" wilayah Tepi Barat yang dipersengketakan dengan Palestina, kata Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, David Friedman dalam sebuah wawancara.

Komentar itu datang menjelang pengumuman proposal perdamaian Timur Tengah rumusan pemerintahan Presiden Donald Trump atau "Deal of the Century" yang diharapkan rilis pada akhir Juni 2019.

Friedman juga semakin menguatkan niat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang telah berjanji untuk mulai mencaplok permukiman Yahudi di Tepi Barat, sebuah langkah yang akan melanggar hukum internasional dan bisa menjadi pukulan fatal bagi solusi dua negara atau Two-State Solution untuk konflik Israel - Palestina.

"Dalam keadaan tertentu," kata Friedman, "Saya pikir Israel memiliki hak untuk mempertahankan beberapa, tetapi tidak semua, dari Tepi Barat," jelasnya kepada The New York Times, dikutip dari The Guardian, Senin (10/6/2019) --baca selengkapnya...