Pejabat Tinggi PBB Dikabarkan Melawat ke Xinjiang, Cek Situasi Uighur?

Liputan6.com, Xinjiang - Wakil Sekretaris Jenderal PBB Bidang Kontra Terorisme (Under Secretary General for the UN Counter-Terrorism Office) dikabarkan melawat ke Xinjiang, China pada pekan ini --menurut majalah Foreign Policy yang melaporkan untuk pertama kali.

Foreign Policy menulis bahwa Vladimir Voronkov adalah pejabat tingkat tinggi PBB pertama yang mengunjungi Xinjiang.

Juru bicara PBB, Farhan Haq membenarkan bahwa Voronkov --yang merupakan diplomat senior Rusia-- sedang dalam kunjungan resmi ke China, tetapi tidak memberikan rincian rencana perjalanannya, AFP melaporkan, seperti dikutip dari The Guardian, Sabtu (15/6/2019).

Haq, yang menggemakan pesan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutteres, menekankan bahwa kantor PBB bekerja untuk memastikan bahwa tindakan anti-terorisme tetap menghormati hak asasi manusia.

Lawatan itu dilakukan di tengah maraknya pemberitaan media Barat dan aktivis HAM mengenai dugaan penahanan jutaan etnis Uighur dan minoritas lain di sejumlah fasilitas yang tersebar di provinsi terbarat China itu. Mereka juga menuding adanya pelanggaran hak asasi manusia terstruktur.

Tiongkok membantah adanya fasilitas penahanan seperti yang didefinisikan negara Barat.

Beijing berargumen bahwa "fasilitas" di Xinjiang adalah "pusat pelatihan vokasional" untuk menjauhkan orang dari ekstremisme dan radikalisme; menanggulangi ancaman terorisme; serta mengintegrasikan mereka kembali sesuai cara hidup bangsa China --di wilayah yang dilanda kekerasan yang dituding dilakukan oleh separatis Uighur dan kelompok ekstremis.

Kunjungan Vladimir Voronkov ke Xinjiang, menuai kritik tajam dari para aktivis HAM.

"PBB, yang mengizinkan kepala kontraterorismenya pergi ke Xinjiang berisiko mengonfirmasi narasi keliru yang dibentuk China bahwa (yang mereka lakukan di Xinjiang) adalah masalah kontraterorisme, bukan masalah pelanggaran HAM besar-besaran," kata Louis Charbonneau, wakil direktur Human Rights Watch Bidang Kelembagaan PBB, seperti dikutip dari the Guardian.

Di sisi lain, Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet, yang telah meminta izin kepada China untuk melawat ke Xinjiang sejak Desember 2018, belum mendapatkan akses seperti yang ia pinta sampai hari ini.

Pada Kamis 13 Juni 2019, duta besar baru China untuk PBB di Jenewa, Chen Xu, mengatakan bahwa komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia bisa berkunjung ketika "kita dapat menemukan waktu yang nyaman bagi kedua belah pihak".

China bersikeras bahwa nasib etnis Uighur, Kazakh, Kirgiz, dan kelompok lainnya yang diduga ditahan --diperkirakan mencapai angka 1 juta orang menurut Panel HAM PBB pada Agustus 2018-- adalah masalah internal.

Pejabat top badan diseminasi informasi China angkat bicara seputar kritik yang dilontarkan negara dan pihak asing kepada Tiongkok mengenai kebijakannya terhadap kelompok minoritas Uighur dan lainnya di Wilayah Otonomi Xinjiang. Menurutnya, kritik tersebut merupakan "tuduhan yang tidak mendasar dan keliru".

Pernyataan itu datang di tengah besarnya sorotan dunia terhadap China, setelah panel Komite HAM PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial, pada Agustus 2018, mengatakan telah menerima laporan bahwa kira-kira 1 juta orang Uighur dan kelompok etnis minoritas lainnya ditahan sejak 2017 di "kamp atau pusat re-edukasi" di Xinjiang.

Panel juga menambahkan, fasilitas itu mirip dengan "kamp interniran besar-besaran yang diselimuti kerahasiaan"--sesuatu yang telah dibantah keras oleh pihak Beijing.

Laporan itu kemudian ramai diberitakan oleh berbagai media, mendapat perhatian dari beberapa pemerintah negara Barat dan beberapa negara Asia seperti Turki, yang menyatakan keprihatinannya atas laporan panel PBB dan mendesak Beijing menghentikan praktik itu.

Baca selengkapnya...