China: Tak Akan Ada Diskusi Soal RUU Ekstradisi Hong Kong di KTT G20

Liputan6.com, Beijing - Pemerintah China mengatakan pada hari Senin, bahwa pihaknya tidak akan mengizinkan diskusi tentang Hong Kong di KTT G20 di Osaka, Jepang, pekan ini.

Sikap tersebut, menurut Beijing, akan ditegaskan ke semua pihak, termasuk rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menyinggung protes penolakan RUU ekstradisi, saat bertemu dengan timpalannya dari China, Xi Jinping.

Dikutip dari Channel News Asia pada Senin (24/6/2019), Hong Kong telah diguncang oleh serangkaian demonstrasi besar pada bulan ini, ketika jutaan rakyat setempat menuntut pencabutan RUU ekstradisi yang memungkinan tersangak dikirim dan diadili sepihak di China daratan.

Di lain pihak, Trump telah menyebut kerusuhan politik itu sebagai yang protes terburuk di Hong Kong pasca-kota semi otonom itu diserahkan dari Inggris ke China pada 1997 silam.

Trump mengatakan dia paham alasan protes itu terjadi dan berharap demonstran bisa "menyelesaikannya dengan China".

Meneruskan pernyataan atasannya, Menteri Luar Negei AS Mike Pompeo mengatakan bhwa Presiden Trump tetap akan membahas isu kerusuhan Hong Kong di KTT G20, yang puncaknya akan berlangsung pada 28-29 Juni nanti.

Sementara itu, menurut asisten menteri luar negeri China, Zhang Jun, KTT G20 adalah forum yang berfokus pada pembahasan masalah ekonomi global, dan sebaiknya tidak menyinggung di luar isu terkait.

Meski begitu, Xi dan Trump telah sepakat untuk mengadakan pembicaraan bilateral yang berfokus pada perang dagang AS-China selama KTT G20 berlangsung.

"Saya dapat memberi tahu Anda dengan pasti bahwa G20 tidak akan membahas masalah Hong Kong, dan kami tidak akan membiarkan G20 membahas masalah Hong Kong," kata Zhang pada konferensi pers, yang membahas tentang kehadiran Xi Jinping di pertemuan terkait.

"Urusan Hong Kong adalah murni urusan dalam negeri China, dan tidak ada negara asing yang memiliki hak untuk campur tangan," katanya, mengingat bahwa kota tersebut adalah wilayah administrasi khusus Negeri Tirai Bambu.

Di lain pihak, warga Hong Kong dilaporkan akan kembali melakukan protes selama pelaksanaan KTT G20, yang telah dimulai sejak Jumat 21 Juli.

Penyelenggara protes telah meminta masyarakat di wilayah otonom itu untuk mengambil bagian dalam pawai untuk membatalkan RUU ekstradisi.

Front Hak Asasi Manusia Sipil (CHRF), yang berada di belakang dua demonstrasi besar-besaran di Hong Kong awal bulan ini, mengatakan pawai akan dimulai di jantung distrik bisnis dan melewati konsulat masing-masing negara anggota G20.

"Pada 1 Juli, kita harus mengumpulkan lebih banyak orang untuk memberi tahu Carrie Lam dan pemerintah bahwa kita memiliki lima tuntutan yang sama, yang belum mereka tanggapi," kata wakil ketua CHRF Figo Chan, sebagaimana dikutip dari The Straits Times.