China Ingin Gabungkan Hong Kong, Makau, dan Shenzen Jadi Pusat Kekuatan Asia

Liputan6.com, Shenzhen - Dewan Negara China telah menyerukan pengembangan yang lebih besar untuk wilayah Shenzhen selatan, melalui pengintegrasian budaya dan ekonomi dua tetangga berotonomi khusus, Hong Kong dan Makau.

Arahan China tersebut muncul ketika protes anti-pemerintah di Hong Kong terus mengancam status pusat keuangan Asia itu, demikian sebagaimana dikutip dari situs berita US News pada Senin (19/8/2019).

Hong Kong, salah satu pelabuhan tersibuk di dunia, berada di ambang resesi pertamanya dalam satu dasawarsa terakhir, ketika protes anti-pemerintah selama berpekan-pekan mengikis jumlah kunjungan turis, serta memotong signifikan penjualan ritel dan investasi di sana.

Arahan Dewan Negara sebanyak 19 poin itu pertama kali disiarkan oleh outlet media pemerintah China, People's Daily, di mana menyerukan penguatan ekonomi Shenzhen sebagai yang terbaik di dunia pada 2025 mendatang.

Selain itu, arahan tersebut juga bertujuan untuk menjadikan Shenzhen sebagai "tolak ukur global" pertengahan Abad ke-21.

Saksikan video pilihan di bawah ini: 

Pada 1990-an, reformasi berorientasi pasar dan dukungan pemerintah pusat di Beijing, mengubah Shenzhen dari desa biasa menjadi pusat manufaktur dan teknologi China.

Kota ini sekarang menampung markas global Tencent, raksasa media sosial China, dan Huawei, pembuat peralatan jaringan yang sempat ditakuti oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

Arahan Dewan Negara menyerukan "modernisasi tata kelola sosial" di Shenzhen melalui "aplikasi komprehensif big data, komputasi awan, kecerdasan buatan dan teknologi lainnya".

People's Daily menulis bahwa integrasi Shenzhen dengan Hong Kong dan Makau, dilakukan melalui pendanaan untuk rumah sakit, upaya bantuan bencana bersama, dan pertukaran budaya.

Menurut para pengamat, rancangan nasional China itu bertujuan mengembangkan Hong Kong-Macao Greater Bay Area --area teluk ekonomi terbesar di dunia-- sekaligus memperkaya praktik baru dari kebijakan "satu negara, dua sistem".

Sementara itu, Hong Kong masih terus dilanda serangkaian aksi protes yang telah berlangsung sejak dua bulan terakhir.

Hong Kong dikembalikan oleh Inggris ke pemerintah Tiongkok pada 1997 di bawah pemberlakuan formula "satu negara, dua sistem" yang menjanjikan kebebasan luas dibandingkan masyarakat China daratan.

Namun beberapa waktu belakangan, banyak orang di kota itu meyakini bahwa pengaruh Beijing semakin mengikis kebebasan terkait.

Protes Hong Kong dimulai sebagai penolakan RUU ekstradisi yang sekarang ditangguhkan, namun mendorong demonstrasi meluas tentang isu demokrasi.

Pekan lalu, pasukan paramiliter China melakukan latihan di luar stadion olahraga utama di Shenzhen, memicu spekulasi bahwa mereka mungkin digunakan untuk meredam protes di Hong Kong, meski tidak terbukti hingga berita ini ditulis.