Laporan PBB: Negara Barat dan Iran Lakukan Kejahatan Perang di Yaman

Liputan6.com, Jenewa - Inggris, Amerika Serikat, Prancis dan Iran mungkin terlibat dalam kemungkinan kejahatan perang di Yaman atas dukungan mereka bagi pihak-pihak yang terlibat konflik di sana, kata para pakar dalam laporan untuk Dewan HAM PBB.

Sebuah laporan baru, seperti diberitakan BBC yang dikutip Kamis (4/9/2019), memperingatkan negara-negara di mana mereka dapat dianggap bertanggungjawab untuk membantu pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Kekuatan Barat memberikan senjata dan dukungan logistik kepada koalisi yang dipimpin Saudi yang mendukung pemerintah Yaman.

Sementara Iran mendukung pemberontak Houthi.

Para ahli mengatakan kedua belah pihak terus melakukan pelanggaran dengan impunitas.

Laporan PBB mendokumentasikan serangan udara pada infrastruktur sipil, penembakan tanpa pandang bulu, penembak jitu, ranjau darat, serta pembunuhan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, kekerasan berbasis gender, dan menghalangi akses bantuan kemanusiaan di tengah-tengah krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

PBB mengatakan, konflik empat tahun telah merenggut nyawa sedikitnya 7.290 warga sipil dan menyebabkan 80 persen populasi --24 juta orang-- membutuhkan bantuan atau perlindungan kemanusiaan, termasuk 10 juta yang mengandalkan bantuan makanan untuk bertahan hidup.

The Group of International and Regional Eminent Experts on Yemen yang melapor kepada Dewan HAM PBB melakukan 600 wawancara dengan para korban dan saksi, dan memeriksa materi dokumenter dan sumber terbuka, untuk laporan kedua mereka kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Dikatakan mereka menemukan alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa pemerintah Yaman dan koalisi yang dipimpin Saudi, serta Houthi, telah menikmati "kurangnya akuntabilitas" karena pelanggaran hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional.

Simak video pilihan berikut:

Para ahli menyelidiki sejumlah serangan udara koalisi di daerah-daerah yang dikuasai pemberontak yang menewaskan warga sipil.

Serangan semacam itu menimbulkan kekhawatiran tentang identifikasi tujuan militer dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip proporsionalitas dan tindakan pencegahan dalam serangan, kata mereka. Jika ada pelanggaran terkait hal itu, maka akan dianggap sebagai pelanggaran serius hukum internasional --kata para ahli.

Para ahli juga menemukan alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa Houthi bertanggungjawab atas pelanggaran serius hukum humaniter internasional karena telah melancarkan serangan tanpa pandang bulu yang mengakibatkan kematian atau perlukaan kepada warga sipil.

"Dalam beberapa kasus, serangan itu mungkin disengaja," tulis laporan itu.

Semua pihak mungkin juga telah menggunakan praktik untuk "sengaja membuat sebuah populasi mengalami kelaparan."

Para ahli menyerukan penghentian segera semua tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap warga sipil dan mendesak negara-negara lain untuk menahan diri dari menyediakan senjata.

"Legalitas pemindahan senjata oleh Prancis, Inggris, Amerika Serikat dan negara-negara lain masih dipertanyakan, dan merupakan subyek dari berbagai proses pengadilan domestik," tambah mereka.

Jika memungkinkan, para ahli telah mengidentifikasi "orang-orang yang mungkin bertanggung jawab atas kejahatan internasional" dan menyerahkan daftar rahasia nama-nama mereka kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.

Sejauh ini belum ada tanggapan langsung terkait laporan itu dari koalisi, pemerintah Yaman atau Houthi. Tapi mereka semua sebelumnya membantah melakukan kejahatan perang.

Seorang juru bicara pemerintah Inggris mengatakan: "Inggris telah berada di garis depan upaya internasional untuk membawa solusi diplomatik pada konflik yang mengerikan di Yaman. Kami mengoperasikan salah satu rezim kontrol ekspor yang paling kuat di dunia."

Para menteri pemerintah Inggris mengatakan di masa lalu mereka tidak dapat menentukan apakah ada kematian warga sipil akibat bom atau pesawat Inggris karena koalisi tidak melacak penggunaannya.

Sementara AS telah lama berargumen bahwa melanjutkan penjualan senjata atau bantuan kepada koalisi "justru lebih mungkin untuk membantu membatasi korban sipil."