Pemimpin Hong Kong Tolak Campur Tangan AS dalam Masalah Internal China

Liputan6.com, Hong Kong - Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengaku sangat menyesalkan campur tangan asing dalam masalah yang terjadi di salah satu pusat keuangan dunia itu. Ia menilai eskalasi kekerasan tidak dapat menyelesaikan masalah sosial di kota yang dikuasai China itu.

"Untuk mencampuri urusan internal Hong Kong ... ini sama sekali tidak perlu," katanya dalam menjawab pertanyaan tentang Undang-Undang Kebijakan Hong Kong Amerika Serikat dalam jumpa pers mingguannya pada Selasa (10/9/2019), seperti dikutip dari Channel News Asia.

Sebelumnya, Senator AS Chuck Schumer mendorong dibentuknya RUU atas perlakuan khusus yang diberikan Washington ke Hong Kong, termasuk perdagangan khusus dan hak istimewa bisnis, di bawah Undang-Undang Kebijakan AS atas Hong Kong tahun 1992.

Aturan yang disebut Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong, juga akan mengamanatkan bahwa pejabat di China dan Hong Kong yang telah merusak otonomi kota terancam mendapat sanksi.

"Di bawah Hukum Dasar, Hong Kong menikmati otonomi tingkat tinggi dalam melakukan urusan eksternal kita. Tetapi urusan eksternal itu tentu akan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak," kata Lam.

"Perjanjian apa pun yang kami miliki atau ketentuan tertentu yang diterapkan ke Hong Kong oleh Amerika tidak secara eksklusif untuk kepentingan Hong Kong. Mereka juga saling menguntungkan," kata Lam, seraya menambahkan bahwa ada hampir 1.400 perusahaan AS di Hong Kong yang menikmati manfaat hubungan bilateral positif antara AS dan Hong Kong.

"Kami sendiri memiliki kewajiban atau kewajiban untuk mematuhi Undang-Undang Dasar," kata Lam, merujuk pada konstitusi Hong Kong yang memberikan kebebasan wilayah otonom yang tidak dinikmati di daratan Tiongkok.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menyinggung demonstrasi yang berujung kerusuhan tiap akhir pekan, Lam mengatakan, pihaknya telah melakukan penarikan RUU Ekstradisi dan langkah-langkah lainnya untuk memulai dialog dengan rakyat Hong Kong.

"Kekerasan harus dihentikan untuk kepentingan Hong Kong, tetapi ke depan, untuk memperbaiki keretakan di masyarakat dan untuk mengembalikan perdamaian, maka kami sangat ingin melibatkan orang secara langsung dalam dialog," ujarnya.

"Prioritas pertama untuk mencapai tujuan membawa perdamaian dan ketertiban ke Hong Kong adalah agar semua orang Hong Kong mengatakan 'tidak' terhadap kekerasan."

Pada Senin 9 September, Lam mengunjungi stasiun Central MTR untuk memeriksa perbaikan yang sedang dilakukan menyusul kerusakan yang terjadi akibat unjuk rasa. Central adalah salah satu stasiun MTR yang "sangat dirusak oleh pengunjuk rasa radikal" pada Minggu 8 September.

Hong Kong telah terjerumus ke dalam krisis politik terbesarnya dalam beberapa dekade setelah RUU Ekstradisi yang kontroversial memicu protes massa setelah diusulkan pertama kali pada Februari.

Lam pada pekan lalu mengumumkan penarikan RUU itu, mengatakan keputusan itu dibuat pemerintah Hong Kong atas dukungan Beijing.