Gibran Minta Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi, Solusi Atau Masalah Baru?

Indonesia: Janji PM Israel Caplok Tepi Barat Palestina Langgar Hukum Internasional

Indonesia mengecam janji kampanye pemilu PM Israel Benjamin Netanyahu, yang berencana untuk mencaplok bagian Tepi Barat Palestina.

oleh Rizki Akbar Hasan diperbarui 16 Sep 2019, 18:05 WIB

Diterbitkan 16 Sep 2019, 18:05 WIB

Gedung Pancasila dan Ilustrasi Bendera Indonesia (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Liputan6.com, Jeddah - Indonesia mengecam janji kampanye pemilu PM Israel Benjamin Netanyahu, yang berencana mencaplok bagian Tepi Barat Palestina. Hal itu disampaikan utusan khusus Menteri Luar Negeri RI dalam pertemuan dewan menteri negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jeddah, 15 September 2019.

OKI menggelar sidang luar biasa tingkat Menteri, dua hari sebelum berlangsungya pemilu di Israel untuk merespon pernyataan PM Netanyahu terkait rencana aneksasi Tepi Barat Palestina.

"Indonesia memandang janji kampanye di Israel terkait aneksasi wilayah Tepi Barat Palestina sebagai tindakan yang tidak mengindahkan hukum internasional, dan bentuk nyata pelanggaran terhadap resolusi-resolusi PBB," kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Febrian Ruddyard, selaku utusan khusus Menlu RI pada sidang luar biasa OKI di Jeddah, seperti dikutip dari Kemlu.go.id, Senin (16/9/2019).

"Resolusi DK PBB Nomor 2334 tahun 2016 secara jelas menyatakan bahwa perubahan terhadap garis batas tahun 1967 tidak diakui oleh DK PBB," lanjutnya.

Indonesia berharap OKI dapat menyerukan kepada masyarakat internasional untuk dapat memberikan dukungan kepada Palestina dan tidak mengakui tindakan illegal Israel, serta meminta tindakan Israel tersebut dapat dibahas dalam DK PBB.

Febrian juga menyampaikan rencana aneksasi Israel sangat terkait dengan isu hukum dan kemanusiaan. Proyek pembangunan pemukiman di wilayah Palestina merupakan salah satu kendala terhadap progres negosiasi, serta menyebabkan pelanggaran terhadap hak asasi masyarakat Palestina.

Indonesia meminta OKI dapat mencegah upaya Israel mengubah komposisi demograsi di wilayah Palestina dan menjaga komitmen terkait solusi dua negara dengan dasar garis batas tahun 1967, prinsip self-determination bagi masyarakat Palestina, serta Jerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.

Pertemuan yang berlasung selama satu hari tersebut dan dihadiri 8 Menteri dari Negara OKI menghasilkan Komunike bersama yang berisikan kecaman kepada Israel dan dukungan kepada rakyat Palestina.

Simak video pilihan berikut:

OKI Mengecam Keras

Warga Palestina membentang bendera negara mereka, bergembira menyambut rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah (AP Photo/Khalil Hamra)

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengecam keras rencana terbaru perdana menteri Israel yang hendak mencaplok Tepi Barat.

Kecaman itu datang dalam pertemuan luar biasa OKI di Jeddah --atas permintaan Arab Saudi-- pada Minggu 15 September 2019, yang dihadiri dewan menteri luar negeri negara anggota.

OKI menyatakan bahwa Israel menerapkan kebijakan kolonial di wilayah pendudukan untuk negara masa depan Palestina.

Janji kampanye Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mencaplok Tepi Barat juga "berbahaya dan sengaja melepahkan upaya internasional untuk perdamaian yang adil, abadi, dan komprehensif berdasarkan solusi dua negara," bunyi pernyataan bersama OKI, seperti dikutip dari kantor berita Palestina, WAFA, Senin (16/9/2019).

Baca selengkapnya...

Lanjutkan Membaca ↓