Ahli Komisi Tinggi HAM PBB Buka Suara Soal Kasus Veronica Koman

Liputan6.com, Jenewa - Lima pakar dari Kantor Komisi Tinggi HAM PBB (OHCHR) buka suara soal kasus yang menjerat aktivis hukum asal Indonesia, Veronica Koman. Hal itu disampaikan dalam sebuah pernyataan tertulis yang dirilis di situs resmi OHCHR pada 16 September 2019.

Veronica Koman ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur atas dugaan kasus berita bohong dan provokasi asrama mahasiswa Papua di Surabaya.

Polda Jawa Timur telah mengumumkan pemanggilan pemeriksaan terhadap Veronica. Namun, aktivis tersebut tidak memenuhi paggilan serta menolak tuduhan yang disangkakan kepadanya.

Ditjen Imigrasi RI menyebut bahwa perempuan itu kemungkinan berada di Australia.

Penetapan tersangka terhadap Veronica Koman menuai perdebatan, dengan sejumlah aktivis hak asasi manusia di Indonesia menilainya sebagai dugaan upaya kriminalisasi.

Soal kasus tersebut, lima pakar OHCHR mendesak Indonesia untuk "melindungi hak semua orang untuk melakukan protes damai, memastikan akses ke internet dan melindungi hak-hak pembela hak asasi manusia Veronica Koman dan semua orang lain yang melaporkan protes di Papua dan Papua Barat," demikian seperti dikutip dari OHCHR.org, Rabu (18/9/2019).

"Kami menyerukan langkah-langkah segera untuk memastikan perlindungan kebebasan berekspresi dan mengatasi tindakan pelecehan, intimidasi, campur tangan, pembatasan yang tidak semestinya, dan ancaman terhadap mereka yang melaporkan protes," kata para ahli.

Lebih lanjut, situs OHCHR.org menuliskan sebagai berikut:

Veronica Koman, seorang pengacara yang telah mengalami pelecehan dan penganiayaan online karena dia terus bekerja pada dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua, disebut sebagai "tersangka" oleh pihak berwenang yang menuduhnya menyebarkan informasi palsu dan memicu kerusuhan setelah dia menerbitkan laporan pada protes dan serangan rasis terhadap siswa Papua di Jawa Timur yang telah memicu demonstrasi.

"Kami menyambut tindakan yang diambil oleh Pemerintah terhadap insiden rasis, tetapi kami mendesaknya untuk mengambil langkah segera untuk melindungi Veronica Koman dari segala bentuk pembalasan dan intimidasi dan menjatuhkan semua tuduhan terhadapnya sehingga ia dapat terus melaporkan secara independen tentang situasi hak asasi manusia di negara ini."

Para ahli juga menyatakan keprihatinan serius atas laporan yang mengindikasikan bahwa pihak berwenang mempertimbangkan untuk mencabut paspornya, memblokir rekening banknya dan meminta Interpol untuk mengeluarkan Pemberitahuan Merah untuk menemukannya, karena ia dikatakan berada di luar negeri.

Para ahli menekankan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi tidak hanya merusak diskusi tentang kebijakan Pemerintah, tetapi juga membahayakan keselamatan para pembela HAM yang melaporkan dugaan pelanggaran.

Melanjutkan keterangan situs OHCHR.org:

Protes semakin meningkat di Papua dan Papua Barat sejak pertengahan Agustus karena dugaan rasisme dan diskriminasi dan di tengah seruan untuk kemerdekaan.

"Protes-protes ini tidak akan dihentikan oleh penggunaan kekuatan yang berlebihan atau dengan menindak kebebasan berekspresi dan akses ke informasi," kata para pakar PBB.

"Kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengakui hak-hak semua pengunjuk rasa dan untuk memastikan kelanjutan layanan internet. Kami menyambut restorasi internet pada 4 September di hampir semua provinsi Papua dan Papua Barat."

Internet telah terputus sepenuhnya pada 21 Agustus di berbagai bagian kedua provinsi dengan alasan memulihkan keamanan dan ketertiban, dengan tujuan mencegah penyebaran "desas-desus" atau "tipuan" selama protes.

"Pembatasan internet dan akses ke informasi secara umum berdampak buruk pada kemampuan individu untuk mengekspresikan diri, dan untuk berbagi dan menerima informasi. Di sisi lain, akses ke internet berkontribusi untuk mencegah disinformasi dan memastikan transparansi dan akuntabilitas," kata para ahli.

Para ahli PBB sebelumnya menyatakan keprihatinan mereka kepada Pemerintah Indonesia dan terus mendesaknya untuk terlibat dalam dialog yang tulus dengan para pengunjuk rasa. Para ahli menyambut keterlibatan pihak berwenang dalam masalah ini dan berharap untuk melanjutkan dialog.

Mengutip dari situs OHCHR.org, kelima pakar OHCHR tersebut antara lain:

1. Clement Nyaletsossi Voule (Togo), Pelapor Khusus tentang hak untuk berserikat  dan berkumpul secara damai;
2. David Kaye (AS), Pelapor Khusus untuk promosi dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi;
3. Dubravka Šimonović (Kroasia ), Pelapor Khusus tentang kekerasan terhadap perempuan, penyebab dan konsekuensinya;
4. Meskerem Geset Techane (Ethiopia), Ketua Kelompok Kerja tentang diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan;
5. Michel Forst (Prancis), Pelapor Khusus tentang situasi pembela HAM.

Pelapor Khusus dan Kelompok Kerja adalah bagian dari apa yang dikenal sebagai Prosedur Khusus Dewan Hak Asasi Manusia.

Prosedur Khusus, badan pakar independen terbesar dalam sistem Hak Asasi Manusia PBB, adalah nama umum mekanisme pencarian fakta dan pemantauan independen Dewan yang menangani situasi negara tertentu atau masalah tematis di semua bagian dunia.

Ahli Prosedur Khusus bekerja berdasarkan sukarela; mereka bukan staf PBB dan tidak menerima gaji untuk pekerjaan mereka. Mereka independen dari pemerintah atau organisasi apa pun dan melayani dalam kapasitas masing-masing.