Kepala TETO: Kami Ingin Hong Kong Rasakan Demokrasi Seperti Taiwan

Liputan6.com, Jakarta - Hong Kong kini tengah dilanda protes besar-besaran terkait RUU ekstradisi. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian negara tetangga, Taiwan. 

Seperti kita ketahui bahwa orang Taiwan menunjukkan dukungan kepada Hong Kong, keduanya telah lama memiliki hubungan dekat, mengingat kedekatan geografis mereka dan kesamaan dalam hubungan mereka dengan Beijing.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia, sipil dan LSM Taiwan juga akhirnya turun tangan menunjukkan dukungan kepada para pemrotes Hong Kong.

"Sejauh ini kami belum melihat ada titik terang pertanda akhir protes Hong Kong. Ketika lima poin dari RUU ekstradisi diajukan oleh pengunjuk rasa dan hanya satu yang disetujui, sepertinya masih akan ada protes lanjutan," ujar Kepala Taipei Economic and Trade Office in Indonesia (TETO) John C. Chen kepada Liputan6.com beberapa waktu lalu, ditulis Kamis (19/9/2019).

Sebagai rasa simpati, maka Taiwan pun memberikan izin orang-orang Hong Kong mengungsi ke Taiwan.

"Jadi kami mengizinkan orang Hong Kong ke Taiwan. Orang Hong Kong bisa bebas ke Taiwan, kami tidak membatasi orang Hong Kong berkunjung ke Taiwan...," imbuhnya.

"Kami hanya ingin orang-orang di hong kong dapat menikmati demokrasi yang sama, supremasi hukum, yang kami nikmati di Taiwan," jelas John Chen.

Menurut John Chen, itulah ikatan alami antara orang-orang di Taiwan di Hong Kong.

Pemerintah Taiwan sangat peduli dan memperhatikan situasi di Hong Kong, tetapi tidak melakukan intervensi. Meski tegas mendukung kebebasan dan demokrasi Hong Kong dan berharap masyarakatnya dapat memulihkan stabilitas sesegera mungkin.

Presiden Tsai Ing-wen pada 12 Agustus lalu pernah menyatakan bahwa orang Taiwan harus memiliki kepercayaan pada demokrasi mereka sendiri dan bersama-sama menjaga kedaulatan. Sebab dengan kedaulatan, kita dapat memastikan gaya hidup yang demokratis dan kebebasan yang kita pilih.

"Saya sangat berharap bahwa otoritas Hong Kong mau menanggapi harapan rakyat atas demokrasi, serta membiarkan kebebasan dan demokrasi dapat diimplementasikan di Hong Kong, sehingga masyarakat Hong Kong dapat kembali ke stabilitas," ucap  Tsai Ing-wen saat itu.

Oleh sebab itu, Taiwan juga berharap bahwa pihak otoritas Hong Kong, terutama polisi, harus dapat mengendalikan diri. Lagi pula, rakyat hanya menuntut masyarakat yang lebih demokratis.

Presiden Taiwan pada 19 Agustus juga pernah menyatakan bahwa sebagai anggota kubu demokratis, mendukung rakyat Hong Kong dalam mengejar kebebasan dan demokrasi, tetapi merasa khawatir bahwa situasi di Hong Kong akan memburuk.  Ia menekankan bahwa "kami peduli, tetapi tidak akan campur tangan."

Presiden Tsai Ing-wen juga ingin pemerintah Beijing dan Hong Kong bisa menyelesaikan konflik dengan bijaksana dan tulus, dan tidak melempar tanggung jawab situasi yang buruk ini pada kekuatan eksternal yang tidak beralasan sama sekali; jangan menolak dialog dengan masyarakat, apalagi membuat penilaian yang salah yang akan menyebabkan penyesalan sepanjang sejarah.

Ia kemudian mengeluarkan empat imbauan tentang situasi di Hong Kong pada 2 September:

(1) Republic of China (Taiwan) dengan tegas mendukung demokrasi dan kebebasan Hong Kong, dan berharap masyarakat Hong Kong dapat kembali normal secepat mungkin. Namun perkembangan yang sangat mengkhawatirkan pada belakangan ini telah menarik perhatian masyarakat internasional.  Dengan tegas berseru kepada pemerintah Beijing untuk mematuhi komitmen terhadap otonomi tingkat tinggi Hong Kong, serta tidak menggunakan rasa keprihatinan Taiwan dan negara-negara lain terhadap rakyat Hong Kong sebagai alasan untuk menuduh bahwa itu adalah campur tangan pihak asing. Pada saat yang sama, juga berseru kepada pemerintah Hong Kong untuk menghindari penegakan hukum dan kekerasan yang berlebihan.  Dialog menyelesaikan konflik dengan rakyat, memungkinkan untuk bisa menyelesaikan konflik secara damai dan rasional.

(2) Presiden Tsai menyatakan bahwa pemerintah mendukung rakyat Hong Kong dalam perjuangan mereka untuk demokrasi dan kebebasan. Warga Hongkong yang berurusan dengan Taiwan, maupun yang datang ke Taiwan akan  diperlakukan sesuai hukum yang berlaku.  Sama seperti komunitas internasional, jika perlu, berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, juga akan memberikan bantuan yang diperlukan untuk warga Hongkong di Taiwan, dan tidak akan berdiam diri.

 (3) Presiden Tsai mengatakan, bagi siswa Hong Kong yang datang ke Taiwan untuk belajar, mohon agar MAC dan Kementerian Pendidikan harus sepenuhnya membantu sehingga siswa dapat belajar dengan tenang. "Kami juga menghimbau Pemerintah Hong Kong untuk memahami bahwa anak muda Hong Kong peduli tentang masa depan Hong Kong dan mengejar demokrasi dan kebebasan.  Pada awalnya, kami akan menangani kasus-kasus yang relevan sesuai dengan prinsip HAM dan supremasi hukum, sehingga siswa dapat melanjutkan studi mereka di Taiwan. "

(4) Presiden Tsai menekankan bahwa situasi di Hong Kong saat ini telah memasuki tahap kritis. Kementerian Keamanan nasional dan administrasi harus memperhatikan dengan cermat perubahan dinamis di Hong Kong, menilai dampak yang mungkin terjadi, dan mempersiapkan diri untuk berbagai keadaan, terutama perubahan dalam industri keuangan dan ekonomi, untuk membantu pengusaha Taiwan dan warga kami di Hong Kong dalam menanggapi kemungkinan perubahan.