AS Minta Negara Lain Hati-hati Pakai 5G Huawei, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Amerika Serikat memasukkan Huawei ke daftar perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh militer China. Daftar itu disusun oleh Kementerian Pertahanan AS. 

Pihak AS juga berkata Huawei bisa memberikan bahaya terhadap privasi suatu negara. Pasalnya, China memiliki UU Intelijen Nasional yang bisa memaksa berbagai perusahaan memberikan informasi yang mereka inginkan. 

"Ada UU Intelijen Nasional yang mewajibkan setiap perusahaan, baik BUMN atau bukan, untuk memberikan (informasi), atau jika tidak ada konsekuensinya. Dan kami tahu apa konsekuensi tersebut," ujar Keith Krach, Under Secretary untuk Pertumbuhan Ekonomi, Energi, dan Lingkungan di Kementerian Luar Negeri AS, Kamis (25/6/2020).

"Jadi berdasarkan sudut pandang itu, kami khawatir terhadap keamanan nasional berbagai negara," ujarnya.

Krach berkata hal itu mengkhawatirkan karena 5G Huawei bisa digunakan untuk Internet of Things (IoT) yang terkoneksi ke berbagai peralatan sehari-hari. 

Masalah lain dari hubungan Huawei dan pemerintah China bukan hanya menyangkut privasi masyarakat, tetapi juga pencurian Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Keith Krach berkata Partai Komunis China melakukan pencurian tersebut dalam jumlah yang besar. 

"Jumlah HAKI yang Partai Komunis curi dari seluruh dunia sungguh tidak bisa dibayangkan," ujar Krach yang mengetahuinya secara langsung, sebab dulu ia bekerja di Silicon Valley. 

Krach berkata Amerika Serikat menghormati prinsip pasar bebas, tetapi ia melihat Huawei tidak mengikuti aturan yang mendukung pasar bebas. 

"Kami percaya engan pasar bebas, tetapi ketika seseorang datang ke pasar bebas dan mereka tidak bermain berdasarkan peraturan, maka pasar itu tak lagi bebas," kata Krach.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat merilis dokumen yang berisi daftar perusahaan China yang dikendalikan militer. Huawei disebut sebagai salah satunya.

Saat ini, Huawei adalah vendor smartphone terbesar di dunia mengalahkan Samsung dan Apple. Huawei juga masih memimpin dalam pengembangan 5G. 

Dilansir CNBC, Kementerian Pertahanan memiliki kewenangan hukum untuk membuat daftar perusahaan-perusahaan militer China yang beroperasi di AS. Hal itu termasuk merinci perusahaan yang dikontrol militer.

Sebelumnya, Partai Republik maupun Partai Demokrat kompak meminta Menteri Pertahanan Mark Esper untuk merilis daftar perusahaan China tersebut. 

Tudingan negatif pemerintah AS ke Huawei bukanlah hal yang baru, sebab intelijen AS dan senator sudah lama sering menyerang Huawei.

Tidak ada penalti bagi perusahaan yang masuk daftar tersebut, tetapi ini membuka jalan bagi presiden AS untuk memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang masuk daftar, termasuk memblokir semua properti yang mereka punya.

Perusahaan China lain yang masuk daftar adalah Hikvision yang berada di bidang kamera pengintai, China Mobile Communications Group, China Telecommunications Corp, serta Aviation Industry Corp of China.

Pihak Huawei belum buka suara mengenai hal ini. Sementara, Hikvision menolak mentah-mentah tudingan AS yang dianggap tidak berdasar.