8 Penyebab Utama Hubungan AS dan China Kian Memanas

Liputan6.com, Jakarta - Tensi hubungan antara China dan Amerika Serikat kini kian tinggi.

Hubungan kedua negara yang telah lama memanas ini menjadi semakin tegang lantaran sejumlah hal. 

Salah satu kejadian yang menjadi puncaknya adalah ketika pemerintah AS meminta pihak China untuk menutup konsulatnya di Houston. 

Melansir laman Channel News Asia, Kamis (23/7/2020), berikut adalah 8 hal utama yang menjadi penyebab panasnya hubungan antara kedua negara:

Simak Video Pilihan Berikut Ini:

Presiden AS Donald Trump kerap menuduh China kurang transparan tentang Virus Corona baru, yang pertama kali muncul di kota Wuhan di China akhir tahun lalu. Dia secara teratur menyebutnya sebagai "virus China".

Trump mengatakan para pejabat China "mengabaikan kewajiban pelaporan mereka" kepada Organisasi Kesehatan Dunia tentang virus - yang telah membunuh ratusan ribu orang di seluruh dunia - dan menekan badan PBB untuk "menyesatkan dunia".

Sebaliknya, China mengatakan telah transparan tentang wabah tersebut dan WHO telah membantah pernyataan Trump bahwa mereka mempromosikan "disinformasi" China tentang virus tersebut. Amerika Serikat pun berencana untuk keluar dari WHO pada pertengahan 2021 karena penanganan pandemi tersebut.

Administrasi Trump mulai meningkatkan tarif impor dari China, mitra dagang terbesarnya, pada tahun 2018 sebagai bagian dari rencana ambisius untuk memaksa Beijing untuk mengekang subsidi pada manufaktur negara dan tuntutan berat terhadap perusahaan-perusahaan AS di China.

Setelah lebih dari satu tahun tarif tit-for-tat yang memperlambat pertumbuhan ekonomi global, negara-negara menandatangani kesepakatan perdagangan pada Januari 2020 yang memutar kembali beberapa tarif, tetapi tidak mengatasi masalah intinya.

Beijing telah berjanji untuk meningkatkan impor barang-barang AS sebesar US $ 200 miliar selama dua tahun.

Departemen Perdagangan dan Luar Negeri AS mendorong perusahaan-perusahaan AS untuk memindahkan sumber dan manufaktur dari China.

Amerika Serikat telah menegaskan posisinya dalam beberapa pekan terakhir terkait Laut China Selatan, di mana AS menuduh China berusaha membangun "kerajaan maritim" di perairan yang berpotensi kaya energi.

Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam menantang klaim China atas sekitar 90 persen wilayah laut. 

Pernyataan pada 13 Juli oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo adalah pertama kalinya di mana Amerika Serikat menyebut klaim China itu melanggar hukum dan menuduh Beijing melakukan "kampanye penindasan".

China dan Amerika Serikat telah berselisih tentang aksi protes yang terjadi di Hong Kong, di mana baru-baru ini Beijing memberlakukan undang-undang keamanan baru pada bekas koloni Inggris, yang kembali ke pemerintahan China pada tahun 1997.

Trump bulan ini menandatangani perintah eksekutif untuk mengakhiri perlakuan ekonomi istimewa untuk Hong Kong, yang memungkinkan dia untuk menjatuhkan sanksi dan pembatasan visa pada pejabat China dan lembaga keuangan yang terlibat dalam memberlakukan hukum.

China pun kemudian telah mengancam sanksi pembalasannya sendiri.

Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi terhadap pejabat, perusahaan, dan institusi China atas pelanggaran HAM terkait dengan perlakuan China terhadap minoritas Muslim Uighur di wilayah Xinjiang barat negara itu.

China telah banyak dikutuk karena mendirikan kompleks di Xinjiang terpencil yang disebutnya sebagai "pusat pelatihan kejuruan" untuk membasmi ekstremisme dan memberi orang keterampilan baru.

Amerika Serikat telah mulai memperlakukan beberapa outlet media negara China sebagai kedutaan asing dan memangkas jumlah jurnalis yang diizinkan untuk bekerja di kantor-kantor AS dari outlet media China itu menjadi 100 dari 160.

Sebagai tanggapan, China mengusir sejumlah koresponden Amerika dengan outlet-outlet utama AS dan meminta empat organisasi media AS untuk menyerahkan rincian tentang operasi mereka di China.

Washington pada bulan Mei juga memperkenalkan peraturan baru yang membatasi pemberian visa kepada mahasiswa pascasarjana China yang diyakini memiliki hubungan dengan militer China.

Perusahaan teknologi China Huawei ditambahkan ke "daftar entitas" Departemen Perdagangan AS pada tahun lalu karena masalah keamanan nasional, di tengah tuduhan dari Washington bahwa mereka melanggar sanksi AS terhadap Iran dan dapat memata-matai pelanggan, tuduhan yang dibantah Huawei. Daftar ini sangat mengurangi aksesnya ke komponen dan pasokan penting dari pemasok AS.

Huawei mengatakan Washington ingin menggagalkan pertumbuhannya karena tidak ada perusahaan AS yang menawarkan teknologi yang sama dengan harga yang kompetitif.

Amerika Serikat telah berhasil mendorong negara-negara di seluruh dunia untuk menjatuhkan Huawei.

China berselisih dengan Amerika Serikat atas Korea Utara, meskipun mereka berdua ingin negara itu menyerahkan senjata nuklirnya. Washington menuduh China melanggar sanksi PBB terhadap Korea Utara, tegas pernyataan Beijing. 

China ingin mencabut beberapa sanksi, tetapi Amerika Serikat tidak setuju.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Trump telah bertemu tiga kali, tetapi gagal membuat kemajuan atas permintaan AS agar Pyongyang menyerahkan senjata nuklirnya dan tuntutan Korea Utara untuk mengakhiri sanksi.

Diplomat nomor dua di Departemen Luar Negeri, Stephen Biegun, mengatakan pada hari Rabu bahwa Washington dan Beijing masih bisa bekerja sama menentang pengembangan senjata pemusnah massal Korea Utara meskipun ada ketegangan saat ini.