Palestina Sebut Uni Emirat Arab Khianati Yerusalem dan Al-Aqsa

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Palestina resmi mengecam keputusan Uni Emirat Arab yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Kedua negara melakukan normalisasi hubungan untuk memperat kerja sama di berbagai bidang, seperti investasi. 

Berkat perjanjian itu, Israel menangguhkan aneksasi Tepi Barat. Meski demikian, Palestina tetap tidak terima. 

"Pimpinan Palestina menganggap langkah ini menghancurkan inisiatif perdamaian Arab dan resolusi KTT Arab dan Islam, dan legitimasi internasional, dan sebagai agresi terhadap rakyat Palestina, dan pengabaian hak dan kesucian Palestina, terutama Yerusalem dan kemerdekaan Negara Palestina di perbatasan 4 Juni 1967," tulis pernyataan resmi yang dirilis Kedutaan Besar Palestina di Indonesia, Jumat (14/8/2020).

Lebih lanjut, Pimpinan Palestina menganggap Uni Emirat Arab melakukan pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina, serta mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Pimpinan Palestina menolak apa yang telah dilakukan oleh Uni Emirat Arab karena itu adalah pengkhianatan terhadap Yerusalem, Al-Aqsa dan perjuangan Palestina, dan pengakuan atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel," ujar pihak Palestina.

Palestina lantas menuntut Uni Emirat Arab untuk segera menarik diri dari kesepakatan yang mereka sebut tercela. Argumen melakukan normalisasi hubungan dengan dalih mencegah aneksasi Tepi Barat juga dianggap hanya kedok saja.

Pihak Amerika Serikat mendorong supaya Israel meneruskan upaya diplomasi dengan negara-negara Arab lain. Palestina pun meminta sebaliknya kepada negara-negara sekutunya.

"Pimpinan Palestina memperingatkan saudara-saudara untuk tidak tunduk pada tekanan Amerika, mengikuti jejak UEA, dan normalisasi bebas dengan negara penjajah Israel yang dengan itu mengorbankan hak-hak Palestina," ujar pihak Palestina.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Palestina meminta agar ada sesi darurat pertemuan negara-negara Islam agar menolak deklarasi tripartit antara AS, Israel, dan Palestina.

"Dalam menghadapi perkembangan berbahaya ini, para pemimpin Palestina menyerukan segera diadakannya sesi darurat Liga Arab serta Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menolak deklrasi ini," kata pihak Palestina.

Pemerintah Palestina juga meminta komunitas internaisonal untuk mengikuti hukum interasional dan resolusi legitimasi internasional uang menjadi dasar penyelesaian konflik Palestina-Israel.

"Dan bahwa perdamaian hanya dapat dicapai melalui penghentian total kependudukan atau penjajahan Israel di wilayah Palestina," demikian pernyataan Palestina.