5 Gugatan Donald Trump yang Tak Sudi Joe Biden Menang Pilpres AS 2020

Liputan6.com, D.C - Pada hari-hari setelah pemilihan umum Amerika Serikat dilaksanakan, tim kampanye Presiden Donald Trump telah mengajukan tuntutan hukum di negara-negara bagian di mana persaingan sangat ketat.

Gugatan hukum itu berpotensi masih akan terus diproses oleh kubu petahana, meski pesaing mereka, Capres Joe Biden dari Partai Demokrat, telah dinyatakan sebagai presiden terpilih berdasarkan proyeksi hitungan electoral votes yang dilakukan oleh kantor media besar AS.

Joe Biden mengantungi 290 electoral votes dari ambang batas 270 suara yang dibutuhkan untuk menang. Sementara Donald Trump hanya meraih 214 suara, the Associated Press melaporkan.

Biden melesat dalam persaingan setelah memenangi popular vote di negara bagian Pennsylvania, membuat jatah electoral votes jatuh ke tangannya --jatah suara yang kemudian mengantarkan mantan wapres AS pada era Barack Obama itu melampaui ambang batas 270 suara.

Namun, kubu Donald Trump belum menerima kekalahan. Sang miliarder nyentrik itu sendiri mengklaim bahwa dirinyalah yang memenangi pemilu.

Ia juga menyebut bahwa "pemilu belum usai", dan sejumlah gugatan hukum dari kubunya akan disiapkan.

Berikut 5 gugatan hukum terbaru dari kubu Donald Trump dalam Pilpres AS 2020, dirangkum dari ABC News, Minggu (8/11/2020):

Simak video pilihan berikut:

Kampanye Trump dan tim hukumnya telah melakukan beberapa tindakan hukum di negara bagian tersebut.

Terbaru pada hari Sabtu, setelah Biden menjadi pemenang yang jelas di Pennsylvania - dan, sebagai akibatnya, presiden terpilih - pengacara Trump, Rudy Giuliani, berjanji untuk mengajukan gugatan pada hari Senin untuk menantang perilaku pejabat pemilihan di negara bagian tersebut.

Giuliani menuduh bahwa kampanye Trump kehilangan kemampuan untuk menonton surat suara yang sedang diproses. Dia mengatakan kampanye tersebut akan membuat tuduhan serupa di negara bagian lain yang dapat menyebabkan kampanye untuk membuat kasus "gugatan nasional besar-besaran."

Kampanye Trump mengajukan gugatan bersama dengan Partai Republik Georgia Rabu di Chatham County berusaha untuk memerintahkan kabupaten untuk mengumpulkan, menyimpan dan mempertanggungjawabkan semua surat suara yang diterima setelah batas waktu negara bagian pukul 7 malam pada Hari Pemilihan.

Hakim Wilayah Chatham James Bass menolak gugatan tersebut selama sidang pada Kamis pagi, dengan alasan kurangnya bukti bahwa surat suara yang dirujuk dalam petisi diterima setelah batas waktu.

Pada Rabu, kampanye Trump mengajukan gugatan di pengadilan negara bagian yang meminta penghitungan suara dihentikan sampai pengadilan dapat menegakkan aturan yang mengizinkan pengamat kampanye untuk menonton surat suara dibuka dan dihitung. Kampanye tersebut menuduh bahwa pengamat pemilu tidak diberi akses close-up untuk mengamati penghitungan suara di lokasi di Detroit.

Seorang hakim di Michigan mengatakan Kamis sore bahwa dia akan menolak pembelaan, sebagian besar atas dasar bahwa penghitungan sebagian besar sudah dilakukan.

Pada hari Jumat, Hakim Cynthia Stephens mengeluarkan perintah resminya yang menolak permintaan kampanye Trump untuk menghentikan penghitungan di Wayne County, yang mencakup Detroit, yang secara khusus mengutip kurangnya bukti dan detail yang diberikan oleh kampanye tersebut.

"Seperti yang tercantum dalam catatan sidang 5 November 2020, penggugat tidak berhak atas bantuan darurat luar biasa yang mereka minta," tulisnya.

Dalam gugatan baru pada hari Sabtu, kampanye Trump dan Komite Nasional Republik menuduh bahwa suara ditolak dengan tidak semestinya, mengangkat masalah yang sama seperti gugatan Sharpie yang diberhentikan. Mereka mengklaim bahwa "kemungkinan ribuan pemilih di seluruh Maricopa County telah dicabut haknya oleh penggantian tabulator yang tidak tepat secara sistematis."

Sekretaris negara Arizona dan pejabat pemilihan Maricopa County telah berulang kali mengatakan bahwa Sharpies tidak menimbulkan masalah pada peralatan tabulasi.

Pada Kamis, kampanye Trump mengumumkan sedang mengajukan gugatan di pengadilan federal di Clark County atas penipuan pemilih. Gugatan tersebut, yang diajukan hari itu juga oleh kelompok GOP Nevada, menuduh bahwa "prosedur yang longgar untuk mengautentikasi surat suara yang masuk lebih dari 3.000 contoh individu yang tidak memenuhi syarat yang memberikan suara."

Gugatan tersebut meminta putusan sela pengadilan yang mengarahkan pekerja pemungutan suara untuk secara manual memeriksa semua tanda tangan surat suara dan untuk memungkinkan "akses yang berarti" ke penghitungan surat suara.

Seorang hakim pengadilan distrik Nevada menolak permintaan darurat pada Jumat sore. Hakim James Gordon mengatakan dia tidak berpikir penggugat datang ke pengadilan dengan "cukup bukti" untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dari "pembebasan luar biasa dari sebuah perintah" yang akan membuatnya "mendikte bagaimana Clark County harus melakukan pekerjaan mereka."