Donald Trump dan Partai Republik Dikabarkan Tolak Mulai Proses Transisi

Liputan6.com, Washington D.C - Donald Trump dikabarkan menolak masa transisi ke kepemimpinan yang baru di tangan Joe Biden.

Kendati demikian, Presiden Terpilih Joe Biden menampik sikap pemerintahan Donald Trump yang menolak memulai proses transisi resmi, meskipun ada sejumlah pemimpin Partai Republik yang berpihak pada Presiden Donald Trump untuk melanjutkan gugatan hukum guna membatalkan hasil pemilu yang memproyeksikan kemenangan Joe Biden.

Para pemimpin dunia, termasuk Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, telah menyampaikan ucapan selamat kepada Joe Biden karena hasil pemilihan presiden yang memproyeksikan kemenangannya.

"Saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Anda dan Wakil Presiden Terpilih Kamala Harris," kata Macron.

Sementara Boris Johnson mengucapkan, “Saya benar-benar memberi selamat kepada Presiden Terpilih Joe Biden dan Kamala Harris.”

Tetapi di dalam negeri, yang terjadi berbeda.

"Akan ada transisi yang mulus pada pemerintahan kedua Trump," demikian pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo yang menolak menerima hasil pemilu, dan mengulangi seruan Presiden Donald Trump untuk hanya menghitung surat suara "yang sah," terminologi yang digunakan untuk meningkatkan tuduhan-tuduhannya yang tidak berdasar bahwa Partai Demokrat telah mencuri hasil pemilu.

"Tidak ada bukti apa pun atas pernyataan-pernyataan yang disampaikan presiden atau Menteri Luar Negeri Mike Pompeo," ujar Biden, seperti dikutip dari VOA Indonesia, Jumat (13/11/2020).

Biden pada hari Selasa, 10 November menyebut penolakan Trump untuk mengakui kekalahannya sebagai sebuah hal yang "memalukan", tetapi secara umum meremehkannya.

"Fakta bahwa mereka tidak mau mengakui bahwa kami menang, pada saat ini tidak terlalu berpengaruh dalam rencana kami dan apa yang dapat kami lakukan antara saat ini dan 20 Januari nanti," katanya.

Hanya beberapa senator faksi Republik yang telah menyampaikan ucapan selamat kepada Biden dan pendampingnya, Kamala Harris. Demikian pula Presiden George Walker Bush, presiden terakhir dari Partai Republik.

Sejumlah pemimpin Partai Republik lainnya berpihak pada Donald Trump. Pemimpin mayoritas Senat Mitch McConnell mengatakan, "Presiden Trump seratus persen berhak menyelidiki tuduhan-tuduhan adanya kecurangan dan mempertimbangkan opsi hukumnya."

Saksikan Juga Video Ini:

Sebagian besar anggota Partai Republik secara pribadi mengakui bahwa Biden akan menjadi presiden berikutnya, tetapi enggan menantang Trump secara terbuka, demikian ujar pakar strategi Partai Republik Rob Stutzman.

“Perhitungan politiknya adalah Anda tidak ingin berseberangan dengan Donald Trump, yang hanya dengan satu twit dapat memicu kemarahan sekitar separuh Partai Republik terhadap Anda. Tidak ada yang ingin sakit kepala karena hal-hal ini.”

Persiapan untuk pelantikan presiden 20 Januari nanti sudah dimulai, tetapi proses transisi formal belum akan dimulai hingga pejabat Administrasi Layanan Umum GSA–yang ditunjuk oleh Trump–mengumumkan hal ini. Sejauh ini pejabat itu belum mengumumkannya. Tanpa kerjas ama dari pemerintahan yang akan berakhir, pengalaman politik selama puluhan tahun yang dimiliki mantan Wakil Presiden Joe Biden akan menjadi kuncinya.

Direktur Kajian Kepresidenan di Miller Center, Universitas Virginia, Barbara Perry, mengatakan, “Ia (Biden.red) sangat memahami Gedung Putih dan birokrasi eksekutif serta bagaimana cara kerjanya, jadi ia akan membentuk tim transisi yang semuanya sudah berpengalaman.”

Sebelumnya, tim Biden pada Selasa 10 November merilis nama-nama orang yang akan mengkaji tiap-tiap badan pemerintah guna membantu memastikan peralihan kekuasaan yang mulus.