Setengah Juta Kasus COVID-19 di Indonesia, Vaksin Jadi Solusi Pemerintah?

Apakah vaksin menjadi satu-satunya harapan untuk menghadapi COVID-19 di Indonesia?

diperbarui 24 Nov 2020, 16:57 WIB
Diterbitkan 24 Nov 2020, 16:57 WIB
Jokowi
Presiden Jokowi mengingatkan para kepala daerah fokus mengendalikan COVID-19 dan mengampanyekan penerapan protokol kesehatan saat ratas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/9/2020). (Kementerian Sekretariat Negara)

Jakarta - Kasus COVID-19 di Indonesia sudah melewati 500 ribu. Total kasus di Indonesia adalah tertinggi di ASEAN, bahkan di Asia-Pasifik juga termasuk tinggi. 

Pertanyaan lantas muncul apakah menanti vaksin adalah satu-satunya solusi. 

Dilaporkan ABC Australia, Selasa (24/11/2020), Presiden Joko Widodo mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan vaksinasi massal. Dia mendesak para menterinya untuk memastikan distribusi vaksin yang aman dan lancar di seluruh pelosok Indonesia dengan populasi lebih dari 270 juta orang.

Pemerintah berupaya sekuat tenaga untuk mengamankan vaksin melalui kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara lainnya.

Pemerintahan Jokowi sendiri menuai banyak kritik karena dianggap memprioritaskan pertumbuhan ekonomi daripada kesehatan masyarakat selama pandemi COVID-19.

Namun demikian, perekonomian Indonesia, yang merupakan terbesar di Asia Tenggara, tetap mengalami resesi dan menjadi pertama kalinya sejak krisis keuangan Asia lebih dari dua dekade lalu.

Di saat Pemerintah Indonesia menaruh harapan besar dengan vaksin, sejumlah pakar mempertanyakan pesan protokol kesehatan masyarakat yang membingungkan.

Padahal menurut T Irwan Amrun, Ketua Sub Mitigasi Perubahan Perilaku di Satgas COVID-19, kunci keberhasilan penanganan COVID-19 adalah dilakukan bersama-sama dan dibutuhkan kesadaran bagaimana kita berperilaku.

""Menurut saya vaksin yang terbaik adalah perubahan perilaku, kita sebagai manusia yang harus mengubah perilaku menyesuaikan diri dengan alam," ujarnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Vaksin Tak Gratis

Jokowi Beri Arahan di Rakornas Karhutla 2020
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan pengarahan kepada para peserta Rapat Koordinasi Nasional Kebakaran Hutan dan Lahan 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/2/2020). Jokowi memperingatkan Polri dan TNI untuk menindak tegas pelaku pembakaran hutan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Pemerintah Indonesia belum memutuskan vaksin COVID-19 mana yang akan digunakan.

"Saya belum menyebutkan merek yang mana, tapi selama masih masuk dalam daftar Organisasi Kesehatan Dunia, kami akan menggunakannya," kata Jokowi saat mengunjungi puskesmas di Kota Bogor, Jawa Barat, pekan lalu.

Indonesia sudah bekerja sama dengan perusahaan farmasi China, Sinovac, dalam uji klinis fase ketiga kandidat vaksinnya dengan tes yang melibatkan 1.620 relawan di kota Bandung, Jawa Barat, sejak Agustus.

Pemerintah juga mempertimbangkan kemitraan dengan dua produsen obat China lainnya, Sinopharm dan CanSino Biologics.

Penny Lukito, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, memperkirakan vaksin Sinovac akan mendapatkan izin pada minggu ketiga atau keempat Januari, setelah mereka mengevaluasi hasil sementara dari uji klinis tahap ketiga. 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara mengatakan Indonesia menargetkan untuk memvaksinasi 107 juta orang berusia antara 18 dan 59 tahun, atau sekitar 67 persen dari populasi kelompok usia tersebut, pada akhir tahun depan.

Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto mengatakan pemerintah akan menunggu untuk memvaksinasi lansia sampai penelitian dan uji klinis menunjukkan jika vaksin aman.

Meski demikian, ahli biomolekuler Dr Ines Atmosukarto juga mengingatkan jika vaksin ditemukan, ini bukan tameng dan masih perlu waktu satu tahun sampai satu setengah tahun sampai seluruh Indonesia bisa mendapatkan vaksin.

"Selama ini kan wacana yang dibangun pemerintah begitu: 'vaksin mau datang', jadi seolah-olah kita jadi akan punya tameng'," kata Dr Ines dari Australian National University.

Pemerintah bertujuan mendanai vaksinasi untuk lebih dari 32 juta orang, termasuk warga dalam kategori miskin, petugas kesehatan, militer dan polisi, pegawai negeri dan guru.

204 juta lainnya harus membeli sendiri vaksin dari perusahaan milik negara seperti Bio Farma.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebelumnya mengatakan Indonesia telah mendapatkan komitmen untuk menerima 20 juta hingga 30 juta dosis vaksin potensial akhir tahun ini.

Australia Ingin Bantu Asia Tenggara

Menlu Retno Marsudi dalam Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) forum Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) yang diselenggarakan secara virtual pada 16 November 2020.
Menlu Retno Marsudi dalam Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) forum Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) yang diselenggarakan secara virtual pada 16 November 2020. (Dok: Kemlu RI)

Australia telah mendedikasikan setidaknya A$500 juta atau sekitar Rp5 triliun untuk memberantas COVID-19 di Asia Tenggara dan Pasifik.

Pembuat obat CSL telah memproduksi vaksin Oxford-AstraZeneca, yang menurut para peneliti minggu ini telah terbukti 90 persen efektif dalam uji klinis tahap akhir.

Pada bulan Agustus, Perdana Menteri Australia, Scott Morrison mengatakan dia telah membahas vaksin tersebut dengan Presiden Jokowi sebagai tanda Australia kemungkinan akan meluncurkan vaksin ke negara-negara Asia Tenggara yang tertarik untuk menerimanya.

Menteri Kesehatan Australia, Greg Hunt mengatakan Pemerintah dapat menggunakan fasilitas raksasa biotek CSL untuk memproduksi vaksin baik untuk Australia dan kawasan.

"CSL memiliki fasilitas produksi untuk vaksin di Melbourne dan perusahaan mana pun yang membawa vaksin ke pasar, akan membutuhkan fasilitas produksi tambahan di seluruh dunia," ujarnya.

Infografis Perang Global Melawan Corona COVID-19

Infografis Perang Global Melawan Corona
Infografis Perang Global Melawan Corona (Liputan6.com/Triyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya