Israel Ingin Normalisasi dengan Indonesia? Ini Jawaban Tegas Kemlu

Liputan6.com, Jakarta - Beredar kabar dari media Israel bahwa Indonesia menjadi target selanjutnya untuk normalisasi hubungan diplomatik. Seperti diketahui, Israel sedang dibantu Amerika Serikat untuk berdamai dengan negara-negara mayoritas Muslim. 

Sejauh ini, negara seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko sudah setuju untuk normalisasi hubungan dengan Israel. Menurut informasi dari The Jerusalem Post, Israel selanjutnya tertarik berdiplomasi dengan Oman dan Indonesia. 

Mengetahui kabar tersebut, Kementerian Luar Negeri Indonesia berkata tidak ada pejabat kementerian yang saat ini berhubungan dengan Israel. Selain itu, Indonesia masih berkomitmen mendukung Palestina yang notabene menolak normalisasi.

"Kemlu tidak pernah berhubungan dengan Israel. Dalam menjalankan Politik Luar Negeri, Kemlu terhadap Palestina konsisten sesuai amanah konstitusi," ujar (plt.) juru bicara Kemlu Teuku Faizasyah kepada Liputan6.com, Senin (14/12/2020).

Lebih lanjut, Faiza mengaku tidak tahu siapa sumber diplomatik yang dikutip oleh The Jerusalem Post.

"Saya tidak tahu sumber berita media Israel tersebut dan pejabat siapa yang dimaksudkan dari Indonesia. Kemlu faktanya tidak lakukan pendekatan ke pihak Israel," pungkasnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Pekan lalu, Israel berhasil damai dengan Maroko. Keputusan itu langsung disambut baik oleh Amerika Serikat. 

"Dua sahabat hebat kita Israel dan Kerajaan Maroko telah setuju untuk relasi diplomatik penuh - sebuah terobosan besar bagi perdamaian di Timur Tengah!" ujar Presiden Donald Trump via Twitter.

Jared Kushner, mertua sekaligus penasihat senior Presiden Donald Trump, merupakan pejabat paling vokal dalam mendukung usaha normalisasi diplomasi Israel. 

Usaha perdamaian itu tertuang dalam Perjanjian Abraham (Abraham Accord). Uni Emirat Arab adalah salah satu negara yang melakukan normalisasi dengan Israel untuk menjalin hubungan dagang, wisata, investasi, dan sebagainya.

Israel menjalin hubungan diplomatik penuh dengan Bhutan, sebuah kerajaan kecil berpenduduk mayoritas Buddha yang terkurung daratan di Himalaya yang bertetangga dengan India dan China.

Dikutip dari laman timesofisrael, Minggu 13 Desember 2020, perjanjian tersebut ditandatangani pada Sabtu kemarin dalam sebuah upacara yang diadakan di kediaman Duta Besar Israel untuk India Ron Malka, dengan Duta Besar Bhutan untuk India Mayor Jenderal Vetsop Namgyel.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyambut baik perkembangan tersebut, menyebutnya sebagai "buah tambahan dari perjanjian perdamaian." 

"Kami berhubungan dengan negara lain yang ingin bergabung dan menjalin hubungan dengan kami," tambah Netanyahu.

Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan, Menteri Luar Negeri Gabi Ashkenazi berbicara dengan mitranya dari Bhutan, Menteri Luar Negeri Tandy Dorji, pekan lalu.

Di mana keduanya menyetujui tanggal penandatanganan serta rencana kerja bersama untuk berkolaborasi di bidang pengelolaan air, pertanian dan kesehatan.

"Lingkaran pengakuan Israel tumbuh dan berkembang," kata Ashkenazi dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri.

"Pembentukan hubungan antara kami dan Kerajaan Bhutan akan menjadi tonggak penting dalam memperdalam hubungan Israel dengan Asia."

Kurangnya hubungan Israel sebelumnya dengan Bhutan tidak terkait dengan konflik Palestina atau perjanjian yang ditengahi AS yang mengupayakan normalisasi dengan Israel dari negara-negara Muslim, melainkan akibat kebijakan isolasionis Bhutan.

Kerajaan terpencil memiliki populasi lebih dari 770.000 orang dan baru mulai mengizinkan turis asing masuk ke negara itu pada tahun 1970. TV dan internet disahkan pada tahun 1999.