Terkait Kericuhan Capitol Hill, DPR AS Berencana Ajukan Pemakzulan Donald Trump

Liputan6.com, Washington D.C - Partai Demokrat Amerika Serikat berencana untuk memperkenalkan pasal pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump atas perannya dalam invasi pendukung ke Capitol Hill pada Rabu, 6 Januari 2021.

Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan dia akan maju dengan impeachment jika Donald Trump tidak segera mengundurkan diri.

Tuduhan "hasutan pemberontakan" akan diperkenalkan oleh kubu Demokrat di DPR pada Senin mendatang, demikian dikutip dari laman BBC, Sabtu (9/1/2021).

Mereka menuduh Trump mendorong kerusuhan di Kongres yang menewaskan lima orang.

Presiden terpilih Joe Biden mengatakan, pemakzulan harus diputuskan oleh Kongres, tetapi dia telah berpikir "untuk waktu yang lama Presiden Trump tidak cocok memegang jabatan itu".

Gedung Putih menolak pemakzulan itu sebagai langkah "bermotivasi politik" yang "hanya akan memecah belah negara besar".

Jika prosesnya terus berjalan, ini akan menjadi kedua kalinya DPR melakukan pemakzulan terhadap Presiden Trump.

Pada Desember 2019, DPR memakzulkan Trump dengan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres. Tetapi Senat membebaskannya dari kedua dakwaan pada Februari 2020.

Tidak ada presiden AS yang pernah dimakzulkan dua kali. Namun, prospek hukuman pemakzulan tampaknya jauh karena dukungan Partai Republik Trump di Senat.

Itu berarti pemakzulan di DPR dinilai hanya akan menjadi tindakan simbolis untuk meminta pertanggungjawaban Trump atas invasi Kongres.

Langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya itu dilakukan ketika pemerintahan Trump jatuh lebih dalam ke dalam krisis pada Jumat kemarin, ketika lebih banyak pejabat mengundurkan diri sebagai protes atas kerusuhan tersebut, dan tokoh-tokoh Partai Republik terkemuka yang mengingkari presiden.

Pengepungan Capitol telah membuat para politisi senior gelisah, mendorong Ketua DPR dari Partai Demokrat Pelosi untuk berbicara dengan pejabat tinggi militer negara itu tentang cara-cara untuk mencegah Donald Trump mengakses kode nuklir.

Simak video pilihan berikut ini:

Rancangan resolusi, yang telah dibagikan kepada mitra BBC CBS News, terdiri dari satu artikel: "hasutan pemberontakan".

"Donald John Trump terlibat dalam Kejahatan dan Pelanggaran tinggi dengan sengaja menghasut kekerasan terhadap Pemerintah Amerika Serikat," bunyi draf tersebut.

Dalam resolusi tersebut, anggota parlemen menuduh presiden membuat pernyataan yang mendorong dan mengakibatkan "tindakan melanggar hukum di Capitol".

Draf tersebut juga mengatakan ini "konsisten dengan upaya sebelumnya untuk menumbangkan dan menghalangi" sertifikasi kemenangan Presiden Terpilih yaitu Joe Biden dalam pemilihan presiden November.

"Karena itu dia mengkhianati kepercayaannya sebagai Presiden, hingga melukai rakyat Amerika Serikat," kata rancangan itu.

Presiden mendesak para pendukungnya untuk berbaris di Capitol pada hari putusan suara elektoral oleh Kongres.