Rencana Prioritas Joe Biden Usai Dilantik: Isu Lingkungan, Imigrasi Hingga COVID-19

Liputan6.com, Washington D.C - Presiden terpilih AS Joe Biden berencana untuk memulai pemerintahan barunya pada Rabu 20 Januari 2021, dengan perintah untuk mengembalikan Amerika Serikat ke kesepakatan iklim Paris dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Biden akan menandatangani 17 perintah eksekutif, hanya beberapa jam setelah dilantik sebagai pemimpin AS untuk memutuskan kebijakan kepergian Presiden Donald Trump dan menetapkan jalur baru tentang imigrasi, lingkungan, memerangi COVID-19 dan ekonomi. Demikian seperti mengutip laman Channel News Asia, Rabu (20/1/2021). 

Sebagai langkah pertama usai dilantik, dia akan mengakhiri larangan Trump yang banyak diserang terhadap pengunjung dari beberapa negara mayoritas Muslim dan menghentikan pembangunan tembok yang diperintahkan Trump di perbatasan AS-Meksiko untuk membendung imigrasi ilegal, kata para stafnya.

Dia juga akan menetapkan mandat pemakaian masker pada properti federal untuk membendung penyebaran COVID-19; memulihkan perlindungan cagar alam berharga yang dihilangkan oleh Trump; dan mengupayakan pembekuan penggusuran dan perlindungan bagi jutaan orang yang tertinggal di hipotek mereka karena pandemi virus corona.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Joe Biden juga berencana untuk mengirim RUU ke Kongres dengan tujuan untuk mengubah kebijakan imigrasi dan memberikan jutaan migran tidak berdokumen yang tinggal di dalam negara itu jalan menuju kewarganegaraan yang ditolak oleh pemerintahan Trump.

Staf Biden mengatakan dia ingin mulai bekerja mengingat tantangan kesehatan dan ekonomi yang dihadapi negara itu.

Biden "akan mengambil tindakan - tidak hanya untuk membalikkan kerusakan paling parah dari pemerintahan Trump - tetapi juga untuk mulai memajukan negara kita," kata para stafnya dalam sebuah pernyataan.

"Tindakan ini berani, mulai menindaklanjuti janji Presiden terpilih Biden kepada rakyat Amerika, dan, yang terpenting, termasuk dalam peran konstitusional presiden."

Banyak dari tindakan tersebut akan membawa kebijakan pemerintah kembali ke posisi semula pada 19 Jan 2017 - hari terakhir pemerintahan Barack Obama-Joe Biden, sebelum Trump masuk kantor dan merusak program-program tersebut. 

Jeff Zients, wakil presiden baru untuk memerangi pandemi, mengatakan Biden akan mulai dengan mendirikan kantor penanggulangan COVID-19 di dalam Gedung Putih.

Target mandat pemakaian masker di 100 hari pertama menjabat, akan dipimpin dengan perintah presiden untuk mengenakan masker di semua properti dan kegiatan federal, menetapkan standar bagi perusahaan swasta, negara bagian dan komunitas untuk mengikutinya, kata Zients.

Usai pelantikan, Biden akan "memulai hari baru, pendekatan baru yang berbeda untuk mengelola respons negara terhadap krisis COVID-19," katanya.

Itu termasuk membalikkan keputusan Trump untuk meninggalkan Organisasi Kesehatan Dunia.

Untuk menggarisbawahi keputusan Biden, kata Zients, pakar virus corona AS terkemuka Anthony Fauci akan memimpin delegasi untuk mengambil bagian dalam pertemuan Dewan Eksekutif WHO pada hari Kamis.

"Penarikan Amerika dari arena internasional telah menghambat kemajuan dalam respons global dan membuat kami lebih rentan terhadap pandemi di masa depan," katanya.

Gina McCarthy, kepala penasihat iklim pemerintahan baru, mengatakan kembali ke kesepakatan Paris 2016 yang penting untuk memerangi perubahan iklim sebagai prinsip utama kebijakan pemerintahan Biden.

Biden akan membatalkan keputusan Trump untuk mengurangi standar emisi dan efisiensi, dan mencabut izin untuk pipa Keystone XL, sebuah proyek besar yang akan membawa minyak Kanada yang relatif berpolusi tinggi ke Amerika Serikat.

"Perintah eksekutif iklim hari pertama akan mulai menempatkan AS kembali pada pijakan yang benar, pijakan yang kita butuhkan untuk memulihkan kepemimpinan Amerika, membantu memposisikan bangsa kita untuk menjadi pemimpin global dalam energi dan pekerjaan bersih," kata McCarthy.

Tindakan lain oleh presiden baru akan membutuhkan upaya kesetaraan yang proaktif di seluruh pemerintahan untuk kelompok minoritas, dalam perekrutan, kontrak, dan layanan.

"Presiden terpilih telah berjanji untuk membasmi rasisme sistemik dari lembaga kami," kata Susan Rice, direktur Dewan Kebijakan Domestiknya.