Kudeta Bikin Selandia Baru Setop Hubungan Militer dan Politik dengan Myanmar

Liputan6.com, Wellington- Otoritas Selandia Baru mengumumkan penangguhan sementara hubungan militer dan politik tingkat tinggi dengan Myanmar. Hal itu menandai langkah internasional pertama untuk mengisolasi militer yang kini berkuasa di Myanmar setelah melakukan kudeta.

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern menyerukan kepada komunitas internasional untuk "mengutuk keras apa yang terjadi di Myanmar".

"Setelah bertahun-tahun bekerja keras untuk membangun demokrasi di Myanmar, saya pikir setiap orang Selandia Baru akan sangat terpukul melihat apa yang kita saksikan dalam beberapa hari terakhir yang dipimpin oleh militer," kata PM Ardern, seperti dikutip dari AFP, Selasa (9/2/2021).

"Pesan kuat kita adalah kita akan melakukan apa yang kita bisa dari sini di Selandia Baru," ucapnya.

PM Ardern pun menyebutkan bahwa langkah-langkah itu akan mencakup larangan perjalanan terhadap para tokoh militer senior.

Diketahui bahwa pekan lalu, militer Myanmar menahan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan puluhan anggota lainnya dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). 

Langkah militer tersebut menandai berakhirnya pemerintahan sipil di Myanmar selama 10 tahun terakhir.

Selanjutnya, PM Ardern mengatakan Selandia Baru menginginkan Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengadakan sesi khusus untuk membahas perkembangan di Myanmar.

Ditambahkannya juga bahwa program bantuan Selandia Baru di Myanmar, senilai sekitar NZ $42 juta (Rp 427 miliar), akan berlanjut dengan syarat program tersebut tidak menguntungkan militer, atau berada di bawah kendali militer.

"Kita sangat berhati-hati dengan bantuan dan pembangunan apa pun yang kita lakukan di sana agar tidak mendukung rezim itu," ujar PM Ardern. 

Saksikan Video Berikut Ini:

Selain itu, PM Ardern mengakui Selandia Baru memiliki pengaruh terbatas pada militer Myanmar, tetapi mengatakan bahwa Aung San Suu Kyi secara pribadi berterima kasih kepadanya selama pertemuan sebelumnya atas bantuan Wellington selama transisi negara itu menuju demokrasi.

"Meskipun posisi Selandia Baru dalam hal ini mungkin tampak tidak terlalu relevan, dalam kesempatan terakhir ketika saya bertemu dan berbicara dengan Aung San Suu Kyi, dia secara khusus menyebutkan beberapa perwakilan kita dari Selandia Baru di Myanmar," Kata PM Ardern.

"Mereka dihormati dan saya pikir sikap itu memainkan peran yang sangat konstruktif di masa kritis itu bagi Myanmar dan transisi mereka," lanjutnya. 

Junta militer Myanmar mengumumkan keadaan darurat satu tahun ke depan. Mereka juga berjanji untuk mengadakan pemilihan umum baru setelah itu, tanpa menawarkan kerangka waktu yang jelas.

Para jenderal membenarkan kudeta tersebut dengan mengklaim terjadinya kecurangan dalam pemilu pada November 2020 lalu, yang dimenangkan oleh NLD dengan telak.

Namun, Menteri Luar Negeri Selandia Baru Nanaia Mahuta menepis tudingan kecurangan tersebut.

"Kami tidak mengakui keabsahan pemerintah yang dipimpin militer dan kami meminta militer untuk segera membebaskan semua pemimpin politik yang ditahan dan memulihkan pemerintahan sipil," kata Menlu Nanaia Mahuta dalam sebuah pernyataan.