Sidang DK PBB, Inggris Ingatkan Perubahan Iklim Bisa Ancam Perdamaian Dunia

Liputan6.com, Jakarta - Dalam sidang virtual Dewan Keamanan PBB pekan ini, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyerukan peringatannya tentang pentingnya pengambilan tindakan secara segera untuk mengatasi perubahan iklim. 

Jika hal itu tidak dilakukan, dunia akan beresiko mengalami konflik yang semakin parah, isu pengungsian dan keamanan akan semakin meningkat.

Dikutip dari rilis Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, Kamis (25/2/2021) PM Johnson memimpin sesi virtual meminta para anggota DK PBB membantu negara-negara yang paling rentan, untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi emisi global menuju nol bersih pada tahun 2050.

Kepemimpinan di DK PBB ini adalah yang pertama yang dilakukan oleh Perdana Menteri Inggris selama hampir 30 tahun, dan diskusi tingkat pemimpin pertama terkait iklim di Dewan Keamanan.

Sementara itu, penyiar dan ahli sejarah alam Inggris Sir David Attenborough juga turut berbicara dengan 15 anggota DK PBB melalui video, sebelum Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan aktivis iklim Sudan, Nisreen Elsaim, memberi pengarahan langsung kepada Dewan Keamanan.

Kedubes Inggris menuturkan bahwa dampak perubahan iklim sudah dirasakan di seluruh dunia, dengan pengaruh kenaikan suhu dan cuaca ekstrim yang memaksa perpindahan penduduk serta menciptakan persaingan memperebutkan sumber daya alam yang semakin langka.

Dari 20 negara yang peringkatnya paling rentan terhadap kenaikan suhu global, 12 negara diketahui sudah berada dalam konflik.

PM Johnson pun menyampaikan bahwa DK PBB bertugas menghadapi ancaman paling buruk terhadap perdamaian dan keamanan global, dan itu adalah krisis perubahan iklim.

Disebutkannya juga, bahwa Johnson dari komunitas yang paling terdampak oleh cuaca ekstrim dan kelaparan, hingga panglima perang yang memanfaatkan perebutan sumber daya - planet yang semakin panas akan menimbulkan rasa ketidakamanan.

"Tidak seperti banyak masalah yang dihadapi DK PBB, perubahan iklim adalah salah satu isu yang kami tahu persis bagaimana menanganinya. Dengan membantu negara-negara yang rentan beradaptasi terhadap perubahan iklim dan mengurangi emisi global menjadi nol, kita tidak hanya akan melindungi keanekaragaman hayati yang melimpah di planet bumi, tetapi juga kemakmuran dan keamanan dunia," tutur PM Johnson.

Saksikan Video Berikut Ini:

Dalam kesempatan itu, Sir David Attenborough juga menjelaskan bahwa jika kita menurunkan emisi secara drastis, kita mungkin masih bisa menghindari titik nadir yang akan membuat perubahan iklim menjadi tak terkendali dan tidak dapat dihentikan.

Kesempatan terakhir juga mungkin masih ada pada penyelenggaran COP26 di Glasgow November 2021 mendatang, yaitu membuat perubahan dan mengambil langkah yang diperlukan.

"Jika kita secara obyektif memandang perubahan iklim dan hilangnya alam sebagai ancaman keamanan global – sesuai faktanya - maka kita mungkin masih bisa bertindak secara proporsional dan tepat pada waktunya," ujar Attenborough.

Sama dengan seruan PM Johnson, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins juga mengatakan bahwa perubahan iklim bisa menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan global. 

Dubes Owen Jenkins menegaskan, dunia membutuhkan tingkat kerja sama global yang tak tertandingi guna mengatasi tantangan ini. 

Selain itu, ia juga berpendapat bahwa perubahan iklim adalah pengganda konflik yang bisa mengeringkan sungai, mengurangi hasil panen, menghancurkan infrastruktur utama  dan menggusur masyarakat, dan semua ini menyebabkan ketidakstabilan, persaingan dan konflik.

"Oleh karena itu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak dapat mengabaikan isu perubahan iklim," kata Dubes Owen Jenkins.

Ia melanjutkan bahwa kini, kita harus memperkuat tindakan - pertama, mengurangi emisi, dan kedua, melindungi negara yang paling rentan.

"Yang pertama - kami memangkas emisi lebih cepat daripada ekonomi besar mana pun," jelasnya.

Sementara yang kedua, adalah  Inggris yang telah berkomitmen untuk mengeluarkan lebih dari £11,6 miliar dalam pendanaan iklim, dan kami menyerukan kepada negara lain untuk berbuat lebih banyak - termasuk melalui Presidensi G7 kami.

Dubes Owen Jenkins pun menambahkan, "Acara ini menjadi seruan untuk berambisi lebih hebat lagi. Indonesia berada di garis depan perubahan iklim. Kami berkomitmen untuk bekerjasama dengan Indonesia menjelang COP26".