Joe Biden Putuskan Tak Hukum Pangeran Mohammed bin Salman Atas Pembunuhan Khashoggi

Liputan6.com, Washington, D.C. - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memutuskan tidak menghukum putra mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MbS) yang memberikan restu pada pembunuhan jurnalis Jamal Khasshogi. 

Dilaporkan CNN, Selasa (2/3/2021), Presiden Biden memutuskan untuk tidak menghukum Pangeran MbS. Menteri Luar Negeri Antony Blinken juga tidak membahas sanksi apapun terkait sang putra dari Raja Salman.

AS hanya memberikan restriksi visa terhadap 76 orang karena pelecehan terhadap aktivis dan jurnalis.

Kementerian Keuangan AS memiliki sanksi terhadap mantan deputi intelijen Arab Saudi, namun tidak ada sanksi terhadap sang pangeran Saudi. 

Keterlibatan Pangeran MbS terkuak lewat laporan intelijen yang dirilis oleh pemerintah Biden. Interlijen nasional AS memastikan bahwa Pangeran MbS secara langsung merestui pembantaian Jamal Khashoggi di Turki.

Dua pejabat di pemerintahan Biden menyorot sulitnya memberikan sanksi pada Pangeran Mohamed bin Salman, sebab hal itu terlalu rumit dan bisa membahayakan kepentingan militer AS di Arab Saudi.

Alhasil, Gedung Putih tak memberikan sanksi untuk Pangeran Mohammed bin Salman.

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

 Arab Saudi mengatakan "sepenuhnya menolak" dokumen Amerika Serikat yang mengindikasikan bahwa Putra Mahkota, Pangeran Mohammed bin Salman menyetujui pembunuhan jurnalis pengkritik kerajaan, Jamal Khashoggi pada 2018 lalu.

"Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sepenuhnya menolak penilaian negatif, salah, dan tidak dapat diterima dalam laporan yang berkaitan dengan kepemimpinan kerajaan, dan mencatat bahwa laporan tersebut berisi informasi dan kesimpulan yang tidak akurat," kata Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dalam sebuah pernyataan, seperti diansir AFP, Sabtu (27/2). 

Dokumen itu, menyimpulkan bahwa Pangeran Mohammed bin Salman "menyetujui operasi di Istanbul, Turki untuk menangkap atau membunuh" Khashoggi.

Arab Saudi sebelumnya menggambarkan pembunuhan itu sebagai operasi yang berjalan keliru dan dengan keras membantah putra mahkota terlibat.

"Sangat disayangkan tentang adanya dokumen ini, dengan kesimpulan yang tidak dapat dibenarkan dan tidak akurat, sementara kerajaan dengan jelas mengecam kejahatan keji ini, dan kepemimpinan kerajaan mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa tragedi seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi," terang Kementerian Luar Negeri Arab Saudi.

Ditambahkannya juga bahwa, "Kerajaan menolak tindakan apa pun yang melanggar kepemimpinan, kedaulatan, dan kemandirian sistem peradilannya".

Khashoggi, seorang jurnalis yang kerap mengkritik kebijakan Pangeran Mohammed bin Salman, tewas terbunuh di dalam gedung Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, pada 2018 lalu setelah sebelumnya sempat dinyatakan hilang.

Dokumen AS menyebutkan bahwa mengingat pengaruh Pangeran Mohammed bin Salman, "sangat tidak mungkin" bahwa pembunuhan itu terjadi tanpa izinnya.

Menyusul munculnya dokumen itu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyatakan bahwa Washington ingin "mengkalibrasi ulang" tanpa "memutuskan" hubungannya dengan Arab Saudi, sebagai salah satu mitra keamanan lama mereka di Timur Tengah.

Meski marah atas dokumen itu, Arab Saudi juga menegaskan bahwa pihaknya ingin menjaga hubungan dengan AS.

"Kemitraan antara Arab Saudi dan Amerika Serikat adalah kemitraan yang kuat dan langgeng," kata Kementerian Luar Negeri Arab Saudi.

"Kami berharap dapat mempertahankan fondasi abadi yang telah membentuk kerangka kerja kemitraan strategis yang tangguh antara kerajaan dan Amerika Serikat,"lanjutnya.