Liputan6.com, Singapura - Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan, kunci rekonsiliasi dan solusi untuk masalah politik dan kemanusiaan yang mengguncang Myanmar, terletak di dalam negara itu sendiri, terurama rakyatnya.
Dalam penyataannya, Balakrishnan juga menyindir militer Myanmar dengan menyebut; "puncak rasa malu bagi angkatan bersenjata di negara mana pun ketika menyerang rakyatnya sendiri", demikian dikutip dari laman Straitstimes, Jumat (5/3/2021).
Baca Juga
Protes sipil terhadap kudeta militer 1 Februari telah menyebabkan bentrokan mematikan dengan pasukan keamanan di seluruh negeri, menyebabkan sedikitnya 54 orang tewas dengan lebih dari seribu orang ditangkap.
Advertisement
"Ada batasan sejauh mana tekanan eksternal akan ditanggung," kata Balakrishnan di Parlemen, menanggapi Leon Perera (dari Aljunied GRC) yang menanyakan langkah konkret apa yang dapat diambil ASEAN untuk mengatasi kekacauan di Myanmar.
Balakrishnan berkata: "Itu tidak berarti kami menyetujui apa yang telah mereka lakukan dan bagaimana mereka melakukannya. Dan kami menjelaskan ekspresi ketidaksetujuan kami dengan jelas. Tapi mari kita juga bersikap realistis.
"Pada akhirnya, hanya rakyat Myanmar, termasuk angkatan bersenjata, Tatmadaw, NLD, dan kelompok etnis yang beragam yang dapat menemukan solusi politik berkelanjutan yang sesuai dengan kepentingan terbaik rakyat mereka."
Kementerian Luar Negeri Singapura pada Kamis mendesak warga Singapura untuk menghindari perjalanan ke Myanmar, dengan situasi yang masih penuh dengan ketidakpastian dan membawa risiko eskalasi yang signifikan.
Balakrishnan juga mengatakan warga Singapura yang saat ini berada di Myanmar harus "mempertimbangkan untuk pergi secepat mungkin dengan cara komersial, selagi penerbangan masih tersedia".
Saksikan Video Berikut Ini:
Tanggapan PM Singapura
Sementara itu, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong juga menggambarkan kudeta tersebut sebagai langkah mundur yang sangat besar dan tragis dalam sebuah wawancara pada hari Selasa (2/3).
Loong juga menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi dan pihak-pihak yang terlibat untuk merundingkan jalan damai untuk Myanmar.
Balakrishnan mencatat bahwa militer, sebagai institusi dalam tubuh politik Myanmar, telah berperan dalam perjalanan politik negara menuju demokrasi dalam dekade terakhir.
Advertisement