Dewan Keamanan PBB Rapat, Bahas Demo Anti-Kudeta Myanmar yang Telan Korban

Liputan6.com, New York - Utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, memuji langkah Dewan Keamanan PBB yang disebutnya "melaksanakan pertemuan tertutup guna membahas situasi dan aksi protes di Myanmar yang telah menelan banyak korban" --menyusul kudeta militer terhadap pemerintahan sipil 1 Februari 2021.

Dikutip dari UN News, Sabtu (7/3/2021), Brugener menyambut langkah itu, menambahkan bahwa "persatuan Anda sangat dibutuhkan atas situasi di Myanmar" guna mendukung hasil pemilihan umum Myanmar pada November 2020 silam.

"Sangat penting bahwa Dewan ini tegas dan koheren dalam menempatkan pasukan keamanan pada pemberitahuan dan berdiri dengan rakyat Myanmar dengan tegas, untuk mendukung hasil pemilu November yang jelas" katanya, yang dengan luar biasa mengembalikan partai pemimpin yang dipenjara Aung San Suu Kyi untuk berkuasa.

Utusan Khusus itu mengatakan dia telah berhubungan dekat dengan orang-orang di berbagai komunitas sejak kudeta militer di Myanmar 1 Februari, mencatat bahwa "mereka, termasuk pegawai negeri yang berkomitmen, adalah pahlawan sejati dan pelindung kemajuan demokrasi bangsa."

Tapi, dia menambahkan, "harapan yang telah mereka tempatkan di PBB dan keanggotaannya memudar dan saya telah mendengar langsung permohonan putus asa - dari para ibu, siswa dan orang tua. Saya menerima setiap hari sekitar 2.000 pesan, untuk tindakan internasional untuk membalikkan serangan yang jelas atas hak rakyat Myanmar dan prinsip-prinsip demokrasi."

Dia mendesak Dewan untuk mendorong lebih jauh untuk mengakhiri kekerasan, dan memulihkan institusi demokrasi, mengecam tindakan oleh militer, "yang terus sangat merusak prinsip-prinsip PBB dan mengabaikan sinyal jelas kami untuk menegakkannya."

Burgener mencatat bahwa sekitar 50 demonstran "tidak bersalah dan damai" sekarang telah terbunuh, dan lebih banyak lagi korban luka. Ia mengutip bukti pembunuhan dan tindakan kekerasan oleh para penembak jitu militer, bertentangan dengan hukum hak asasi manusia internasional.

Pada 2 Maret, Burgener mengatakan kantor urusan hak asasi manusia PBB atau OHCHR melaporkan bahwa sekitar 1.000 warga sipil ditahan atau tidak ditemukan, setelah diambil secara sewenang-wenang dari jalanan Myanmar.

"Sekretaris Jenderal PBB, yang tetap terlibat erat, terus berbicara dan telah mengutuk keras tindakan keras", katanya, menambahkan: "Penindasan harus berhenti."

Simak video pilihan berikut:

Polisi di Myanmar pada Jumat 5 Maret 2021 menembaki demonstran anti-kudeta militer, menewaskan satu orang.

Kekerasan itu terjadi ketika Amerika Serikat mengumumkan sanksi baru yang menargetkan konglomerat militer setelah kematian puluhan demonstran sipil.

Para aktivis menuntut pemulihan pemerintahan terpilih dari figur demokrasi veteran Aung San Suu Kyi, mengadakan lebih banyak demonstrasi di beberapa kota dan kota, dengan ribuan orang berbaris dengan damai melalui kota kedua Mandalay.

"Zaman batu sudah berakhir, kami tidak takut karena Anda mengancam kami," nyanyian penonton --merujuk pada kepemimpinan junta militer saat ini.

Polisi menembak dan satu orang tewas, saksi dan seorang dokter mengatakan kepada Reuters melalui telepon.

Di kota utama Yangon, polisi menembakkan peluru karet dan granat setrum untuk membubarkan demonstran yang telah bergabung dengan sekitar 100 dokter dengan mantel putih, kata para saksi mata.

Kerumunan orang juga berkumpul di Pathein, di sebelah barat Yangon, dan di pusat Myingyan, di mana puluhan wanita bertopi jerami mengangkat tanda-tanda yang menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi, kata para saksi mata.

Seorang juru bicara dewan militer yang berkuasa tidak menjawab panggilan telepon yang mencari komentar.

Ribuan orang juga bersatu di negara bagian Karen tenggara, didampingi oleh para pejuang dari Persatuan Nasional Karen (KNU), sebuah kelompok bersenjata etnis yang terlibat dalam perang jangka panjang dengan militer.

Selama unjuk rasa - indikasi terkuat namun dukungan untuk gerakan anti-kudeta dari salah satu kelompok bersenjata etnis segudang negara itu - pasukan KNU berkedip salut tiga jari yang dipopulerkan oleh demonstran dan membagikan botol air.

KNU mengatakan dalam sebuah pernyataan tidak akan mentolerir serangan terhadap demonstran damai oleh tentara.

"Orang-orang di daerah perkotaan, kelompok bersenjata etnis, dan komunitas internasional harus bekerja sama sampai kediktatoran militer jatuh," katanya.

Pada hari Kamis, polisi memecah aksi unjuk rasa dengan gas air mata dan tembakan di beberapa kota tetapi tindakan keras itu lebih tertahan daripada pada hari Rabu, ketika PBB mengatakan 38 orang tewas dalam hari protes paling berdarah.

Secara keseluruhan, setidaknya 55 orang tewas sejak kudeta 1 Februari.

Kepala hak asasi manusia PBB Michelle Bachelet menuntut pasukan keamanan menghentikan apa yang disebutnya "tindakan keras kejam mereka terhadap demonstran damai". Bachelet mengatakan lebih dari 1.700 orang telah ditangkap, termasuk 29 jurnalis.

Federasi Internasional Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) mengatakan beberapa sukarelawan Palang Merah telah terluka dan salah ditangkap dan ambulans Palang Merah telah rusak.

Militer merebut kekuasaan yang mengatakan bahwa kemenangan telaj Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi dalam pemilu pada November 2020 adalah kecurangan. Komisi pemilihan mengatakan pemilu itu telah berlangsung adil.

Junta telah menjanjikan pemilihan baru tetapi tidak diberi tanggal. Para aktivis telah menolak itu dan menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi, yang telah ditahan sejak kudeta.