Gibran Minta Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi, Solusi Atau Masalah Baru?

Isu Uighur, PBB Berdialog dengan China soal Kunjungan Tanpa Batasan ke Xinjiang

PBB sedang dalam negosiasi dengan China untuk kunjungan tanpa batasan ke wilayah Xinjiang.

oleh Natasha Khairunisa Amani diperbarui 29 Mar 2021, 07:50 WIB

Diterbitkan 29 Mar 2021, 06:30 WIB

Sekjen PBB, Antonio Guterres. (Source: AP)

Liputan6.com, Jakarta- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sedang dalam negosiasi dengan China untuk kunjungan "tanpa batasan" ke wilayah Xinjiang untuk melihat bagaimana komunitas Uighur diperlakukan di negara tersebut.

Langkah tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dalam sebuah wawancara pada Minggu, 28 Maret 2021.

Diketahui, setidaknya satu juta orang Uighur dan orang-orang dari kelompok yang sebagian besar Muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp di wilayah Xinjiang, China, menurut sejumlah kelompok hak asasi manusia Amerika Serikat dan Australia.

Kelompok-kelompok HAM tersebut juga menuduh otoritas China melakukan sterilisasi secara paksa terhadap para perempuan di Xinjiang dan melakukan kerja paksa.

China telah berulang kali mengekang kritik dan tuduhan tersebut.

"Negosiasi serius saat ini sedang berlangsung antara Kantor Komisaris (Hak Asasi Manusia PBB) dan pemerintah China," kata Guterres kepada stasiun televisi Kanada, CBC.

"Saya berharap mereka segera mencapai kesepakatan untuk mengizinkan kunjungan tanpa batasan (ke Xinjiang)," tambahnya, seperti dikutip dari Channel News Asia, Senin (29/3/2021).

Guterres juga menyatakan bahwa China telah berulang kali menegaskan kepadanya "bahwa mereka ingin misi itu berlangsung."

Saksikan Video Berikut Ini:

Sanksi China Terhadap 2 Warga AS dan 1 Warga Kanada

Suasana Padang Rumput Pegunungan Saat Musim Gugur di Yecheng

Para penggembala menggiring domba mereka di padang rumput pegunungan di Wilayah Yecheng, Daerah Otonom Uighur Xinjiang, China barat laut, pada 8 Oktober 2020. (Xinhua/Hu Huhu)

Pada 27 Maret 2021, China mengumumkan sanksi terhadap dua warga Amerika Serikat, satu warga Kanada, dan badan advokasi hak yang mengkritik cara negara tersebut memperlakukan komunitas Uighur, yang disebut pejabat AS sebagai genosida.

Guterres mengatakan bahwa dia juga mengikuti "dengan keprihatinan" nasib dua warga Kanada, Michael Kovrig dan Michael Spavor, yang ditahan di China atas tuduhan spionase.

Penahanan terhadap keduanya, yang dikecam Kanada sebagai langkah yang "sewenang-wenang," secara luas dipandang di negara-negara Barat sebagai respon atas penangkapan dan penahanan lanjutan seorang eksekutif perusahaan telekomunikasi China, Huawei, yaitu Meng Wanzhou di Kanada.

"Posisi kami sangat jelas," kata Guterres kepada CBC.

"Bahwa dalam semua situasi seperti ini, harus ada proses dan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia dari orang-orang yang terlibat," ujarnya.