Timnas Indonesia vs Jepang, Garuda dan Samurai Biru Beda Jalan Menuju Piala Dunia 2026

Bashar Al-Assad Menang Pemilu Suriah, Raih 95 Persen Suara

Bashar Al-Assad menang di Pemilu Suriah 2021. Ia berkuasa sejak tahun 2000.

oleh Tommy K. Rony diperbarui 28 Mei 2021, 07:54 WIB

Diterbitkan 28 Mei 2021, 07:30 WIB

Presiden Suriah Bashar al-Assad (AP/SANA)

Liputan6.com, Damaskus - Bashar Al-Assad menang besar di pemilu Suriah dan mendapatkan tujuh tahun lagi periode berkuasa. Ini adalah periode keempat Assad di Suriah.

Menurut laporan DW, Jumat (28/5/2021), Presiden Assad mendapatkan suara sebanyak 95,1 persen. Parlemen Suriah berkata total pemilih mencapai 78,66 persen.

Pemilu Suriah 2021 diikuti oleh tiga calon: Bashar Al-Assad, Mahmoud Ahmad Marei, dan Abdullah Sallum Abdullah. Ketiganya berasal dari partai berhaluan sosialis.

Bashar Al-Assad menjadi presiden di Suriah sejak tahun 2000. Selama berkuasa, rezimnya terlibat dalam perang saudara yang mengakibatkan jutaan orang mengungsi.

Ekonomi Suriah juga berantakan di masa pemerintahan Bashar Al-Assad akibat perang saudara yang terjadi. Kondisi HAM di Suriah juga kerap dikritik oleh organisasi internasional, seperti Human Rights Watch.

Pemilu Suriah 2021 juga dituduh curang oleh negara-negara Barat. Berikut pernyataan mereka:

Kritikan Negara Barat

Joe Biden dan Kamala Harris Resmi Pimpin Amerika Serikat

Presiden Joe Biden berbicara selama Pelantikan di US Capitol di Washington, Rabu (20/1/2021). Joe Biden mengalahkan Donald Trump di pemilu AS 2020 dengan perolehan 81 juta suara. (AP Photo/Patrick Semansky, Pool)

Sebelumnya, negara-negara Barat mengkritik pemilu Suriah karena dianggap tipu-tipu.

Menteri LNegeri dari Jerman, Prancis, Italia, Amerika Serikat, dan Inggris sama-sama mengecam pemilu Suriah 2021 yang dianggap tidak adil, serta melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB 2254.

"Kami, para Menteri Luar Negeri dari Prancis, Jerman, Italia, Inggris, dan Amerika Serikat ingin memperjelas bahwa pemilihan presiden Suriah pada 26 Mei tidak akan bebas atau adil," tulis pernyataan bersama para menlu.

Pemilu Suriah dianggap tidak mendapat mengikuti aturan PBB dalam hal standar transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, semua rakyat Suriah harusnya ikut memilih, termasuk para pengungsi dan diaspora.

"Tanpa elemen-elemen tersebut, pemilu tipu-tipu ini tidak mewakili progres apapun menuju kepastian politik," tulis para Menlu.

"Kami mendorong komunitas internasional untuk dengan tegas menolak upaya rezim Assad untuk mempertahankan legitimasi tanpa mengakhiri pelanggaran berat HAM dan secara bermakna berpartisipasi pada proses politik yang difasilitasi PBB untuk mengakhiri konflik ini," tegas pernyataan tersebut.