Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Kandidat Capres Korea Selatan Janji Hapus Kementerian Kesetaraan Gender

Kritikan pun mendera politikus ini dari masyarakat Korea Selatan.

oleh Tommy K. Rony diperbarui 08 Jul 2021, 19:25 WIB

Diterbitkan 08 Jul 2021, 19:25 WIB

Serunya Wanita-Wanita Korsel Berpose di Bawah Pohon Ginkgo

Seorang wanita berpose saat difoto di bawah pohon ginkgo di istana Gyeongbokgung di Seoul (31/10). -Pohon ginkgo secara luas dibudidayakan dan diperkenalkan pada awal sejarah manusia. (AFP Photo/Ed Jones)

Liputan6.com, Seoul - Dua kandidat capres Korea Selatan dari partai oposisi Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party) berjanji akan menghapus Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga. Mereka menilai kementerian satu itu tidak efektif.

Korsel akan menggelar pilpres pada 2022. Retorika kedua politisi itu dinilai untuk menggaet suara laki-laki muda, meski demikian kritikan juga mendera dua kandidat itu.

Dilaporkan Yonhap, Kamis (8/7/2021), politisi pertama yang ingin menghapus kementerian itu adalah Yoo Seong-min. Ia menyebut tidak perlu ada kementerian khusus terkait gender.

Yoo berkata semua kementerian juga sudah memiliki tugas terkait perempuan, selain itu kementerian kesetaraan gender dinilai gagal melindungi hak perempuan. Sebagai gantinya, Yoo berjanji akan mendirikan komite kepresidenan bidang kesetaraan gender saja.

Sisa-sisa anggaran dari kementerian itu akan digunakan untuk mendukung para pemuda yang menyelesaikan wajib militer. Sebagai informasi, mayoritas peserta wamil Korsel adalah laki-laki.

Pada hari yang sama, politisi Ha Tae-keung mengeluarkan retorika serupa untuk menyerang Kementerian Kesetaraan Gender. Kehadiran kementerian itu dinilai hanya memperparah ketegangan antar-gender.

Kritikan Tajam

Menikmati Hari Musim Gugur yang Hangat di Taman Olimpiade

Anak-anak mengejar gelembung yang ditiupkan seorang wanita di Taman Olimpiade di Seoul, Korea Selatan (15/10/2020). Banyak warga memilih datang ke taman-taman publik untuk melakukan aktivitas luar ruangan di tengah musim gugur. (Xinhua/Wang Jingqiang)

Retorika Yoo Seong-min dan Ha Tae-keung mendapat serangan dari partai-partai lain, termasuk partai mereka sendiri.

Partai Demokrat yang sedang berkuasa secara tegas menyebut kebijakan Yoo dan Ha bukanlah hal yang benar.

"Saya pikir menyesuaikan peran kementerian gender itu diperlukan, tetapi meminta untuk membubaran tidaklah benar," ujar mantan PM Lee Nak-yon, salah satu kandidat capres Partai Demokrat.

Lee Nak-yon juga khawatir bahwa retorika politisi PPP itu adalah cara mengambil untung dari kebencian terhadap gender tertentu.

Politisi wanita dari kalangan milenial, Jang Hye-young, menyebut kelakuan dua anggota PPP itu membuat sakit mata. Ia menuding dua politisi itu ingin meniru langkah politisi muda Lee Jun-seok yang terpilih sebagai ketua PPP setelah berjanji menghapus kuota yang menguntungkan kandidat perempuan.

"Ini adalah sebuah sakit mata bahwa anggota senior (PPP) memadukan kekuatan setelah Ketua Lee asyik mengambil untung dari konflik gender antara anak-anak muda," ujar Jang Hye-young yang juga anggota Dewan Nasional Korsel.

Gubernur Jeju, Won Hee-ryeong, yang berasal dari PPP juga menolak proposal dua rekan satu partainya.

"Saya menolak gagasan pembubaran yang memperparah ketegangan antar gender," ujarnya.

Politisi wanita lain dari PPP, Cho-Su-jin, juga mengkritik retorika dua politisi itu.

Sementara, Wakil Menteri Gender Kim Kyung-sun menegaskan bahwa kementeriannya melakukan hal terbaik. Selain itu, ia mengingatkan bahwa kementerian ini penting bagi survivor kekerasan seks.

"(Mereka) tidak dapat menemukan tempat lain selain Kementerian Gender untuk meminta pertolongan," jelasnya.