Militer Myanmar Bantah Terlibat Rencana Pembunuhan Dubes Pendukung Aung San Suu Kyi di AS

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Luar Negeri Myanmar mengatakan, kasus rencana pembunuhan terhadap duta besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun di New York, tidak berhubungan dengan junta militer dan merupakan kasus domestik Amerika Serikat.

Itu adalah pernyataan pertama pemerintahan militer Myanmar sejak penangkapan dua warga negaranya terkait dengan rencana pembunuhan tersebut, seperti dikutip dari Channel News Asia, Selasa (10/8/2021).

Pernyataan itu juga menolak komentar yang dibuat dalam kecaman oleh duta besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield.

"Peristiwa itu adalah kasus domestik di Amerika Serikat. Pengadilan harus dilakukan di Amerika Serikat menurut hukum negara itu. Itu tidak ada hubungannya dengan Myanmar," ungkap pernyataan itu, yang dibacakan di stasiun televisi pemerintah MRTV.

Sebelumnya, dua warga negara Myanmar ditangkap di New York, karena diduga bersekongkol dengan seorang pedagang senjata di Thailand - yang menjual senjata kepada militer Myanmar - untuk merencanakan pembunuhan atau melukai Dubes Kyaw Moe Tun, menurut otoritas AS.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pada 7 Agustus, Thomas-Greenfield menyebut rencana pembunuhan itu mirip dengan "pola yang mengganggu" dari para pemimpin otoriter dan pendukung mereka yang berusaha menganiaya lawan di seluruh dunia.

Disampaikannya juga bahwa AS berdiri dalam solidaritas dengan Kyaw Moe Tun dan memuji dia untuk "keberaniannya yang luar biasa".

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Myanmar dalam pernyataannya mengatakan, "Myanmar menolak keras pernyataan Wakil Tetap AS untuk PBB Linda Thomas Greenfield".

Pernyataan itu juga menyebut Kyaw Moe Tun telah diberhentikan dari jabatannya sebagai duta besar Myanmar untuk PBB dan saat ini menghadapi surat perintah penangkapan karena tuduhan pengkhianatan - menyuarakan dukungan untuk National Unity Government.

Terlepas dari protes junta, Kyaw Moe Tun terus bertugas di PBB, mewakili pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi yang digulingkan militer pada Februari 2020.