Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar Upayakan Akses Temui Aung San Suu Kyi

Liputan6.com, Jakarta - Diplomat Brunei Darussalam yang ditunjuk sebagai utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, Erywan Yusof, mengatakan pada Sabtu (4/9) bahwa ia masih bernegosiasi dengan militer di Myanmar mengenai persyaratan kunjungan ke negara itu. 

Erywan Yusof juga tengah berusaha mencari akses ke pemimpin sipil Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu. Ki.

"Ada kebutuhan mendesak untuk pergi ke Myanmar sekarang. Tapi saya pikir sebelum semua itu, saya perlu memiliki jaminan," kata Erywan dalam wawancara dengan kantor berita Reuters, seperti dikutip dari Channel News Asia, Minggu (5/9/2021).

"Saya harus dapat memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang harus saya lakukan, apa yang akan mereka izinkan untuk saya lakukan ketika saya berkunjung," terangnya.

Diketahui bahwa ASEAN telah berusaha untuk mengakhiri kekerasan yang meletus di Myanmar setelah militer menggulingkan Aung San Suu Kyi dan mengambil alih kekuasaan di negara itu pada Februari 2021. 

ASEAN pun berusaha membuka dialog antara penguasa militer Myanmar dan oposisi mereka.

ASEAN menugaskan Erywan Yusof, menteri luar negeri kedua Brunei, bulan lalu untuk memimpin upaya tersebut.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Permintaan untuk mendapatkan akses ke Aung San Suu Kyi telah diajukan ke Dewan Administrasi Negara, yang diketuai oleh pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, menurut keterangan dari Erywan.

Sementara itu, seorang juru bicara militer Myanmar belum memberika komentar terkait pengajuan tersebut. 

Ketika mengambil alih kekuasaan, militer menuduh pelanggaran dalam pemilihan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi Aung San Suu Kyi pada November 2020.

Di sisi lain, komisi pemilihan dan pemantau internasional saat itu membantah tuduhan tersebut.

Namun, otoritas militer Myanmar menyebut perebutan kekuasaan mereka tidak bisa disebut kudeta karena sejalan dengan Konstitusi.