Diplomat Uni Eropa Menentang Keras Kebijakan Pemukiman Israel di Tepi Barat Palestina

Liputan6.com, Tepi Barat - Kepala misi dan perwakilan dari Uni Eropa (UE) menegaskan penentangan yang kuat terhadap perluasan pemukiman Israel di Tepi Barat.

Para diplomat mengunjungi beberapa daerah di Tepi Barat dan dekat Yerusalem Timur, menyusul pengumuman baru-baru ini oleh pemerintah Israel soal rencana pemukiman besar di daerah tersebut, menurut sebuah laporan oleh kantor berita resmi Palestina WAFA.

"Kunjungan itu diselenggarakan oleh LSM Israel Ir Amim, yang memberi penjelasan kepada para diplomat tentang konsekuensi yang sangat mengkhawatirkan dari rencana pemukiman," kata laporan itu, demikian dikutip dari Xinhua, Selasa (23/11/2021).

Selama kunjungan, para diplomat dikutip mengatakan bahwa "pemukiman ilegal menurut hukum internasional dan secara signifikan merusak upaya yang sedang berlangsung untuk membangun kembali kepercayaan" antara Israel dan Palestina.

"Pemukiman Israel jelas melanggar hukum internasional dan merupakan hambatan besar bagi perdamaian yang adil, terakhir dan komprehensif antara Israel dan Palestina," kata Sven Kühn von Burgsdorff, Diplomat UE.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pada Oktober 2021, Dewan Perencanaan Tinggi Israel menyetujui kemajuan rencana untuk membangun 2.860 unit rumah baru di 30 pemukiman di wilayah Palestina yang diduduki, menurut laporan media lokal.

Sebagian dari rencana tersebut menerima persetujuan akhir untuk validasi, sementara yang lain akan diajukan untuk persetujuan akhir pada tahap selanjutnya, kata laporan tersebut.

Komite Perencanaan dan Pembangunan Distrik Yerusalem akan mengadakan sidang pada 6 Desember untuk membahas pembangunan 9.000 unit rumah di pemukiman Israel Atarot di Yerusalem Timur.

Dalam perang Timur Tengah Juni 1967, Israel menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur, yang diklaim oleh Palestina, dan telah menguasai mereka sejak saat itu.

Sejak itu, Palestina telah mencari penentuan nasib sendiri dalam upaya untuk mendirikan negara Palestina di perbatasan pada tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.