26 November 1992: Ubah Aturan, Ratu Elizabeth II Berencana Bayar Pajak

Ratu Elizabeth II mengumumkan adanya perubahan peraturan pajak.

oleh Liputan6.com diperbarui 26 Nov 2021, 06:00 WIB
Diterbitkan 26 Nov 2021, 06:00 WIB
Ratu Elizabeth II
Ratu Elizabeth II menyampaikan piadato melalui sebuah video untuk para peserta pertemuan di KTT Iklim COP26. (Tangkapan Layar YouTube The Royal Family)

Liputan6.com, London - Ratu Elizabeth II berencana membayar pajak penghasilan untuk pertama kalinya sejak tahun 1930-an.

Perdana Menteri Inggris kala itu, John Major, mengatakan kepada House of Commons bahwa Ratu telah memberi tahu dia awal tahun 1992 bahwa dia ingin membuat perubahan pada pengaturan pajaknya.

Dia juga akan bertanggung jawab atas biaya kerja sebagian besar keluarganya di bawah perubahan yang menurut John akan dilaksanakan pada April 1993.

Keputusan tersebut disambut secara luas oleh Westminster dan didukung penuh oleh Pangeran Wales, yang telah membayar sejumlah pajak atas penghasilannya, seperti dikutip dari BBC, Jumat (26/11/2021).

Pembayaran pajak tersebut membuat khawatir publik terkait peningkatan biaya monarki, tetapi Istana Buckingham membantahnya.

Pertanyaan telah diajukan tentang siapa yang akan membayar tagihan untuk memperbaiki Kastil Windsor, yang rusak parah dalam kebakaran pekan lalu pada saat itu.

Namun, seorang juru bicara istana mengatakan Ratu dan Pangeran Charles telah membuat keputusan mereka sebelum reses musim panas di Parlemen bulan Juli.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Selaras Dengan Opini Publik

Ratu Elizabeth II Pakai Gaun Bermotif Floral, Diduga Persembahan untuk Lilibet
Gaun bermotif floral yang dikenakan Ratu Elizabeth II saat bertemu Joe Biden diduga persembahan untuk cicitnya, Lilibet. (Foto: Instagram.com/The Royal Family)

Di bawah pengaturan baru, satu-satunya bangsawan yang akan dibayar oleh publik adalah Ratu Elizabeth II, Duke of Edinburgh, dan Ibu Suri.

Ketua Komite backbench 1922 Tory yang berpengaruh Sir Marcus Fox mengatakan tekanan publik harus keluar dari monarki.

Pakar konstitusi Lord St John dari Fawsley mengatakan, keputusan itu membuktikan bahwa Ratu selaras dengan opini publik.

"Dia wanita yang bijaksana, dia dikenal sembilan perdana menteri dan dia sudah di atas takhta selama 40 tahun," katanya.

Namun, sejarawan David Starkey mengatakan kepada BBC bahwa diperlukan perubahan yang lebih besar.

"Ini bukan solusi, ini hanya mengatasi gejalanya. Solusinya adalah menemukan sesuatu yang positif untuk dilakukan monarki," katanya.

 

Reporter: Cindy Damara

Infografis pewaris Kerajaan Inggris

[Bintang] Pewaris Kerajaan Inggris
Infografis pewaris Kerajaan Inggris. (DI: Nurman Abdul Hakim/Bintang.com)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya