China Diprediksi Naik Kelas Jadi Negara Pendapatan Tinggi di 2023

Liputan6.com, Beijing - Ekonom China memprediksi bahwa China bisa menjadi negara dengan pendapatan tinggi pada 2022 atau 2023. China diprediksi bisa menjadi ekonomi ketiga setelah Taiwan dan Korea Selatan yang meraih kemajuan besar usai Perang Dunia II.

Pendapat ini diungkap oleh Justin Lin Yifu, mantan ekonom kepala di Bank Dunia, serta anggota Komite Tetap di Komite Nasional Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok (KPPRT).

Ia memprediksi bahwa populasi China yang sejumlah 1,4 miliar orang akan bisa melewati threshold untuk menjadi negara pendapatan tinggi pada 2022 atau 2023 berkat pertumbuhan ekonomi yang positif. Justin Lin Yifu bahkan memprediksi pertumbuhan positif akan berlanjut hingga dekade-dekade mendatang.

"Hanya ada dua ekonomi yang secara sukses melompat dari pendapatan rendah ke pendapatan tinggi sejak Perang Dunia II - pulau Taiwan dan Korea Selatan. Daratan utama China bisa menjadi yang ketiga," ujar Lin, seperti dikutip media pemerintah China, Global Times, Jumat (28/1/2022).

Lin juga meyakini bahwa ekonomi China bisa tumbuh 6 persen tahun ini. Ia pun membela bahwa kebijakan zero COVID di China adalah hal yang bijak secara ekonomi.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pada 2021, GDP per kapita dari China mencapai US$ 12.551. Angka itu dinilai sudah nyaris menyentuh treshold dari Bank Dunia untuk negara pendapatan tinggi.

Berdasarkan data terbaru Bank Dunia per 1 Juli 2021, negara pendapatan tinggi adalah yang memiliki GDP per kapita di atas US$ 12.695.

Ekonom China, Liu Shijin, menyebut China berhasil melakukan pencapaian karena lolos dari middle-income trap.

"Ini adalah hal signifikan yang simbolis bagi sebuah negara berkembang. Relatif mudah untuk menjadi negara pendapatan menengah. Akan tetapi untuk meneruskan dan bertransisi menjadi ekonomi pendapatan tinggi cukup sulit sebab kebanyakan dari mereka terhalang 'middle-income trap' dalam prosesnya," ujar Liu Shijin, deputi direktor dari Komite Urusan Ekonomi di KPPRT.