Pentagon Ungkap Rencana Kesiapan Pasukan AS Bergabung dengan Pasukan NATO

Liputan6.com, Jakarta - Pentagon mengungkapkan pangkalan militer Amerika Serikat di mana 8.500 tentara telah ditempatkan dalam status siaga tinggi, dengan kemungkinan penempatan di luar negeri sebagai bagian dari Pasukan Respons NATO.

Juru bicara Pentagon John Kirby, pada Kamis (27/1), menegaskan kepada para wartawan bahwa belum ada perintah pengerahan pasukan yang dikeluarkan, tetapi peringatan beberapa hari lalu dikeluarkan di tengah meningkatnya ketegangan terkait penumpukan pasukan Rusia di wilayah perbatasannya dengan Ukraina.

Kirby mengatakan unit-unit itu mencakup elemen Divisi Lintas Udara ke-82 di Fort Bragg, serta elemen unit di Fort Carson, Colorado, dan Fort Campbell, Kentucky, demikian dikutip dari laman VOA Indonesia, Sabtu (29/1/2022).

Ia juga mengatakan bahwa elemen unit yang telah ditempatkan dalam siaga tinggi termasuk pasukan di pangkalan-pangkalan militer di Texas, Louisiana, Arizona, Washington, Georgia, Ohio dan beberapa negara bagian lainnya.

"Unit-unit ini, semuanya, termasuk dukungan medis, dukungan penerbangan, dukungan logistik dan, tentu saja, formasi tempur," katanya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kirby juga mengomentari perintah Menteri Pertahanan Lloyd Austin kepada stafnya untuk segera mengembangkan "rencana aksi" untuk meningkatkan bagaimana Pentagon membatasi dan menanggapi korban sipil yang disebabkan oleh serangan udara Amerika.

"Perlindungan warga sipil tetap penting untuk hasil akhir operasi kita, dan seperti yang telah dicatat oleh Menteri Pertahanan pada lebih dari satu kesempatan, itu adalah keharusan strategis dan tuntutan moral," kata Kirby.

Austin mengatakan dalam sebuah memo kepada para pejabat sipil dan militer senior bahwa ia ingin rencana itu sampai di mejanya dalam waktu 90 hari. Austin juga memerintahkan pembentukan "pusat perlindungan sipil yang unggul" untuk melembagakan perbaikan dalam perlindungan warga sipil tersebut.