AS Kritik Kebijakan Larangan Hijab di India, Melanggar Kebebasan Beragama

Liputan6.com, Karnataka - Seorang pejabat Amerika Serikat telah menyuarakan keprihatinan tentang pelarangan jilbab yang kontroversial di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di negara bagian Karnataka, India selatan, mendorong bantahan keras dari New Delhi.

Rashad Hussain, Duta untuk Kebebasan Beragama Internasional dari Amerika Serikat, mengatakan dalam sebuah tweet pada hari Jumat bahwa larangan jilbab akan menstigmatisasi dan meminggirkan perempuan dan anak perempuan.

"Kebebasan beragama mencakup kemampuan untuk memilih pakaian religius seseorang," kata Hussain di Twitter sebagaimana dikutip dari Al Jazeera, Minggu (13/2/2022).

"Negara bagian Karnataka di India seharusnya tidak menentukan boleh tidaknya suatu pakaian religius. Larangan jilbab di sekolah melanggar kebebasan beragama dan menstigmatisasi dan meminggirkan perempuan dan anak perempuan.

Pada hari Sabtu, kementerian urusan luar negeri India membalas apa yang disebutnya "komentar termotivasi" tentang masalah internalnya, menambahkan bahwa kasus itu sedang dalam pemeriksaan peradilan.

"Kerangka dan mekanisme konstitusional kita, serta etos dan pemerintahan demokratis kita, adalah konteks di mana masalah dipertimbangkan dan diselesaikan. ... Komentar termotivasi tentang masalah internal kami tidak diterima," kata juru bicara kementerian Arindam Bagchi.

Perselisihan itu meletus bulan lalu, ketika sekelompok mahasiswa Muslim memprotes setelah mereka dilarang memasuki perguruan tinggi mereka karena mereka mengenakan jilbab yang dikenakan banyak wanita Muslim.

Sejak itu beberapa perguruan tinggi lain telah melihat protes baik mendukung dan menentang larangan jilbab, dengan kelompok sayap kanan Hindu mengenakan selendang safron mengadakan protes terhadap jilbab.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670

Pada hari Selasa seorang mahasiswa Muslim yang mengenakan jilbab dicemooh oleh massa sayap kanan Hindu di sebuah perguruan tinggi di negara bagian Karnataka, menyebabkan kemarahan.

Berita itu mendorong pemenang Hadiah Nobel Malala Yousafzai untuk mendesak para pemimpin India untuk menghentikan marginalisasi wanita Muslim.

"Perguruan tinggi memaksa kami untuk memilih antara studi dan jilbab," tulisnya di Twitter.

Manchester United dan pemain internasional Prancis Paul Pogba juga menyatakan keprihatinannya terhadap wanita Muslim di Karnataka, berbagi video di Instagram dengan judul "Gerombolan Hindutva terus melecehkan gadis-gadis Muslim yang mengenakan jilbab ke perguruan tinggi di India".

Hindutva adalah ideologi supremasi Hindu yang menginspirasi BJP yang memerintah di India.

Februari lalu, New Delhi bereaksi tajam terhadap tweet oleh penyanyi Rihanna dan aktivis perubahan iklim Greta Thunberg dalam solidaritas dengan para petani yang memprotes, mengatakan para selebriti membutuhkan "pemahaman yang tepat tentang masalah ini".

Protes petani berlangsung selama setahun sampai pemerintah Modi mencabut tiga undang-undang pertanian - tuntutan utama petani.

Pada 5 Februari, pemerintah negara bagian selatan yang dipimpin oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) perdana menteri Narendra Modi melarang pakaian yang "mengganggu kesetaraan, integritas dan ketertiban umum".

Pengadilan tinggi Karnataka pada hari Kamis menunda keputusannya sebagai tanggapan atas petisi yang diajukan oleh sekelompok wanita Muslim terhadap larangan jilbab.

Panel tiga hakim akan mendengar kasus ini lagi pada hari Senin untuk memutuskan apakah sekolah dan perguruan tinggi dapat memerintahkan siswa untuk tidak mengenakan jilbab di ruang kelas. Pengadilan, sementara itu, telah meminta siswa untuk tidak mengenakan jilbab di perguruan tinggi.

Para aktivis mengatakan larangan jilbab adalah bagian dari agenda anti-Muslim BJP dan bertentangan dengan konstitusi India, yang menjamin hak atas agama untuk setiap warga negara. Sejak Modi berkuasa, serangan terhadap minoritas, terutama Muslim, telah meningkat.

Mahasiswa Muslim sebelumnya mengatakan kepada Al Jazeera bahwa keputusan perguruan tinggi itu mengejutkan karena mereka diizinkan untuk menghadiri perguruan tinggi dengan jilbab mereka sampai baru-baru ini. Mereka berpendapat konstitusi memungkinkan orang India untuk mengenakan pakaian pilihan mereka dan menampilkan simbol-simbol agama.

Aktivis dan pemimpin oposisi juga mengkritik negara bagian Karnataka karena mengesahkan undang-undang anti-konversi dan undang-undang pembantaian anti-sapi tahun lalu, yang mereka katakan ditujukan untuk menargetkan orang Kristen dan Muslim.