Dubes Ukraina: Umat Muslim Ikut Lawan Invasi Presiden Rusia Vladimir Putin

Liputan6.com, Jakarta - Duta Besar Ukraina Vasyl Hamianin masih terus meminta dukungan dari Indonesia. Invasi Rusia disebut juga merugikan umat Muslim yang berada di Ukraina. 

Presiden Rusia Vladimir Putin disebut Ukraina sebagai seorang "pembunuh". 

"Saya sangat berharap kita memahami bahwa saudara-saudari Muslim, mungkin saat ini juga, sedang mati terbunuh oleh karena serangan Rusia? Dan bahwa para pejuang Muslim Ukraina dengan berani bergabung dengan barisan Tentara Ukraina untuk membela Ukraina," ujar Dubes Vasyl Hamianin dalam pernyataannya di Facebook, dikutip Selasa (8/3/2022). 

Dubes Vasyl Hamiani berkata negaranya sedang mengumpulkan ribuan bukti dokumentasi agar bisa dijadikan barang bukti di Mahkaman Internasional di Den Haag, Belanda.

Ia pun mengajak agar Indonesia bisa angkat suara terhadap agresi Rusia. Dubes Hamiani berkata negara-negara yang netral kelak akan malu ketika perang berakhir. 

"Apakah Indonesia siap merasa malu? Apakah Indonesia siap kedudukannya sebagai pemimpin global dan regional tercoreng hanya demi sentimen terhadap Uni Soviet dan persahabatan di masa lalu? Apakah Indonesia siap?" tanya Dubes Ukraina. 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Daftar negara asing yang dianggap Rusia telah melakukan "tindakan tidak bersahabat" terhadap "Rusia, perusahaan dan warga Rusia" diterbitkan di situs web pemerintah Rusia pada Senin (7/3).

Dilansir dari laman Jerusalem Post, Selasa (8/3/2022), negara, organisasi internasional, dan wilayah yang dianggap "tidak bersahabat" meliputi: Australia, Albania, Andorra, Inggris Raya, termasuk Jersey, Anguilla, Kepulauan Virgin Britania Raya, Gibraltar, negara anggota Uni Eropa, Islandia, Kanada, Liechtenstein, Mikronesia, Monaco, Selandia Baru, Norwegia, Republik Korea, San Marino, Makedonia Utara, Singapura, AS, Taiwan, Ukraina, Montenegro, Swiss, Jepang.

Rusia mencantumkan Taiwan sebagai bagian dari China.

Hal tersebut berarti bahwa warga negara dan perusahaan Rusia harus mengajukan izin khusus untuk berurusan dengan entitas asing yang "tidak bersahabat".

Dalam daftar tersebut tak ada Indonesia.