Menhan Prabowo dan Menlu Retno Diskusikan Situasi Dunia

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertemu untuk membahas kolaborasi yang lebih kuat antara dua kementerian yang mereka pimpin. Sejumlah topik dibahas Menhan Prabowo dan Menlu Retno agar terjadi sinergi untuk kepentingan nasional. 

Pertemuan ini terjadi di tengah invasi Rusia terhadap Ukraina, serta saat Indonesia menjadi tuan rumah G20. Invasi yang terjadi memunculkan potensi adanya boikot G20 di Indonesia oleh sejumlah anggota G20.

Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen juga berkata enggan mengirim delegasi ke forum G20 terkait kementerian keuangan jika Rusia diundang.

Berdasarkan rilis resmi Kementerian Pertahanan, Sabtu (9/4/2022), pertemuan tersebut membahas kerja sama internasional dengan negara-negara sahabat melalui strategi diplomasi Indonesia.

Menhan Prabowo menegaskan pentingnya sinergi antara Kemhan dan Kemlu untuk mencapai tujuan tersebut. Prabowo menjelaskan bahwa pertahanan negara adalah aspek penting yang menentukan dalam membangun relasi dengan negara lainnya.

Sementara itu, Menlu Retno berharap sinergi antara Kemhan dan Kemlu dalam mewujudkan prioritas politik luar negeri Indonesia, yaitu memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas keamanan dunia dengan memperkuat budaya penyelesaian konflik secara damai. 

Menlu Retno berharap adanya optimalisasi peran Indonesia dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK-PBB).

Adapun pihak Menlu Retno Marsudi akan turut melaksanakan pendekatan komprehensif dalam membantu penanganan isu keamanan terkait kejahatan transnasional seperti illegal fishing, drugs trafficking, terrorism movement, penyelundupan senjata, hingga perdagangan manusia internasional.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pihak Amerika Serikat memberikan klarifikasi atas potensi boikot G20 di Indonesia. Hingga kini bisa dipastikan belum ada rencana pasti untuk melakukan boikot. Wacana itu awalnya beredar karena ucapan Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen.

"Ia (Presiden Joe Biden) meminta agar Rusia dicopot dari G20 dan saya telah memperjelas kepada kolega-kolega saya di Indonesia bahkan kami tidak akan berpartisipasi di sejumlah pertemuan jika orang-orang Rusia ada di sana," ujar Janet Yellen.

Menurut laporan The Week, Jumat (8/4), Janet Yellen ternyata tidak membahas seluruh rangkaian G20, melainkan hanya acara terkait kementerian keuangan. Klarifikasi pun telah diberikan oleh pihak Kementerian Keuangan AS. 

Seorang juru bicara kemudian mengklarifikasi bahwa Yellen mengacu pada pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral yang ditetapkan pada 20 April di Washington.

Menteri keuangan G20 dan gubernur bank sentral bertemu beberapa kali dalam setahun, biasanya di negara tuan rumah yang bergiliran setiap tahun. Sesi April direncanakan berlangsung di sela-sela pertemuan musim semi IMF-Bank Dunia di Washington.

Yellen diperkirakan akan menghadiri pertemuan menteri keuangan G-20 pada April di Bali.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, mengaku telah mendengar klarifikasi tersebut. 

Pertemuan puncak G20 Indonesia akan digelar pada pertengahan November 2022. Saat ini, ada sejumlah diskusi dan forum yang digelar dalam Engagement Groups dan Working Groups.

Isu-isu yang dibahas ada yang fokus di ekonomi, seperti infrastruktur, perdagangan, dan energi, namun ada juga isu seperti forum kepemudaan, sains, parlemen, kelompok sipil, dan perkotaan.

Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva, menyatakan Presiden Rusia Vladimir Putin berminat untuk datang ke Indonesia demi menghadiri G20 di Bali. Namun, Dubes Rusia belum bisa memberikan komitmen penuh karena masih banyak faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. 

Invasi Rusia di Ukraina juga masih berlanjut saat ini. Pasukan Rusia belakangan ini mulai mundur dari ibu kota Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky masih terus meminta agar pemerintah-pemerintah dunia mengerahkan sanksi kepada Rusia.

Sebelumnya dilaporkan, United Nations General Assembly (UNGA) atau Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memilih untuk menangguhkan Rusia dari badan hak asasi manusia terkemuka organisasi itu, di tengah tuduhan bahwa tentaranya membunuh warga sipil saat mundur dari wilayah di sekitar ibu kota Ukraina.

Resolusi yang diprakarsai Amerika Serikat pada Kamis 7 April 2022 mencapai dua pertiga suara mayoritas anggota dalam pemungutan suara UNGA yang diperlukan untuk meloloskan resolusi tersebut. Dengan 93 suara mendukung dan 24 menentang.

Mengutip Al Jazeera, Jumat (8/4), 58 negara memutuskan abstain, tetapi suara mereka tidak dihitung dalam penghitungan akhir.

Resolusi singkat tersebut menyatakan "keprihatinan besar atas krisis hak asasi manusia dan kemanusiaan yang sedang berlangsung di Ukraina, khususnya atas laporan pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum humaniter internasional oleh Federasi Rusia, termasuk pelanggaran berat dan sistematis dan pelanggaran hak asasi manusia".

Pemungutan suara, yang menjadikan Moskow sebagai anggota tetap pertama Dewan Keamanan PBB dan membuat keanggotaannya dicabut dari badan PBB mana pun, segera disambut oleh Kiev tetapi dikritik oleh Moskow.

"Penjahat perang tidak memiliki tempat di badan-badan PBB yang bertujuan melindungi hak asasi manusia. Terima kasih kepada semua negara anggota yang mendukung resolusi UNGA yang relevan dan memilih sisi sejarah yang benar," kata Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba di Twitter.

Sementara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan penyesalannya tentang keputusan tersebut.

"Kami minta maaf tentang itu," kata Peskov dalam sebuah wawancara dengan Sky News Inggris. "Dan kami akan terus membela kepentingan kami menggunakan segala cara hukum yang mungkin," kata Peskov.

Mengutip situs UN.org, resolusi tersebut menerima mayoritas dua pertiga dari mereka yang memberikan suara, dikurangi abstain, di Majelis yang beranggotakan 193 negara, dengan 93 negara memberikan suara mendukung dan 24 menentang.

58 negara abstain dari proses.

Rusia, China, Kuba, Korea Utara, Iran, Suriah, Vietnam, termasuk di antara mereka yang memberikan suara menentang.

Yang abstain antara lain India, Brasil, Afrika Selatan, Meksiko, Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Qatar, Kuwait, Irak, Pakistan, Singapura, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Kamboja.

Pertemuan tersebut menandai dimulainya kembali sesi darurat khusus tentang perang di Ukraina dan menyusul laporan pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan Rusia.

Akhir pekan terakhir ini, foto-foto mengganggu muncul dari kota Bucha, pinggiran ibu kota, Kiev, di mana ratusan jasad sipil ditemukan di jalan-jalan dan di kuburan massal setelah penarikan pasukan Rusia dari daerah tersebut.

Sebelum pemungutan suara, Duta Besar Ukraina Sergiy Kyslytsya mendesak negara-negara untuk mendukung resolusi tersebut.

"Bucha dan lusinan kota dan desa Ukraina lainnya, di mana ribuan penduduk yang damai telah dibunuh, disiksa, diperkosa, diculik dan dirampok oleh tentara Rusia, menjadi contoh seberapa jauh Federasi Rusia telah melangkah jauh dari deklarasi awalnya di domain hak asasi manusia. Itulah sebabnya kasus ini unik dan tanggapan hari ini jelas dan cukup jelas," katanya.

Ini bukan pertama kalinya suatu Negara Anggota ditangguhkan keanggotaannya di Dewan Hak Asasi Manusia. Libya kehilangan kursinya pada 2011, menyusul penindasan protes oleh penguasa Muammar Gaddafi, yang kemudian digulingkan.

Gennady Kuzmin, Wakil Duta Besar Rusia, dalam sambutannya sebelum pemungutan suara, menyerukan negara-negara untuk "memilih menentang upaya negara-negara Barat dan sekutu mereka untuk menghancurkan arsitektur hak asasi manusia yang ada."