Our Ocean Conference 2022: Indonesia Komitmen Lindungi Laut dari Kerusakan

Liputan6.com, Palau - Perwakilan Indonesia ikut angkat suara di Our Ocean Conference 2022 di Palau yang dihadiri peserta yang berasal dari hampir 80 negara. US Special Presidential Envoy for Climate, John Kerry, ikut hadir.

Pihak Indonesia diwakili oleh unsur KBRI Manila dan Bappenas. Untuk diketahui, Duta Besar Indonesia untuk Filipina Merangkap Kepulauan Marshall dan Palau. Dubes saat ini adalah Agus Widjojo.

Berdasaran keterangan resmi KBRI Manila, Jumat (15/4/2022), 7th Our Ocean Conference telah dibuka oleh Presiden Palau, Surangel S. Whipps, dan John Kerry sebagai co-host dan memberikan sambutan.

7th Our Ocean Conference (OOC) mengusung tema “ Our Ocean Our People, Our Prosperity”.  Pertemuan dihadiri oleh 400 peserta dari Pemerintahan, International Organization, dan NGOs berasal dari sekitar 78 negara termasuk Amerika Serikat, Australia, Inggris, New Zealand, Singapura Taiwan  dan negara-negara di kawasan Pasifik  seperti Nauru, Maldives, Marshall Islands. 

Konferensi tersebut  berlangsung  selama 2 hari (13-14 April 2022) dan fokus pada pembahasan pada  6 Areas of Action. Fokus juga berfokus kepada masalah seperti polusi laut serta krisis iklim yang bisa berdampak pada laut.

Pembahasan itu yakni Advancing Marine Protected Areas for Communities, Ecosystems, and Climate; Tackling Marine Pollution, Confronting the Ocean-Climate Crisis or Towards an Ocean Solution for Climate Change; Creating Sustainable Blue Economies; Advancing Sustainable Small-Scale Fisheries and Aquaculture; dan Achieving a Safe, Just and Secure Ocean.

Dalam upaya Indonesia untuk turut berkontribusi secara signifikan untuk melindungi laut dan sumber daya yang ada didalamnya,  Indonesia berkesempatan mengumumkan 3 komitmen dari 8 komitmen baru yang disubmit pada OOC, yakni:

1. Membangun 6 Aquaculture Village

2. Menetapkan (designate) 2 juta hectares Marine Protected Area (MPA) baru pada tahun 2022 dan akan meningkatkan efektifitas pengelolaan MPA yang sudah ada.

3. Menyediakan dana sebesar US$ 73.3 juta untuk kegiatan pengawasan kelautan dan perikanan yang juga akan menerapkan pengawasan berbasis partisipasi masyarakat untuk memerangi penangkapan ikan yang merusak lingkungan.

Dalam penyelenggaraan OOC kali ini di Palau, Indonesia termasuk pihak yang memberikan dukungan kepada Pemerintah Palau yaitu berupa 10 unit kendaraan patroli polisi, 4 unit kendaraan protokol, dan pelatihan keprotokolan untuk penyelenggaraan 7th OOC.

KBRI Manila menegaskan bahwa komponen-komponen bantuan keamanan ini telah diserahkan kepada Palau pada bulan Desember 2021 lalu.

Sebelumnya dilaporkan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dinilai telah memberikan paradigma baru untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Ini diungkapkan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP KKP), Adin Nurawaluddin.

Paradigma baru terkait penegakan hukum dalam memberikan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan.

Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembalikan kerugian negara dan pemulihan kerusakan lingkungan.

"Hal ini tentunya harus disikapi dengan menyamakan persepsi antar aparat penegak hukum. Sehingga terbangun sinergi kuat dalam pengawasan dan penegakan hukum sumber daya kelautan dan perikanan," tegas Adin saat membuka Rakernas Pengawasan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan, Selasa (29/3).

Selain itu, ia mendorong peningkatan peran pemerintah daerah (pemda) dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sesuai mandat yang diberikan dalam UU Cipta Kerja.

Pemda dalam hal ini bisa berpedoman pada program terobosan KKP, seperti menempatkan pentingnya peran pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta menjadi benteng KKP dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

"Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, baik pusat maupun daerah, serta sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya," imbuhnya.

Presiden Jokowi menunjuk  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai koordinator pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi kebijakan kelautan Indonesia.

Hal itu tertera dalam peraturan presiden (Perpres) tentang rencana aksi kebijakan kelautan Indonesia. Rencana aksi ditetapkan untuk lima tahun yaitu periode 2021-2025.

Dalam aturan itu dijelaskan, Jokowi meminta kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pembangunan kelautan untuk mewujudkan poros maritim dunia.

Tak hanya itu, dia juga meminta mereka memberikan acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam ikut serta melaksanakan pembangunan kelautan untuk mewujudkan poros maritim dunia.

Lebih lanjut, Jokowi meminta agar pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada Luhut. 

"Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terhadap pelaksanaan kegiatan masing-masing kementerian/lembaga sesuai dengan Rencana Aksi pada bulan ke-6 (enam), ke-9 (sembilan), dan ke-12 (dua belas) pada setiap tahun," pada pasal 3 ayat 2 dikutip, Kamis (3/3).