Komisaris Tinggi HAM PBB Terbang Menuju Xinjiang

Liputan6.com, Xinjiang - Sebuah tim dari Kantor Hak Asasi Manusia PBB telah tiba di China pada Senin (25/4) untuk mempersiapkan kunjungan Komisaris Tinggi HAM Michelle Bachelet yang sudah lama tertunda ke Xinjiang.

Seperti diketahui, kelompok-kelompok HAM dan beberapa negara Barat – termasuk Amerika Serikat – menuduh pemerintah China telah melakukan pelanggaran serius terhadap kelompok minoritas Muslim-Uyghur dan kelompok minoritas Muslim lainnya.

Sementara itu, Gene Bunin, seorang warga Amerika keturunan Rusia yang selama beberapa tahun terakhir tinggal di Xinjiang, telah mempublikasikan laporan yang mendokumentasikan data warga Xinjiang yang hilang, demikian dikutip dari laman VOA Indonesia.

Laporan yang disebut “Xinjiang Victims Database of Uyghurs” itu menggambarkan apa yang terjadi di kawasan otonomi Uyghur di Xinjiang sebagai “genosida perlahan-lahan."

Bunin mengatakan “menjadi sangat sulit untuk melakukan percakapan dengan orang-orang karena Anda merasa dapat menempatkan mereka dalam bahaya. Saya punya satu teman yang bertemu dengan saya di jalan dan ia memberikan isyarat untuk mengikutinya.

Dia membawa saya ke satu sudut dan menjelaskan dengan sangat cepat bahwa keluarganya baik-baik saja karena ia memiliki istri orang China dan mereka OK."

"Tetapi ia mengatakan tidak bisa terlihat berbicara dengan orang asing lain, jadi mohon maaf jika kita tidak bisa berinteraksi. Ketika kami bertemu lagi keesokan harinya, kami hanya mengangguk atau saling bertukar pandang, tetapi akhirnya kami sampai di titik di mana kami berpura-pura tidak melihat satu sama lain," ujar Bunin.

**Pantau arus mudik dan balik Lebaran 2022 melalui CCTV Kemenhub dari berbagai titik secara realtime di tautan ini

Menjelang kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB ke Xinjiang pada Mei mendatang, Duta Besar Amerika Serikat di PBB telah meminta sang komisaris untuk merilis laporan tentang Xinjiang. Pihak China sendiri menanggapi hal itu dengan mengatakan “Beijing menyambut baik kunjungan tersebut tetapi tidak ada tempat untuk melakukan manipulasi politik dan tekanan jahat.”

Sebuah laporan Wilson Center mendapati lebih dari 1.500 orang Uyghur telah ditahan atau dikembalikan secara paksa ke China oleh pemerintah negara-negara lain. Laporan itu merinci bagaimana Kementerian Keamanan China bekerjasama dengan pemerintah di negara-negara lain. Laporan itu menunjukkan “fenomena yang berkembang” tentang penindasan China terhadap Uyghur di luar negeri lewat berbagai metode, antara lain lewat pembekuan aset, serangan siber dan intimidasi.

Dalam perkembangan lainnya, Inggris siap mengeluarkan larangan membeli produk perawatan kesehatan yang dibuat di Xinjiang.

Beijing sudah mengundang Bachelet untuk mengunjungi wilayah setingkat provinsi terbesar di daratan Tiongkok itu sejak 2020. Namun kunjungan Bachelet belum juga terlaksana.

Beijing juga pernah mengundang beberapa diplomat dari Uni Eropa untuk mengunjungi daerah yang berbatasan langsung dengan Rusia, Mongolia, Kazakhstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, dan India itu.

Namun karena permintaan diplomat EU untuk bisa bertemu beberapa tahanan yang divonis bersalah atas tuduhan separatisme, maka undangan atas kunjungan tersebut dibatalkan.

Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (HAM) Michelle Bachelet telah lama berencanan mengunjungi Daerah Otonomi Xinjiang, China, pada Mei 2022. Otoritas China menyatakan tidak akan menghalang-halangi kunjungan itu.

"Kami akan memberikan kemudahan atas kunjungan tersebut," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China (MFA) Zhao Lijian di Beijing, seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (10/2/2022).

Zhao mengaku telah melakukan berbagai konsultasi secara spesifik dengan Bachelet terkait kunjungan ke wilayah barat daya daratan Tiongkok yang dihuni etnis minoritas Muslim Uighur itu. Menurut dia, China konsisten pada posisinya bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk meningkatkan hubungan bilateral dan saling bertukar informasi dengan pihak HAM PBB.

"Kami selalu menentang manipulasi politik dari negara-negara tertentu atas masalah ini (Xinjiang)," ujarnya.

PBB dan beberapa negara Barat menyoroti dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Beijing terhadap etnis minoritas Muslim Uighur. Namun Beijing membantah berbagai tuduhan tersebut dengan dalih bahwa Xinjiang merupakan urusan dalam negeri China.