Tutup 2 Tahun Akibat COVID-19, Perbatasan Myanmar Bakal Dibuka Junta untuk Turis

Liputan6.com, Jakarta - Junta Myanmar akan mengizinkan turis untuk mengajukan visa setelah istirahat lebih dari dua tahun, media pemerintah mengatakan Kamis (12 Mei 2022), memicu seruan oleh kelompok aktivis agar pelancong asing menjauh.

Negara ini menutup perbatasannya untuk pengunjung pada Maret 2020 di awal pandemi Virus Corona COVID-19 dalam upaya untuk mencegah peningkatan infeksi.

Selain akibat COVID-19, wilayah itu semakin terisolasi setelah tentara menggulingkan pemerintah sipil Aung San Suu Kyi pada Februari 2021, memicu protes besar dan tindakan keras militer berdarah terhadap perbedaan pendapat. Demikian seperti dikutip dari laman Channel News Asia, Kamis (12/5/2022). 

"Dengan tujuan untuk mengembangkan sektor pariwisata ... aplikasi e-Visa (Turis) akan diizinkan dan diterima mulai 15 Mei 2022," kata pemberitahuan di Global New Light of Myanmar.

Kendati demikian tidak ada perincian tentang kapan pengunjung pertama diharapkan tiba.

Kelompok aktivis memperingatkan bahwa kepentingan militer dalam petak-petak ekonomi - termasuk pertambangan, bank, minyak bumi, pertanian dan pariwisata - berarti dolar turis kemungkinan akan berakhir di pundi-pundi junta.

"Bahkan jika pengunjung asing menghindari hotel dan transportasi milik militer Myanmar dan rekanan mereka, mereka masih akan mendanai junta melalui biaya visa, asuransi dan pajak," kata kelompok aktivis Justice for Myanmar.

"Kami menyerukan kepada siapa pun yang mempertimbangkan liburan di Myanmar untuk memboikot."

Setelah demokrasi didirikan pada tahun 2011 setelah beberapa dekade pemerintahan militer, Myanmar membuka diri untuk turis, menjadi populer di kalangan pelancong yang mencari tujuan eksotis jauh dari tempat backpacker yang ramai di Asia Tenggara.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sektor pariwisata terpukul oleh pandemi, dengan negara itu mencatat 40.000 kasus COVID-19 setiap hari pada puncaknya tahun lalu. Ini telah mencatat hampir 20.000 kematian secara total.

Bentrokan antara pejuang anti-kudeta dan pasukan keamanan setelah pengambilalihan militer, termasuk di kota-kota utama Yangon dan Mandalay, juga telah merusak bisnis, dengan banyak perusahaan internasional menarik diri dari negara itu.

Ekonomi telah merosot, dengan mata uang kyat lokal jatuh terhadap dolar dan pemadaman listrik bergilir di kota-kota besar memperburuk kesengsaraan ekonomi.

Akses ke ATM dan konter valuta asing tidak merata bahkan di pusat komersial Yangon.

Penerbangan komersial untuk pelancong bisnis dilanjutkan pada bulan April, dengan pengunjung diharuskan mengikuti tes COVID-19 pada saat kedatangan tetapi tidak lagi diharuskan untuk dikarantina.

Perang saudara Myanmar telah berubah menjadi semakin keras setelah penggulingan pemerintah sipil tahun lalu.

Pada 1 Februari 2021, setelah terpilihnya kembali Aung San Suu Kyi, Tatmadaw menggulingkan pemerintah Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Para pemimpin militer membenarkan kudeta dengan mengklaim kecurangan pemilih, meskipun komisi pemilihan negara itu menemukan tidak ada bukti untuk mendukung klaim tersebut.

Warga sipil turun ke jalan - tetapi protes mereka disambut dengan penindasan kekerasan oleh militer.

Pada saat itu, Lay adalah seorang sersan yang bekerja di kantor. Bingung dengan kekacauan yang meletus di sekitarnya, dia beralih ke media sosial untuk menemukan jawaban. Dia mengatakan dia menemukan video yang menunjukkan tentara melakukan pembunuhan di luar hukum.

"Saya menyaksikan orang-orang sengaja menjadi sasaran, ditembak di kepala, dan dibunuh," katanya. "Tidak ada kematian yang tidak disengaja."

Amerika Serikat ingin para pemimpin Asia Tenggara memainkan "peran yang lebih mendalam" dalam upaya mengembalikan Myanmar ke jalur demokrasi setelah kudeta tahun lalu, kata pejabat tinggi AS untuk Asia pada Rabu (11 Mei) di depan Presiden dalam pertemuan Joe Biden dengan para pemimpin ASEAN minggu ini.

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah melarang pemerintah militer Myanmar menghadiri pertemuan puncaknya sampai melihat kemajuan dalam "konsensus" lima poin yang disepakati tahun lalu dengan harapan mengakhiri kekerasan yang telah meletus sejak para jenderal merebut kekuasaan dan menahan negara-negara tersebut. pemimpin yang dipilih secara demokratis, termasuk peraih Nobel Aung San Suu Kyi.