Indonesia dan AS Tandatangani Nota Kesepahaman Mendukung Forestry and Other Land Use Net Sink 2030

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Amerika Serikat, Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), sepakat untuk bekerja sama dalam pencapaian visi jangka panjang untuk pembangunan yang tangguh iklim dan rendah karbon.

Nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KLHK Dr. Bambang Hendroyono dan Direktur USAID Indonesia Jeff Cohen, di acara yang disaksikan oleh Menteri KLHK Siti Nurbaya dan Duta Besar AS untuk Indonesia, Sung Y. Kim, mencantumkan secara garis besar kerja sama untuk menurunkan emisi sejalan dengan rencana operasional kehutanan dan pengunaan lahan lainnya atau Forestry and Land Use (FoLU) Net Sink 2030 Pemerintah Indonesia dan Strategi Iklim USAID tahun 2022-2030.

“Melalui Nota Kesepahaman ini, kami gembira bisa memperdalam kemitraan dengan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi tantangan-tantangan perubahan iklim dengan mendukung kepemimpinan KLHK dalam pemanfaatan lahan berkelanjutan dan perlindungan hutan yang berharga di seluruh Indonesia yang sangat penting bagi masa depan Indonesia yang sejahtera, tangguh, dan hijau,” kata Direktur USAID Indonesia Jeff Cohen.

Di antara berbagai perkiraan kegiatan dalam Nota Kesepahaman, KLHK dan USAID berencana bermitra untuk mendukung pengelolaan hutan lestari, termasuk penanaman pohon dan rehabilitasi lahan; pengelolaan dan restorasi lahan gambut dan mangrove untuk mengurangi emisi gas rumah kaca; serta mendukung upaya Indonesia dalam melestarikan keanekaragaman hayati satwa liar, khususnya spesies ikonik seperti orangutan.

Untuk mendukung tujuan KLHK, USAID akan berkoordinasi erat dengan Pemerintah Indonesia di semua tingkatan dan dengan para pemangku kepentingan di tataran lokal, nasional, maupun internasional.

KLHK dan USAID bermaksud untuk berbagi informasi dan bertukar pengetahuan, mengembangkan dan melaksanakan program-program bersama, serta berkolaborasi dalam berbagai kegiatan dan penelitian.

KLHK dan USAID akan merinci program-program dan kegiatan yang diusulkan dalam sebuah Grant Implementation Agreement baru, yang bergantung pada ketersediaan dana, untuk lebih memperdalam kemitraan kedua negara.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, Amerika Serikat dan Indonesia telah bermitra lima tahun bermitra dalam sebuah program USAID Indonesia Urban Water, Sanitation, and Hygiene Penyehatan Lingkungan untuk Semua (USAID IUWASH PLUS).

Sebagai hasilnya, lebih dari 1,6 juta orang, termasuk hampir 530.000 orang dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia, saat ini telah mendapatkan akses air minum, dan lebih dari 965 ribu orang telah mendapatkan akses sanitasi terkelola yang aman.

Sejak Juni 2016, melalui program tersebut, USAID telah bermitra dengan berbagai lembaga di pemerintahan pusat, 35 pemerintah kabupaten/kota, penyedia layanan, dan pemangku kepentingan sektor swasta, dengan fokus khusus pada masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan. Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID telah mendukung pencapaian target air minum dan sanitasi Indonesia sejak tahun 2007.

"Selama lebih dari 15 tahun, kemitraan antara Amerika Serikat dengan Indonesia telah meningkatkan akses air dan sanitasi aman bagi sekitar 7,6 juta orang Indonesia," kata Direktur USAID Indonesia Jeffery P. Cohen dalam sambutannya di acara penutupan program tersebut pada Senin 18 Januari 2022.

"Ke depan, Amerika Serikat akan terus mendukung komitmen Indonesia dalam menyediakan layanan air bersih dan sanitasi aman sekaligus mengurangi risiko terkait iklim," tambah Cohen.

Selama lima tahun terakhir, USAID dan para mitra telah membantu lebih dari 355.000 orang untuk mendapatkan akses pelayanan sanitasi dasar, termasuk lebih dari 258.000 orang di antaranya dari 40 persen penduduk termiskin.

Lebih dari 32 pemerintah daerah telah secara resmi mengadopsi 111 kebijakan pendukung peningkatan air, sanitasi, dan higiene di 32 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dukungan USAID juga telah menarik pendanaan sebesar sekitar 235 juta dolar dari anggaran pemerintah pusat dan daerah serta investasi sektor swasta untuk berbagai program dan infrastruktur di bidang air minum, sanitasi, dan higiene.

Tri Dewi Virgiyanti, Direktur Perumahan dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas, menyampaikan bahwa komitmen kuat Pemerintah Indonesia dan kemitraan dengan USAID akan berkontribusi dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) tahun 2030.

"Kami sangat mengapresiasi kemitraan penting USAID dalam mendukung komitmen besar Pemerintah Indonesia untuk mencapai target SDG 2030," kata Tri Dewi Virgiyanti seraya menambahkan bahwa komitmen ini juga sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang menargetkan pencapaian 100% akses air minum layak, termasuk 15% air minum aman, dan 90% akses sanitasi layak, termasuk 15% sanitasi aman.

Di tahun 2019, Swiss melalui State Secretariat for Economic Affairs (SECO) memberikan kontribusi sebesar 4,5 juta dolar untuk program USAID IUWASH PLUS, sehingga nilai total investasi bersama ini menjadi 48 juta dolar.

Penambahan dana dari SECO telah membantu tujuh perusahaan daerah air minum (PDAM) untuk menurunkan kehilangan air dan meningkatkan efisiensi energi. Kemitraan ini telah menurunkan kehilangan air sebesar 3,1 persen, meningkatkan efisiensi energi sebesar 20 persen, dan menarik pendanaan sebesar 5,9 juta dolar untuk perbaikan kinerja PDAM.

"Swiss bangga dapat bermitra dengan Pemerintah Indonesia dan USAID untuk meningkatkan pelayanan air minum,” demikian kata Andrea Zbinden, Wakil Direktur SECO Indonesia.

"Upaya ini memperkuat kapasitas kelembagaan dan kinerja PDAM dan pada akhirnya dapat meningkatkan akses air minum bagi warga negara Indonesia. Kami harap hasil dan pembelajaran dari program ini akan membantu memperluas infrastruktur air minum di Indonesia dan mengembangkan model kelembagaan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya air di seluruh negeri,” katanya.