Diplomat Rusia di PBB Mundur karena Malu Atas Kebohongan Negaranya

Liputan6.com, Moskow - Diplomat senior Rusia di PBB memilih mundur akibat malu atas aksi pemerintahan Vladimir Putin yang menyerang Ukraina. Diplomat bernama Boris Bondarev itu menyebut aksi Rusia sebagai "perang agresif". 

"Selama dua puluh tahun karier diplomatik saya telah melihat berbagai belokan dari kebijakan luar negeri kita, tetapi tak pernah saya merasa malu atas negara saya pada 24 Februari tahun ini," tulis pernyataan Boris Bondarev, dilansir UN Watch, Selasa (24/5/2022).

"Perang agresif ini yang dikerahkan oleh Putin terhadap Ukraina, dan faktanya terhadap seluruh dunia Barat, itu tidak hanya kejahatan kepada rakyat Ukraina, tetapi juga mungkin kejahatan paling serius kepada rakyat Rusia," jelas Bondarev. 

Narasi dari pemerintah Rusia adalah mereka menyerang Ukraina karena menolak ekspansi NATO hingga menyerang Neo-Nazi. Akan tetapi, Bondarev menyorot motif kekuasaan. 

"Mereka yang mencetuskan perang ini hanya menginginkan satu hal - agar tetap berkuasa selamanya, hidup di istana-istana yang megah tak berselera, berlayar di kapal pesiar yang ukuran dan biayanya setara dengan seluruh Angkatan Laut Rusia, menikmati kekuasaan tanpa batas, dan kekebalan menyeluruh. Demi meraih hal itu mereka mau mengorbankan nyawa sebanyak mungkin," tulis Bondarev.

Tidak hanya itu, Bondarev juga mengakui level kebohongan dan sikap tak profesional telah meningkat di Kementerian Luar Negeri. Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov disorot oleh Bondarev. 

"Menteri Lavrov adalah ilustrasi yang baik untuk degradasi sistem ini. Selama 18 tahun, ia berubah dari intelektual profesional dan terdidik, yang dipandang tinggi oleh banyak kolega, menjadi orang yang terus-terusan menyebar pernyataan yang saling berkonflik dan mengancam dunia (Rusia juga) dengan senjata-senjata nuklir!" ujar Bondarev.

"Hari ini, Kementerian Luar Negeri bukan tentang diplomasi. Ini tentang menggelora perang, kebohongan, dan kebencian," ujar diplomat senior itu.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya dilaporkan, Menlu Retno Marsudi kembali menegaskan posisi Indonesia terkait invasi Rusia terhadap Ukraina.

Kali ini di depan Menlu Serbia Nikola Selakovic, Menlu Retno mengatakan bahwa Indonesia menjunjung tinggi integritas dan mengharapkan adanya solusi perdamaian.

"Pada isu-isu internasional, kami membahas situasi di Ukraina. Saya menegaskan kembali posisi Indonesia tentang pentingnya menjunjung tinggi prinsip menghormati integritas dan kedaulatan wilayah."

"Saya juga menggarisbawahi seruan Indonesia agar semua pihak segera menghentikan perang dan mencari solusi damai di meja perundingan," ujar Menlu Retno dalam Press Briefing Pertemuan Bilateral Menlu RI-Menlu Serbia yang digelar virtual pada Senin (23/5).

Lebih lanjut lagi, Menlu Retno juga menekankan perlunya mengembangkan iklim kepercayaan strategis di mana setiap negara memikul tanggung jawab untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk penyelesaian konflik secara damai.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa Indonesia berada dalam posisi netral pada konflik Rusia-Ukraina.

Tak hanya menganut asas politik bebas aktif, kata Moeldoko, Indonesia juga memiliki tanggung jawab moral sebagai Presidensi G20 untuk tidak memiliki keberpihakan politik kepada negara mana pun.

Hal ini disampaikan Moeldoko saat menerima kunjungan dari Dubes Uni Eropa Vincent Piket di Gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden Jakarta, Jumat (22/4/2022).

"Indonesia dihadapkan pada situasi yang sulit untuk mendukung Ukraina dan memberikan sanksi kepada Rusia. Karena sebagai Presidensi G20, Indonesia harus merangkul semua negara anggota secara adil. Indonesia tidak memihak siapa pun dalam konflik ini," kata Moeldoko dikutip dari siaran pers.

Moeldoko juga menyayangkan eskalasi perang di Rusia dan Ukraina. Namun, Indonesia tetap berada dalam posisi yang mendukung perdamaian dan menentang segala macam bentuk kekerasan oleh siapa pun.

Sementara itu, Dubes Uni Eropa Vincent Piket datang menemui Kepala Staf Kepresidenan untuk membahas kekhawatiran negara-negara Eropa terhadap ketidakpastian global di sektor ekonomi dan keamanan yang diakibatkan oleh perang Rusia-Ukraina.

"Uni Eropa meminta agar Indonesia menggunakan pengaruhnya sebagai Presidensi G20 untuk memberikan tekanan kepada Rusia agar menghentikan perang di Ukraina," katanya.

"Karena sanksi merupakan salah satu kunci yang dapat mempengaruhi eskalasi perang Rusia-Ukraina. Sanksi dapat membuka peluang terjadinya negosiasi,” sambung Vincent.

Terkait hal ini, Moeldoko mengatakan bahwa pihak Indonesia akan mencatat semua kekhawatiran dan perhatian negara-negara dunia. Dia pun mengapresiasi seruan global dan perhatian negara mitra kepada Indonesia.

"Ini berarti posisi Indonesia telah memberikan peranan dan pengaruh yang signifikan di panggung dunia," ucap Moeldoko.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilaporkan telah mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin ke G20. Pertemuan puncak G20 akan digelar di Indonesia pada November 2022. Kini, muncul pertanyaan apakah Indonesia juga akan mengundang Ukraina di G20, meski Ukraina bukan anggota. 

Berdasarkan laporan VOA Indonesia pada April lalu, sejumlah negara mensyaratkan kehadiran Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 yang akan berlangsung di Bali, November tahun ini, jika Indonesia tetap mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin. Ada pula sinyal-sinyal dari negara yang ingin memboikot KTT G20 apabila Putin hadir tanpa Zelensky.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menyatakan belum bisa memastikan apakah Indonesia akan mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam perhelatan akbar itu. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, ujarnya, masih terus berkomunikasi dan berkonsultasi dengan beragam pihak untuk menyikapi perkembangan terkait perang Rusia di Ukraina.

"Melalui konsultasi tersebut, kita bisa memetakan bagaimana sisi pandang negara-negara atas arti penting pertemuan G20 itu sendiri dalam merespon berbagai tantangan yang terjadi di saat sekarang, dalam kita mengatasi tantangan ekonomi yang betul-betul menjadi satu tekanan. Tentunya kita juga mendengarkan pandangan mereka atas isu-isu yang banyak dilontarkan beberapa pemimpin dunia di saat sekarang," kata Faizasyah, Kamis (14/4).

Tapi Faizasyah mengakui tidak dapat mengungkapkan hasil konsultasi Retno dengan beragam negara karena sebagian besar bersifat rahasia. Menlu Retno Marsudi, tambahnya, juga akan berkonsutasi dengan sejumlah negara Eropa terkait hal ini.